April 24, 2009
AS Minta Otonomi Luas bagi Papua
WASHINGTON,KOMPAS. com-Amerika Serikat menyerukan kepada Indonesia supaya memberikan otonomi yang lebih luas kepada provinsi Papua.Menurut Menlu AS Hillary Clinton, Rabu (22/4) waktu AS,
Papua perlu didukung dalam usahanya mendapat otonomi yang luas, dan adanya perlindungan hak asasi bagi warganya. Hillary mengatakan, pemerintahan Presiden Barack Obama akan membahas soal ini dengan pemerintah Indonesia.
Belum ada tanggapan dari pemerintah Indonesia terkait seruan ini.Beberapa orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi ketika berlangsung pemilihan anggota DPR bulan ini. Aktivis Papua mengatakan, polisi menembak dan melukai sedikitnya empat orang demonstran ketika diadakan rapat umum yang menyerukan kemerdekaan Papua dan diboikotnya pemilihan umum. Polisi membantah telah melepaskan tembakan, tapi mengakui mengadakan razia.
ONO Sumber : VOA
AS Minta Indonesia Beri Otonomi Luas bagi Propinsi Papua
Amerika menyerukan kepada Indonesia supaya memberikan otonomi yang lebih luas kepada propinsi Papua, yang belakangan ini dilanda serangkaian kekerasan yang terkait pemilu dan aksi-aksi yang menuntut kemerdekaan.
Kata menteri LN Hillary Clinton hari Rabu, Papua perlu didukung dalam usahanya mendapat otonomi yang luas, dan adanya perlindungan hak asasi bagi warganya. Clinton mengatakan, pemerintahan Obama akan membahas soal ini dengan pemerintah Indonesia.
Tidak ada tanggapan yang segera dari pemerintah Indonesia, yang belakangan ini melakukan penumpasan atas aktivis kemerdekaan Papua menjelang pemilihan presiden bulan Juli.
Kata polisi, enam orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi ketika berlangsung pemilihan anggota DPR bulan ini. Aktivis Papua mengatakan, polisi menembak dan melukai sedikitnya empat orang demonstran ketika diadakan rapat umum yang menyerukan kemerdekaan Papua dan diboikotnya pemilihan umum.
Polisi membantah telah melepaskan tembakan, tapi mengakui mengadakan razzia di kantor-kantor para aktivis. Pejabat Indonesia bulan lalu menangkap empat orang wartawan Belanda yang sedang meliput demonstrasi pro-kemerdekaan di ibukota jayapura. Keempat wartawan itu juga meliput kembalinya salah seorang pendiri gerakan Papua Merdeka yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan Papua sejak tahun '60-an.
http://www.voanews. com/indonesian/ 2009-04-23- voa3.cfm? rss=asia
Diduga OPM, 2 Warga Papua Ditangkap di NTT
Kepala Bidang Humas Polda NTT Kompol Okto G Riwu yang dihubungi di Kupang, Rabu (22/4/2009) mengatakan, kedua warga asal Papua tersebut ditangkap di sebuah rumah makan di Niki-Niki, Kabupaten Timor Tengah Selatan, 230 kilometer arah Atambua, Selasa 21 April kemarin. Belum diketahui apakah polisi berhasil menyita barang bukti senjata api, namun dari tangan kedua orang tersebut, polisi mengamankan uang tunai sebesar Rp90 juta. Hingga kini, polisi masih menyelidiki misi kedua warga tersebut. Menurut Okto, aparat masih terus melakukan penyelidikan, apakah keduanya terlibat dalam jaringan OPM, yang ingin melepaskan diri dari Indonesia."Proses penyelidikan masih berjalan.
Apakah mereka ke Timor Barat untuk membeli senjata api, atau untuk kegiatan yang lain. Semuanya masih diselidiki. Saat ini, kedua warga telah diamankan di Polda NTT," ujar Okto. Kapolres Timor Tengah Selatan, AKBP Suprianto yang dihubungi terpisah mengatakan, dua warga Papua berinisial JJ dan FM tersebut ditangkap atas perintah Kapolda NTT. "Keduanya ditangkap saat bus yang ditumpangi berhenti dan makan siang di sebuah rumah makan," kata Suprianto. Dari hasil penyelidikan sementara, menurut Suprianto, kedua warga tersebut ke Atambua untuk membeli senjata api. JJ berasal dari Kecamatan Paiae, Kabupaten Enaro Tali, Jayapura, sedangkan FM, adalah warga Kabupaten Belu, yang pernah bekerja di salah satu tambang emas di Papua. (teb)
Sumber : okezone.com
April 22, 2009
Bupati Lukas Enembe Paksa Warga Puncak Jaya Setujui Pemboman Markas Goliath Tabuni
Titik-titik pertahanan TPN-PB berhasil dipantau melalui fasilitas Google Earth dan Signal HP melalui komunikasi khusus antara seorang mata-mata Deputy V BIN dengan seorang staf Goliath Tabuni yang berhasil diperdaya oleh sang mata-mata.
Mata-mata tersebut berkomunikasi langsung dari Markas Pusat BIN (Badan Intelijen Negara) dan berbagai peralatan canggih dipakai untuk mendeteksi keberadaan Goliath Tabuni.
Bahkan, beberapa agen BIN, melalui usaha mata-mata ini, beberapa bulan lalu hampir lolos masuk ke Markas TPN-PB dengan menyamar sebagai aktivis Amnesty International asal Indonesia.
Setelah sukses melakukan pemetaan, selanjutnya dicari alasan untuk melegalkan pemboman. Disinilah Lukas Enembe langsung memainkan perannya sebagai Kepala BIN Wilayah Pegunungan Tengah dengan memaksa warga-nya membuat pernyataan yang isinya meminta dan mendukung pemboman markas TPN-PB.
Langkah ini juga terpaksa ditempuh karena TNI-Polri mengalami kesulitan dalam berhadapan dengan TPN-PB di wilayah ini. Penyebab utamanya adalah beratnya medan dan dukungan rakyat setempat yang sepenuhnya terhadap TPN-PB.
Penyebab lainnya adalah karena peralatan militer yang seimbang, khususnya dalam hal senapan serbu. Kedua pihak memiliki senapan berjenis sama : M-16, FNC, AK-47 dan SS-1.
Fakta membuktikan, TNI-Polri selalu berpikir seribu kali sebelum melakukan patroli di sekitar Mulia. Dari pantauan Blogsite ini, mereka hanya berkeliaran di sekitar kota Mulia sambil mengintimidasi dan mengejar masyarakat sipil yang mereka tuduh sebagai OPM. Hampir semua distrik dikuasai oleh TPN-PB.
Jubir Komando Tertinggi Militer Revolusi Papua Barat (KTMRPB), Iringgame Tabuni ketika dihubungi Blogsite ini menyayangkan sikap Enembe yang terkesan pengecut. “Sulit dibayangkan, sikap Anak Koteka yang satu ini, pengecut betul,” komentarnya singkat.
Sampai berita ini dilaporkan, Kaki-Tangan Enembe yang diback-up TNI-Polri terus bergerak ke basis-basis masyarakat dan menghasut mereka agar meminta Mabes TNI secepatnya melakukan pemboman.
Menurut rencana, permintaan warga yang direkayasa itu akan dituangkan dalam sebuah Pernyataan Sikap yang konsepnya sudah disiapkan. Pernyataan rekayasa tersebut direncanakan akan disampaikan dalam sebuah upacara ikrar kesetiaan terhadap NKRI-Pancasila-UUD 1945 dan Otsus bertempat di lapangan terbuka.
Lebih parah lagi, ribuan lembar bendera Merah-Putih berukuran besar yang menyerupai selimut dikabarkan telah disiapkan untuk membalut setiap tubuh warga yang direkayasa. ***
Di Nabire, Rumah Victor Yeimo Diserbu Polisi
Mereka menembaki rumah, melakukan penggeledahan dan menahan 3 orang kerabat Victor Yeimo. Sementara Ibu Kandung Victor Yeimo yang sedang sakit keras tidak sempat ditangkap. Ketiga kerabat Victor itu baru dipulangkan pagi tadi setelah menjalani pemeriksaan di Polres Nabire semalam. Namun, Ponsel milik mereka ditahan oleh Polisi untuk memantau komunikasi dan keberadaan Victor Yeimo.
Melalui SMS kepada Redaksi Blogsite ini, Victor Yeimo mengaku kesal dengan tindakan Polisi yang boleh dikatakan biadab. Victor yang sedang berada di salah satu kota besar di pulau Jawa, melalui SMS itu menyebutkan, sebenarnya Polda Papua-lah yang paling bertanggung-jawab atas Penyerangan Polsek Abepura dan Pembakaran Rektorat Uncen karena mereka-lah yang sebenarnya membangkitkan emosi massa dengan memotong semua jalur demokrasi yang ditempuh rakyat Papua dalam beberapa bulan terakhir.
Penyerangan Polsekta Abepura yang gagal dan pembakaran Gedung Rektorat Uncen yang sukses sebenarnya dilakukan secara spontan oleh Rakyat Papua dan bukan dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) secara organisasi. Menurut beberapa aktivis KNPB, termasuk Victor Yeimo, bahwa KNPB bermaksud mengklarifikasi hal ini dalam sebuah jumpa pers, tetapi semua wartawan tidak berani meliput klarifikasi ini.
Menurut beberapa wartawan, diantaranya wartawan Cenderawasih Pos, mereka diintimdasi oleh Kapolda Bagus Ekodanto supaya tidak mempublikasikan pendapat dan klarifikasi KNPB dalam semua media massa lokal maupun nasional.
Saat ini penyisiran terus dilakukan untuk mencari pelaku penyerangan Polsekta Abepura dan Pembakaran Rektorat Uncen. Sekalipun aksi tersebut dilakukan secara spontan oleh Rakyat Papua secara massal, Polisi tetap menangkap siapa saja yang mereka mau tangkap asalkan dia orang Papua, secara khusus mereka yang berasal dari kawasan Pegunungan Tengah Papua.***
Februari 03, 2009
Tiga Napi Kasus Mile 62, Enggan ke Papua
JAYAPURA-Tiga Narapidana (Napi) kasus penembakan di Mile 62-63, Distrik Tembagapura, Kabupaten Timika yang saat ini menjalani masa tahanan di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, ternyata menolak dipulangkan ke Papua (Lapas Abepura). Ketiganya, masing-masing Yerius Kiwak alias Kibak, Esau Onawame dan Izak Onawame
Alasan penolakan, karena para tahanan ini menginginkan rekan mereka (sesama tahanan lainnya) yang terlibat dalam kasus yang sama, ikut dipulangkan. Mereka yang dimaksud adalah Yulianus Deikme, Anton Wanmang, dan Agustinus Anggaibak.
Penolakan tiga tahanan ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Papua, Nazarudin Bunas, SH,MH saat dikonfirmasi, Senin (2/2) kemarin. "Mereka menolak dipulangkan, karena menginginkan rekan-rekan lainnya ikut dipulangkan," singkat Kakanwil Hukum dan HAM setelah menerima laporan dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Hukum dan HAM.
Dari penolakan ini ketiganya meminta agar ada pembebasan bersyarat (PB) dan kini sedang dalam proses. "Sudah diputuskan oleh pertimbangan pemasyarakatan dan dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM melalui Dirjen Pemasyarakatan atas nama Kanwil Hukum dan HAM, kini sudah ada SK- nya jadi diharapkan dalam 4 atau 5 hari ini sudah bisa bebas bersyarat," katanya.
Pembebasan bersyarat ini dikabulkan setelah melihat perilaku dan sikap 3 tahanan tadi yang dianggap baik sehingga bisa diberikan. "Mereka dinilai baik selama dalam tahanan," jelasnya.
Hanya ke tiga rekannya lagi belum bisa mendapatkan PB mengingat ada yang mendapatkan hukuman lebih berat. Bahkan ada juga yang dihukum seumur hidup. Nazarudin juga menjelaskan, dari salah satu anggota Komisi F DPRP sempat menanyakan tentang pembebasan bersyarat ini dan rencananya akan berangkat ke Jakarta untuk melihat perkembangannya.
"Saya sarankan ke beliau agar ada surat pernyataan tertulis yang dibuat ketiga napi ini yang isinya menolak untuk dipulangkan," papar Nazarudin menambahkan agar tidak ditafsirkan lain oleh keluarga mereka yang menunggu di Papua.
"Kesimpulannya keluarga mereka sedang menunggu, tetapi mereka sendiri yang tidak mau kembali," sambung Kakanwil. Dari PB ini ketiga tahanan tersebut bisa memilih untuk tetap di Jakarta dengan catatan berkelakuan baik untuk menghabiskan masa tahanan yang tersisa. Sekedar diingatkan kembali para narapidana ini dihukum karena terlibat kasus penembakan staf pengajar sekolah internasional Tembagapura di Mile 62-63 Distrik Tembagapura tahun 2003 silam. (ade)
Sumber : Cendrawasih Pos
Pemukulan Buchtar Tabuni, Bukti Buruknya Penegakan Hukum di Indonesia

Minggu ini, kami dikagetkan dengan banyaknya pertanyaan yang mencari kebenaran terhadap informasi pemukulan saudara Buchtar Tabuni, oleh salah seorang oknum anggota kepolisian di Polda Papua. Para penelephon tidak hanya mewakili pribadi, melainkan juga dari beberapa lembaga internasional, seperti Amnesty Internasional. Informasi ini memang membuat Amnesty Internasional kaget, karena seminggu sebelumnya Amnesty Internasional telah membuat siaran pers yang berisi tuntutan untuk membebaskan para pengibar bendera Papua.
Pada hari Senin, 19 Januari 2009, Iwan K Niode, SH, salah seorang pengacara Buchtar Tabuni, sempat mengeluarkan statement di salah satu harian lokal di Jayapura, bahwa dirinya selaku penasihat hukum Buchtar Tabuni tidak diizinkan untuk menemui kliennya. “Kenapa Polda Papua tidak mengizinkan saya untuk menemui dia? Pasti pihak Polda menyembunyikan sesuatu terhadap kami”, demikian ujarnya dengan nada Tanya yang tinggi. Padahal hari itu, menurut pengakuannya, dia hendak mengunjungi Buchtar Tabuni untuk mengkonfirmasi mengenai pemukulan terhadap kliennya, sekalian membawakan makanan ringan buat Buchtar Tabuni dan Sebi Sambom. Meski sudah melakukan protes keras kepada petugas jaga di ruang tahanan, tapi tetap saja tidak diizinkan untuk menemui Buchtar Tabuni.
Mengetahui hal ini, Iwan K. Niode, SH kemudian mendatangi Kasat I Pidana Umum Ditreskrim Polda Papua, AKBP Silitonga. Pada dasarnya, pihak penyidik sendiri tidak keberatan atas keinginannya untuk menemui Buchtar Tabuni. Oleh Silitonga, pengacara dari ALDP tersebut kemudian diminta untuk kembali lagi ke tahanan dengan ditemani salah seorang anggota penyidik, Raymond. Sampai di pintu ruang tahanan, petugas jaga ketika itu, Briptu Hamzah, dengan mengatasnamakan Direktur Samapta Polda Papua, menyampaikan bahwa Buchtar Tabuni tidak boleh ditemui oleh siapa pun juga. “Maaf, saya hanya menjalankan perintah atasan saya”, demikian kilahnya ketika itu.
Apa sebenarnya yang terjadi? Direskrim Polda Papua,Drs. Kombes Paulus Waterpauw dalam satu kesempatan mengatakan bahwa “tidak ada pemukulan, hanya mendorong, main-main, seperti seorang teman”. Namun dari berbagai informasi yang dihimpun, rupanya hal ini bermula dari kondisi ruang tahanan Polda Papua yang sangat tidak memenuhi standar. Diketahui, bahwa selama ini rupanya tahanan di Polda Papua, termasuk Buchtar Tabuni dan Sebi Sambom, hanya diberikan jatah makanan 2 kali sehari, siang dan malam dalam bentuk nasi bungkus, tapi tidak disediakan air minum oleh Polda Papua. Sehingga untuk menyiasati hal tersebut, para tahanan mengumpulkan uang untuk membeli teko elektrik yang akan digunakan merebus air buat minum. Airnya dapat dari mana? Untuk para tahanan disiapkan satu buah kamar mandi, jadi dari bak air di kamar mandi tahanan Polda Papua itulah mereka bisa mendapatkan air untuk direbus buat minum.
Pelanggaran yang sebenarnya sangat serius ini masih dianggap sebagai hal yang wajar bagi para tahanan dan tidak ada yang pernah mempermasalahkan soal air minum yang tidak pernah diberikan.
Cerita pemukulan terhadap Buchtar Tabuni berawal ketika pada tanggal 15 Januari 2009, air di kamar mandi tidak lagi mengalir. Kondisi ini berarti celaka buat para pesakitan ini, mereka tidak saja mengalami kesulitan ketika hendak berurusan dengan hal-hal yang terkait dengan kamar mandi, tapi juga sudah tidak mempunyai pasokan untuk kebutuhan yang paling fital: minum.
Karena itu, para tahanan, termasuk Buchtar Tabuni, kemudian mengeluhkan hal tersebut kepada pihak kepolisian yang kemudian berjanji untuk memperbaikinya. Janji yang belum juga ditepati pihak kepolisian kemudian membuat Buchtar Tabuni berbicara agak kasar setelah sampai pada tanggal 17 Januari 2009, air belum juga mengalir. Tidak terima dengan tindakan Buchtar Tabuni, Briptu B. Siagian, petugas piket saat itu, marah dan sempat melakukan pemukulan terhadap Buchtar Tabuni di bagian dada.
Apa tanggapan pihak Polda Papua? Iwan Niode yang sempat mencari keterangan dari pihak Polda terkait hal tersebut, diberitahukan bahwa pada saat kejadian itu, pihak petugas kepolisian tengah melakukan razia handphone terhadap para tahanan. Buchtar Tabuni yang menolak untuk diperiksa ketika itu, dan bahkan sempat mengeluarkan kalimat (yang dianggap) kasar dengan mengatakan bahwa dirinya adalah tahanan politik, tidak bisa disamakan dengan tahanan kriminal lain. Tidak terima dengan hal ini, Briptu B. Siagian lalu mendorong Buchtar Tabuni.
Berangkat dari penjelasan di atas, dan berpijak pada pasal 10 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia, pasal 69 dan pasal 70 KUHAP dan beberapa aturan lainnya, setidaknya ada 4 catatan penting yang mesti digarisbawahi di sini. Pertama, minimnya (tidak ada) fasilitas kebutuhan primer yang disediakan untuk para tahanan dan keengganan pihak Polda Papua menyediakan air minum bersih untuk para tahanan adalah jelas merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak para tahanan. Ingat, bahwa para tersangka ini belum dinyatakan bersalah sebelum vonis majelis hakim dijatuhkan kepada mereka, sekalipun narapidana kebutuhan primer mereka wajib disediakan oleh pemerintah. “Kalau tidak mampu menyediakan hal itu, titip saja mereka di rumah tahanan negara. Atau kalau tidak, kasih penangguhan penahanan”, kata Iwan Niode ketika itu.
Perlu ditambahkan juga, bahwa para tahanan tidur tanpa kasur, mereka hanya menggunakan kain seadanya untuk melapisi dinginnya lantai di dalam ruang tahanan pada malam hari. Sebenarnya hari pertama Buktar ditahan, para penasehat hukum menyediakan kasur untuknya, namun pihak penjaga tidak mengijinkan untuk digunakan. Sehingga tidak mengherankan jika di bulan pertama Buchtar Tabuni berada dalam ruangan tersebut, sempat dinyatakan sakit. Meski demikian, penangguhan penahanan yang telah diupayakan para pengacara terhadapnya tidak diberikan oleh pihak Polda Papua.
Catatan kedua, adanya (dugaan) pemukulan terhadap Buchtar Tabuni adalah jelas-jelas pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Apalagi jika hal tersebut terjadi ketika Buchtar Tabuni menuntut hak untuk memperoleh kebutuhan dasar hidupnya di dalam tahanan yang tidak dipenuhi oleh pihak Polda Papua. “Jika benar dia mendapatkan pemukulan dari polisi, maka saya akan melakukan penuntutan secara hukum terhadap oknum anggota polisi yang melakukan pemukulan terhadap klien saya. Karena dia ini ditahan bukan untuk dipukuli”, ancam Iwan Niode.
Catatan ketiga, pembatasan atas akses penasihat hukum terhadap kliennya juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka untuk bertemu dengan penasihat hukumnya tanpa dibatasi oleh waktu berkunjung, dan itu dijamin secara tegas di dalam KUHAP. Selain itu, “ini adalah kewajiban saya sebagai penasihat hukumnya untuk menemui dan melakukan konsultasi hukum dengan klien saya”, tegas Iwan Niode.
Catatan keempat, tidak adanya pemisahan terhadap semua tahanan berdasarkan kategori dan jenis pelanggaran hukum yang telah disangkakan kepada mereka adalah pelanggaran terhadap Standar Minimum Aturan untuk Perlakuan Terhadap Narapidana dan Tahanan yang telah disetujui oleh Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, melalui Resolusi 633C (XXIV) pada tanggal 31 Juli 1957 dan 2076 (LXII) pada tanggal 13 Mei 1977. Perlu diketahui juga, bahwa Kovenan Hak EKOSOB tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.
Catatan-catatan lain mungkin saja masih bisa berkembang dan lebih banyak jika kita meneliti lebih dalam. Karena ada cerita yang berkembang bahwa Buchtar Tabuni adalah seorang tahanan yang begitu banyak mendapatkan kecaman dan mengundang kemarahan terutama dari pihak penyidik. Buktar patut dijuluki, “tersangka dengan BAP di halaman pertama”. Sebab dia tidak pernah bersedia memberikan keterangan ketika proses pemeriksaan dilakukan sehingga pemeriksaannya selalu ditutup pada halaman pertama catatan penyidik. Sebenarnya, dari sisi hak-hak tersangka, pilihan ini dibolehkan oleh KUHAP, Direskrim Polda Papua juga pernah mengatakan “keterangan tersangka tidak wajib”. Selain itu Buchtar selalu menolak menandatangani surat apa pun yang diberikan penyidik tanpa diinformasikan atau didampingi Penasehat Hukum, sikap Buchar tersebut bisa dinilai tidak kooperatif.
Tanggal 20 Januari 2009, pihak Penasehat Hukum Buktar Tabuni telah melayangkan surat protes dan keberatan atas perlakukan terhadap Buktar Tabuni dan pembatasan akses yang dilakukan terhadap penasehat hukum kepada Kapolda Papua. Namun sampai hari ini, Sabtu, 24 Januari 2009, belum mendapatkan jawaban resmi dari pihak Polda Papua. Artinya, hingga hari ke 7 pascainsiden pemukulan tersebut, kondisi yang menimpa Buchtar Tabuni belum diketahui secara pasti, karena akses untuk itu sama sekali masih tertutup.
Di sisi yang lain, membaca tingginya perhatian lembaga-lembaga internasional terhadap kasus ini, dikhawatirkan akan berdampak pada semakin memburuknya wajah penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Meski demikian, lepas dari itu semua, pemerintah kita bisa belajar dari kasus-kasus seperti ini untuk segera membenahi diri dalam hal penegakan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya memperhatikan kondisi dan fasilitas tempat-tempat penahanan.
Hal ini hendaknya menjadi perhatian serius bagi upaya pencegahan praktek-praktek penyiksaan bagi para tahanan akibat keterbatasan fasilitas serta masih kuatnya dominasi kekuasaan atas hukum yang seharusnya berkeadilan dan bermartabat bagi setiap orang.
Sumber : Aliansi Demokrasi untuk Papua
Buchtar Tabuni Tahanan Jaksa, Dipindahkan ke LP Abepura

Hari Rabu, 28 Januari 2009, Buctar Tabuni diserahkan oleh pihak Polda Papua ke Kejaksaan Tinggi di Papua. Pada saat Penyidik Polda Papua memberitahukan rencana tersebut, Buchtar Tabuni sedang tidur karena kondisi fisiknya beberapa hari ini terus terganggu, terutama akibat sakit maag. Setelah mandi, Buchtar Tabuni sempat merapikan barang-barang miliknya dan kemudian dibawa ke ruang penyidik guna menunggu penyelesaian administrasi sebelum diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Papua.
Buchtar Tabuni dibawa keluar Polda berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan No. Pol: SPP-HAN/37.L/I/2009/DITRESKRIM, tertanggal 28 Januari 2009, yang ditandatangani oleh Drs. AKBP DIDI S. YASMIN, selaku Wakil DIRESKRIM Polda Papua, dengan pertimbangan bahwa penyidikan terhadap tersangka telah selesai dan lengkap serta harus segera diserahkan kepada pihak Penuntut Umum untuk dilaksanakan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Ini berarti masa penahanan Buchtar di Polda Papua selama 56 hari, terhitung sejak tanggal 3 Desember 2008 lalu oleh penyidik di bawah pimpinan AKP Yudhi Pinem, SIK, bersama AIPTU Abdul Kuddus, BRIPKA Ramli, S.Sos, dan BRIPTU Sofyan L. Paerong. Selama itu pula, Buchtar didampingi Tim PH.
Tersangka dan barang bukti diserahkan langsung oleh AKP Yudhi Pinem Sik kepada Penuntut Umum, Maskel Rambolangi, SH, dengan disaksikan oleh jaksa Kuo Baratakusuma, SH, dan BRIPKA Ramli, S.Sos. Nampak berbagai barang bukti juga diperlihatkan yang terdiri dari dokumen surat-surat yang digunakan pada saat korespondensi dengan pihak Polda Papua menyangkut rencana demonstrasi 16 Oktober 2008. Ada juga spanduk dan beberapa selebaran yang hampir sebagian besar ditandatangani oleh pimpinan Dewan Adat Papua (DAP), Forkorus Yaboisembut. Selain itu, terdapat 3 keping CD. Salah satunya bertuliskan ‘inventaris Polresta Jayapura’, sedangkan 2 keping CD lainnya terlihat jelas gambar wajah Buchtar Tabuni, Ketua DAP dan bendera Bintang Kejora, yang memuat rekaman demonstrasi tanggal 16 Oktober 2008.
“Berkas sudah P21 pada Selasa (27 Januari 2009) kemarin. Karena berkasnya sudah tidak ada masalah lagi, sehingga kami serahkan Tersangka dan barang buktinya ke jaksa”, demikian penjelasan Direskrim Polda Papua, Paulus Waterpauw. Setelah serah terima Tersangka dan barang bukti, dilanjutkan dengan pemeriksaan tambahan oleh Tim Penuntut Umum. Hal ini dilakukan biasanya untuk mengecek kembali kelengkapan formal berkaitan dengan identitas, pasal-pasal yang disangkakan, barang bukti dan lain-lain. Persiapan serah terima yang berlangsung cukup lama memberikan kesempatan kepada Buchtar Tabuni untuk beristirahat sejenak, santai bersama para wartawan yang ikut mengawal sejak dari Polda Papua. Tim PH juga mengambil kesempatan untuk menjelaskan dan mendiskusikan langkah hukum yang akan dilalui oleh Buchtar, termasuk mengingatkannya agar menjaga kesehatan dan memberikan informasi yang dibutuhkan demi kepentingan hukumnya.
Prinsipinya, Buchtar Tabuni siap menjalani proses hukum mesti dari segi psikis dia merasa agak terganggu selama di Polda dan berharap ada perubahan perlakukan di LP Abepura. Setelah diperiksa, Buchtar Tabuni kemudian dibawa ke Kejaksaan Negeri Jayapura untuk melengkapi berkas guna menjalani status sebagai tahanan Kejaksaan. Menurut Penuntut Umum, untuk perpanjangan penahanan Penuntut Umum, dia akan dititip di LP Abepura. Selain itu, mereka akan berusaha mempersiapkan berkasnya dengan cepat agar persidangan bisa segera digelar.
Di hari yang sama, penyidik Polda Papua merencanakan akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Sebi Sambom. Jika hal ini dilaksanakan, maka ini adalah pemeriksaan tambahan yang ketiga kalinya. Sayangnya, ketika ditemui PH di dalam kamar tahanannya, Sebi tampak lemah. Sebi mengaku sudah tiga hari ini tidak makan dan hanya minum air saja. Karena itu, dia minta dibelikan makanan. Memang sejak awal ditahan, Sebi tidak mau makan makanan yang disediakan oleh pihak Polda, biasanya ada keluarga dan kerabat yang datang membawa makanan untuknya. Tetapi entah kenapa sudah tiga hari keluarganya tidak datang membawakan makanan untuknya.
Secara psikis, Sebi terlihat lebih kuat dibanding dengan Buchtar Tabuni dalam menjalani masa penahanan di Polda. Hal ini bisa dimengerti, karena sejak awal Buchtar Tabuni telah mendapat tekanan yang cukup banyak, bahkan sebelum ditangkap dan ditahan. Buchtar Tabuni bersama sekitar 14 orang aktifis mahasiswa sempat dipukuli dan dipaksa naik ke mobil tahanan polisi untuk selanjutnya dibawa ke Polresta pada waktu demo 20 Oktober 2008 lalu. Pada saat ditahan pun, dia tidak bersedia memberikan keterangan, hingga tekanan buatnya makin meningkat, apalagi setelah peristiwa pemukulan yang dialaminya pada 17 Januari 2009 lalu.
Selain itu, sikap Sebi yang lebih terbuka tentu membuat pihak penyidik sulit mencari alasan untuk menekannya meski Sebi tetap bersikeras menolak makan makanan yang disediakan pihak Polda. Pada 23 Desember 2008, ketika tim PH meminta ijin agar Sebi diperkenankan menengok istrinya yang baru melahirkan anak pertamanya, tanpa keberatan pihak penyidik mengabulkan permohonan tersebut. “Kalau Buktar, kami sulit memberikan ijin, sebab dia bersikap agak beda”, aku Direksrim Polda Papua ketika kala itu.
Sebi dengan sikapnya yang lebih pendiam, lebih banyak menghabiskan waktunya di tahanan dengan membaca dan menulis. Kamar tahanannya penuh dengan kertas-kertas yang berisi catatan tangannya, ada beberapa buku dan kamus bahasa Inggris. Kebiasaan Sebi ini mengingatkan Tim PH kepada Enos Lokobal, salah satu narapidana kasus penyerangan Gudang Senjata Kodim Wamena tahun 2003. Enos Lokobal menulis perjalanan pemidanaannya mulai dari LP Wamena, LP Gunung Sari Makasar, hingga kini di LP Biak. Setiap dibezuk, yang dimintanya adalah buku dan pena.
Walaupun wajah Sebi tetap semangat jika bercerita, tetapi dia langsung terlihat agak gelisah ketika akan dilakukan pemeriksaan. Maka akhirnya Tim PH meminta ijin kepada penyidik untuk menunda pemeriksaan pada keesokan harinya (29 Januari 2009). Sebi masih akan menjalani masa penahanan di Polda Papua, sebab berkasnya baru P19 (tahap pertama ke kejaksaan dan belum dianggap selesai), sedangkan Buchtar akan bertemu dengan suasana yang berbeda yang semoga lebih baik di LP Abepura.
Salah satu catatan yang dihasilkan Sebi adalah tulisan kecil tentang ‘makar’ yang ada di secarik kertas di kamarnya. Dia menulis begini:
“Dear semua… Ada masukan dari kami mengenai kata ‘makar’. Kata ‘makar’ itu, Indonesia salah terjemahkan, sehingga perlu diamandemen atau protes saat demo. Sebenarnya kata ini di dalam bahasa bahasa Inggris berarti 1. Trick: akal, muslihat, memperdayakan, menipu; 2. Tactics: taktik, siasat; 3. Attack: menyerang; 4. Assault: serbuan, serangan. Jika dilihat dari arti kata di atas, maka kami yang telah melakukan demo pada 16 Oktober 2008 belum terkena. Mohon didiskusikan. Terjemahan pemerintah Indonesia yang telah mereka masukan dalam kamus bahasa Indonesia tidak sama dengan versi internasional. Yang dimaksud adalah makar (tipu, muslihat, akal busuk, perbuatan atau usaha untuk menjatuhkan pemerintah yang sah). Kesimpulannya, sebenarnya kata ‘makar’ cocok untuk perlawanan bersenjata. Kelompok masyarakat yang demo damai tidak pantas disebutkan ‘makar’, karena arti ‘makar’ sendiri telah jelas. ‘Wa….’, mohon didiskusikan”.
Begitu catatan akhirnya. “Ini pekerjaan untuk kita semua”, ujarnya tenang.
Sumber : Aliansi Demokrasi untuk Papua
Tenda Mahasiswa dan Makam Theys : Untuk Keindahan atau Menutupi Kesalahan

Sabtu, 30 Januari 2009, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten Jayapura membongkar tenda-tenda mahasiswa Papua di sekitar lapangan makam Theys Hiyo Eluay. Negosiasi yang dibangun kelompok mahasiswa dengan pihak Satpol PP (yang di-back up petugas keamanan dari Polres Jayapura dan TNI) tidak berhasil menunda eksekusi surat Bupati Jayapura bernomor 469.2/022/SET. Para mahasiswa sempat bertahan di bawah tenda-tenda milik mereka ketika para petugas melakukan pembongkaran, namun tidak lama kemudian mereka memilih untuk membubarkan diri. Provokasi yang dilakukan aparat keamanan terhadap para mahasiswa dengan memasuki areal makam Theys sempat membuat situasi menjadi tegang, namun tidak sampai terjadi bentrok.
Bahwa sejak akhir November 2008, areal lapangan makam Theys H. Eluay telah dipenuhi oleh kalangan mahasiswa Papua yang datang dari berbagai perguruan tinggi di luar Papua. Mobilisasi terjadi menyusul aksi mahasiswa Papua Jawa dan Bali, terutama ketika merespon peluncuran IPWP di London, pertengahan Oktober 2008 lalu. Tenda-tenda pun dipasang di sekitar makam. Malam harinya mereka menggunakan mesin genset untuk penerangan. Sesekali mereka memutar film dengan thema-thema tertentu dengan menggunakan LCD.
Untuk keperluan bahan makanan, mereka peroleh dari beberapa tokoh masyarakat dan anggota masyarakat secara sukarela. Beberapa spanduk berjejal di bagian depan makam, salah satunya bertuliskan, “Demi Hukum dan HAM, Bebaskan Buktar Tanpa Syarat”. Di bagian depan, kiri dan kanan terdapat 2 pondok yang disebut pos penjagaan, tertulis “Tamu Wajib Lapor 1 x 24 jam.
Ada sekitar 70 mahasiswa, sebagian besar berasal dari anak-anak ‘pegunungan’, ditambah beberapa penjaga dusun adat Papua serta Boy Eluay, selaku penerus Ondoafi Sereh. Aktifitas di sekitar makam cukup ramai terutama pada sore dan malam hari. Mereka bahkan sempat melakukan ibadah perayaan 1 Desember 2008 bersama Dewan Adat Papua (DAP). 3 Orang tokoh utama di tempat itu adalah Buctar Tabuni, Sebi Sambom dan Viktor Jaime, ada juga Alfred Wanimbo dan beberapa mahasiswa lainnya. Setelah Buktar dan Sebi ditangkap, Viktor dan Alfred yang lebih sering mengkoordinir kegiatan mereka.
Pada tanggal 10 Desember 2008 lalu, mereka menyelenggarakan pameran dalam rangka memperingati hari HAM International, meski sebelumnya sudah dilakukan pemberitahuan kepada lembaga dan kelompok civil society, namun tidak banyak yang terlibat dalam pameran tersebut. Lokasi di sekitar makam sempat sepi menjelang natal dan tahun baru, sebab banyak yang pulang kampung, akan tetapi di awal Januari 2009, sudah mulai ramai kembali terutama setelah mereka mendengar dan menerima surat rencana pembubaran dan pembersihan tenda-tenda di sekitar makam.
Surat dari bupati Jayapura mengenai pembersihan lokasi makam Theys bernomor 469.2/022/SET, tentang Pembersihan dan Pembongkaran di lokasi sekitar makam Theys Hiyo Eluay, tertanggal 08 Januari 2009, menyebabkan mobilisasi mahasiswa dan penjaga dusun adat meningkat. Tembusan surat tersebut diberikan kepada Gubernur Provinsi Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Kapolda Papua, Kesbang Provinsi Papua, Ketua DPRD Kab Jayapura, Dandim 1701 Jayapura dan Kapolres Jayapura.
Pokok surat menjelaskan bahwa maksud pembongkoran untuk pembenahan Tata Kota Kabupaten Jayapura, agar tercipta Kota Sentani yang bersih, indah, aman dan tertib. Pendirian tenda-tenda di sekitar makam dianggap telah merusak pemandangan dan keindahan kota Sentani. Selain itu lokasi makam tersebut merupakan pintu masuk ke Provinsi Papua lewat jalur udara, sehingga dengan adanya pemasangan tenda-tenda darurat di sekitar lokasi tersebut, akan merusak pemandangan dan keindahan Kota Sentani.
Untuk itu, diminta dukungan dan partisipasi masyarakat melalui koordinator kegiatan di lapangan makam Theys H. Eluay untuk membongkar semua tenda-tenda tersebut selambat-lambatnya hari Selasa, 13 Januari 2008. Surat yang kurang lebih sama juga disampaikan kepada Boy Eluay, anak dari Theys Eluay, yang intinya meminta kesediaan dan bantuan Ondofolo Sereh untuk mengkoordinir melakukan pembongkaran dan pembersihan di sekitar makam Theys Hiyo Eluay tersebut dengan tenggang waktu 1 minggu.
Surat Bupati mendapat reaksi keras dari mahasiswa penghuni tenda-tenda sekitar di makam. Mereka ke DPRD Jayapura untuk menjelaskan kepemilikan makam sekaligus meminta pihak DPRD Jayapura untuk membicarakan hal tersebut dengan pihak Pemda Kabupaten Jayapura. Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkorus Yaboisembut, menyebutkan bahwa tempat tersebut milik ke-Ondoafi-an Sereh, atas nama almarhum Theys H Eluay. Lahan atau pun tanahnya telah diserahkan sepenuhnya kepada Presidium Dewan Papua (PDP) yang kemudian memandatkan kepada DAP untuk dijaga dan dikelola. Untuk itu tidak satu pihak pun, termasuk pemerintah, yang dapat mengganggu masyarakat yang bermukim di sana, karena keberadaan mereka atas perintah Ketua DAP.
Ancaman Pemerintah Daerah Jayapura untuk melakukan pembongkaran paksa, menurut Ketua DAP menggambarkan sikap pemerintah yang tidak pernah menghargai masyarakat adat. Forkorus mengatakan bahwa, pemerintah Indonesia selalu menggangu orang Papua, padahal orang Papua tidak pernah melakukan hal itu, sehingga jangan menyalahkan kalau orang Papua ingin memisahkan diri. Diakuinya, bahwa kurang terawatnya makam tersebut dikarenakan DAP tidak memiliki dana. Namun jika memiliki dana, maka makam tersebut akan dirawat, tetapi persoalan tenda-tenda tersebut tidak perlu dibesar-besarkan.
Banyak orang menduga bahwa pembubaran tenda-tenda di sekitar makam erat kaitannya dengan persoalan politik, tetapi Bupati mengaku tidak ada maksud politik atau maksud lain dari pembongkaran tersebut. Dia juga menyayangkan adanya tanggapan lain oleh sejumlah pihak. ”Yang jelas, Pemkab Jayapura bisa mengambil langkah tegas jika mereka tetap bertahan”, tandasnya pada acara serah terima jabatan Komandan KODIM 1701, tanggal 14 Januari 2009 lalu.
Tanggapan yang disampaikan oleh bupati dan sikap DAP nampaknya sulit untuk dipertemukan, walaupun mereka sama-sama orang Papua dan pemimpin masyarakat sipil. Apakah ini sudah menjadi pola baru perpecahan di antara orang Papua. Selalu saja pemimpin sipil Papua saling bertentangan satu sama lain. Siapa yang akan mendapatkan keuntungan atau mungkin yang sedang memainkan skenario ini? Mungkin tenda-tenda tersebut kelihatan tidak terlalu rapi, tetapi lokasi makam masih cukup bersih dan terawat dibanding tempat-tempat kumuh lainnya, termasuk reruntuhan bangunan, bekas kantor penerangan yang berada tepat di depan makam yang kini dipermasalahkan oleh Pemkab Jayapura sendiri. Tapi apakah benar persoalannya hanya masalah ‘tata kota’, bukan persoalan lain di balik itu? Kegelisahan macam apa yang akan dipelihara oleh pemerintah jika melihat ada aktifitas di sekitar makam Theys? Mungkin akan banyak pesan buram tentang Indonesia jika orang berkesempatan menengok makam Theys atau apa saja yang ada di sekitar makam tersebut. Pada satu kesempatan, Bupati Jayapura pernah berkomentar soal tenda-tenda tersebut, “jangan bikin negara di dalam negara, kalau mau bikin jangan di kabupaten Jayapura”. Mungkin ini kekhawatiran yang sesungguhnya.
Perdebatan atas makam Theys hingga kini memang tak pernah selesai. Sebenarnya pertengahan tahun lalu ada rencana pembongkaran makam Theys. Acara ‘bayar kepala’ yang telah dilakukan oleh Ketua DPRD Jayapura ditenggarai sebagai bagian dari rencana pembongkaran dan pemindahan makam Theys. Sebelumnya sudah muncul isu pembelian dan kepemilikan tanah di sekitar makam Theys. Beberapa dokumen pembelian, transaksi serta pemberian mobil dan lain sebagainya, termasuk yang diduga melibatkan Boy Eluay, sempat dipublikasikan. Halaman sekeliling makam sempat dipagari dengan seng, masyarakat menduga skenario pembongkaran makam sedang dijalankan. Maka pagi keesokan harinya, tepatnya dini hari, masyarakat yang dikoordinir oleh DAP melakukan pembongkaran seng-seng tersebut, makam Theys dirapikan, dan lampu-lampu dinyalakan.
Benar kata Bupati, bahwa makam Theys pas berada di gerbang utama masuk Papua, maka keberadaan makam Theys akan memberikan gambaran yang buruk terhadap citra Indonesia di Papua, sebab makam Theys menjadi monument yang mengingatkan luka hati orang Papua dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. OIeh karena itu, pemerintah dengan cara apa saja akan menutupi kesalahan yang pernah mereka buat. Sayangnya, bukan dengan cara memperbaiki kesalahan kemanusiaan yang dibuat, akan tetapi justru terus membuat permusuhan dengan orang Papua.
Sumber : Aliansi Demokrasi Untuk Papua
Februari 01, 2009
Bucthar Tabuni Harus Dibebaskan
“Bucthar tidak melakukan tindak kekerasan dengan melakukan pemukulan atau mencuri sehingga dia tidak perlu masuk ke dalam tanahan Kejaksaan,”ujar Yaboisembut di sela sela peluncuran buku Memahami Hak hak Dasar Masyarakat Adat Papua di Hotel Mutiara, Sabtu (31/1).
Ditambahkan kalau persoalanan penahanan Buchtar berkaitan dengan masalah politik harus diselesaikan juga secara politik.
“Kalau pun melakukan pelanggaran maker dan tuduhan separatis sebenar tuduhan itu tidak jelas. Karena orang Papua selalu berjuang untuk memperoleh hak hak dasar mereka yang selama ini hilang dan dirampas,”ujar Yaboisembut. Dia mengatakan pihaknya bersama Tom Beanal akan berbicara tentang persoalan Bucthar dengan Kapolda Papua.
Sementara itu menanggapi masalah perkemahan mahasiswa di sekitar makam alm Theys Hiyo Eluay menurut Yaboisembut jangan sampai memakai momentum ini untuk mengadu dombakan sesama orang Papua. “Jangan mengadu dombakan ondoafi dengan kami semua,”tegas Yaboisembut.
Ditegaskan kalau perkemahan itu mengotori keindahan sebaiknya bapak Bupati Jayapura sebagai anak adat memberikan bantuan dana agar Dewan Adat bisa membuat taman taman yang indah di sekitar makam alm Theys H Elluay. Bahkan kalau ada kelebihan dana lokasi itu akan dibangun gedung Dewan Adat. “Secara lisan tanah itu sudah diserahkan kepada dewan adat, jadi secara adat milik adapt,”ujar Yaboisembut. (Dominggus A Mampioper).
sumber : http://www.tabloidjubi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1097&Itemid=9
Buctar Tabuni Dikarantina Selama Seminggu di Lembaga Pemasyarakatan Abepura
Buctar Tabuni kini dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura setelah sebelumnya mendekam di Ruang Tahanan Kepolisian Daerah (Polda) Papua. Karena baru dipindahkan, maka petugas tak mengijinkan siapapun untuk menjenguknya.
Buctar Tabuni yang dituduh melakukan makar terkait memimpin demonstrasi di Depan Expo Perumnas I, Waena, Jayapura pada 16 Oktober 2008 lalu. Sejak saat itu, ia mendekam di Ruang Tahanan Polda Papua.
Berhubung masa tahannya telah selesai, maka Polda Papua kembali menyerahkan Buctar ke Pengadilan Negeri Jayapura, Kamis (29/1). Dengan tujuan menunggu bukti-bukti yang akan di proses hukum lebih lanjut.
Jelang hari pertama Buctar dipindahkan dari ke LP Abepura, Sabtu (31/1), maka JUBI hendak mengunjungi Buctar. Namun demikian, ketika sampai di ruang tahanan---tak diijinkan.
Petugas LP Abepura berbaju singlet dan tak berseragam itu tak melayani kedatangan bahkan menolak kedatangan dengan alasan Buctar tak bisa dikunjungi oleh keluarga bahkan siapapun, berhubung dia baru dipindahkan dari Ruang Tahanan Polda Papua ke LP Abepura.
Petugas LP Abepura yang tak menyebutkan identitasnya itu mengatakan, saat ini Buctar dikarantina selama seminggu. "Buctar tra bisa dijenguk, nanti hari Jumat baru bisa jenguk," ujar petugas LP tersebut. (Musa Abubar)
sumber : http://www.tabloidjubi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1106&Itemid=9
Tenda Di Makam Theys Dibongkar
| 31 January 2009 | |
| JUBI---aktivitas masyarakat yang mendirikan tenda serta pemasangan beberapa spanduk yang bertuliskan "Papua Zona Damai" dimulai sejak 1 Desember 2008 di lokasi Pemakaman Theis Eluway terkait dengan HUT Kemerdekaan Papua Barat akhirnya dibongkar tanpa ada perlawanan dari masyarakat yang selama ini tinggal didalam tenda tersebut Pembongkaran tenda di lokasi makam Theis Eluway, Sabtu (31/1) dilakukan sesuai dengan instruksi Bupati Jayapura yang dilaksanakan oleh Satuan Pamong Praja dibawah pengawasan Satuan Brimop Polda Papua dan Satuan Polres Jayapura serta Kepala Distrik Sentani Kota Kris Kores Tokoro. Kris Kores Tokoro kepada wartawan mengatakan, pembongkaran tenda-tenda dan spanduk ini dilakukan lantaran menggangu pemandangan dan keindahan Kota Sentani. "Posisi lokasi ini persis berada di depan Bandara Sentani yang merupakan pintu gerbang Papua dan sangat menggangu keindahan dan pemandangan Kota Sentani," ujar Tokoro, seraya menambahkan, aktivitas dalam lapangan ini mulai hari ini harus dihentikan. Pembongkaran yang berlangsung sejak pukul 8.30 hingga 11.30 WIT berlangsung tanpa ada perlawanan, dimana masyarakat yang didalam tenda berpindah ke tenda bagian belakang, namun setelah tenda bagian tengah dibongkar, maka tenda belakang yang masih diduduki masyarakat juga dibongkar. Pembokaran tersebut cukup menarik perhatian orang sekitarnya dimana tenda-tenda saat dibongkar masyarakat yang ada didalamnya menolak pindah. Namun setelah dibongkar, maka rencana pemerintah daerah Jayapura untuk memindahkan warga dengan mendatangkan satu unit bus namun warga menolak. "Sesuai hasil negosiasi didalam warga akan pindah sendiri tanpa diantar. Saya percaya mereka akan pindah,"ujar Kapolres Jayapura AKBP Mathius Vakhiri, seraya menambahkan, masyarakat tak ada yang eksodus karena mereka mempunyai rumah. Apabila ada mahasiswa didalam tenda-tenda itu bukan tempatnya, tetapi tempat mahasiswa di Kampus. Siapkan Bambu Untuk Bangun Kembali Tenda Sementara itu, setelah pembongkaran selesai dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dibawah pengawasan Satuan Brimop Polda Papua dan Polres Jayapura, para petugas mulai meninggalkan tempat dan hanya beberapa petugas yang memantau keadaan, namun berselang sekitar satu jam lebih warga berencana kembali membangun tenda dan tampak beberapa potongan bambu untuk tiang dan terpal telah disiapkan. Namun setelah aparat mengetahui Satuan Pamomg Praja kembali menghentikan dan satuan dari dari Brimop Polda dan Polres kembali diturunkan untuk pengamanan. Kabag Bina Mitra Polres Jayapura AKP V. Emanuel yang bernegosisi dengan masyarakat, tetapi masyarakat tak mau meninggalkan tempat. "Sekarang pukul 13.00 WIT, kita tinggalkan tempat ini namun apabila masyarakat masih melakukan aktivitas di lokasi ini, aparat akan mengambil tindakan tegas," tukas Emanuel. Akhirnya petugas kembali ke pinggir jalan sambil menunggu masyarakat untuk meninggalkan lokasi makam Theys. Tak lama kemudian masyarakat mulai berkemas dan meninggalkan lokasi tersebut. (Yunus Paelo) |
Akta Lahir untuk 1.000 Anak Perbatasan Papua
| Jayapura, Mendukung rencana strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya, World Vision dan Wahana Visi Indonesia bersama Pemkab Keerom mengadakan Pekan Pencanangan Akta Kelahiran. Kegiatan ditargetkan setidaknya menjaring 1.000 anak di wilayah perbatasan Papua-Papua Nugini ini. "Kami berharap upaya advokasi ini dapat mendukung target pemerintah, agar pada tahun 2011 nanti seluruh anak Indonesia memiliki akta kelahiran," ujar Roriwo Karetji, Manajer Wahana Visi Indonesia Region Papua. Pencatatan anak-anak wilayah ujung timur-utara Papua ini dilakukan besok 28 Januari 2009 di Kantor Bupati Keerom di Arso. Di Keerom, hampir seluruh warga (48 persen) tidak memiliki akta kelahiran (data Susenas/Survei Sosial Ekonomi Nasional 2007). Banyak warga menganggap akta kelahiran kurang penting karena terbatasnya informasi serta biaya pembuatan yang dianggap mahal akibat biaya transportasi yang besar dari kampung ke ibu kota kabupaten. Masyarakat mengurus akta ketika anak akan masuk sekolah. Padahal, kepemilikan akta kelahiran begitu penting dan merupakan hak mendasar setiap anak. Bagi pemerintah sendiri, pencatatan kelahiran menjadi dasar perencanaan bagi kesejahteraan anak di Kabupaten Keerom. Dengan semakin optimalnya data anak yang pemerintah miliki, program kesejahteraan anak yang dirancang juga semakin baik. Misalnya terkait dengan perencanaan jumlah guru yang perlu disediakan, sekolah yang perlu dibangun, jumlah bidan dan dokter yang diperlukan, serta vaksin dan layanan pengobatan yang harus disediakan. Beruntung, Pemkab Keerom sangat mendukung upaya pencanangan akta kelahiran gratis. Bekerja sama dengan World Vision, serangkaian upaya advokasi telah dilakukan jauh sebelumnya. Mulai dari studi banding ke daerah percontohan di Sikka (NTT), pelatihan bagi ratusan petugas Puskesmas, bidan desa, PKK, kepala kampung dan distrik, sampai pembuatan SK Bupati pembebasan biaya akta kelahiran umur 0-17 tahun. Pada 28 Januari besok, sebagai kegiatan puncak adalah diselenggarakan Gerakan Pencanangan Akta Kelahiran. Kegiatan ini merupakan kerja sama World Vision, Wahana Visi Indonesia serta Pemkab Keerom melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tim Penggerak PKK. Wakil Bupati Keerom Waghfir Kosasih akan meresmikan kegiatan ini. Sehari sesudahnya (29 Januari), pencanangan dilanjutkan Aksi Turun Kampung (mobilisasi sosial) di seluruh desa di Kabupaten Keerom. Secara simbolik kunjungan bupati dilakukan di Kantor Desa Yanamaa, SD Dunomamoi Arso Kota, dan Puskesmas Arso Timur. Diharapkan gerakan ini dapat menjangkau 1.000 anak Keerom yang belum memiliki akta kelahiran. Dalam kegaitan ini, seluruh anak yang belum memiliki akta kelahiran dapat memproses akta dengan mudah dan gratis. Cukup dengan mendaftarkan diri ke bidan desa, sekolah, dan kantor desa terdekat. Bagi masyarakat yang memiliki anak berusia 0-5 tahun, bisa mendaftarkan anak-anak di bidan desa. Anak-anak sekolah mendaftar di sekolah. Anak-anak usia 6-17 tahun yang berada di luar sekolah mendaftarkan diri di kepala kampung/kantor desa. Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi masyarakat. Selama tahun 2009-2011, anak-anak usia 0-17 tahun di Keerom bisa memperoleh akte kelahiran gratis, ujar Bupati Keerom Celcius Watae. Setelah tahun 2011, akta kelahiran gratis hanya diberikan bagi anak usia 0 hingga 60 hari. "Dalam waktu dekat pencanangan akta kelahiran ini akan dilaksanakan di Merauke dan Papua. Menjadi komitmen World Vision untuk ikut membangun sistem pencatatan kelahiran di Papua, khususnya di Merauke, Keerom, Jayawijaya, dan Jayapura," ujar Roriwo. (sumber: kompas) |
Kawasan Padat Penduduk di Jayapura Terbakar
| Jayapura, Kebakaran yang diduga disebabkan ledakan kompor gas, Kamis (29/1) pukul 15.00 terjadi di daerah padat penduduk APO Kota Jayapura Provinsi Papua. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas tidak atau belum menemukan korban tewas dalam kebakaran itu karena api baru dikuasai saat hari telah gelap. Isak tangis membahana di seantero jalanan yang sempit di kawasan padat itu. Mereka berlarian menyelamatkan barang-barang berharganya. Api menjalar terlalu cepat karena tiupan angin kencang di sore hari itu membuat para petugas pemadam kebakaran kewalahan menjinakkan si jago merah. Ratusan rumah pun terbakar dan hingga pukul 20.00 masih tampak bara api dari puing-puing bangunan terbakar. Belasan tenda darurat pemberian Dinas Sosial didirikan untuk tempat tinggal sementara bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Warga mengharapkan uluran tangan pemerintah dan dermawan untuk meringankan kehidupan mereka. (sumber kompas) |
Tahun 2009, Papua Digelontor 19 Trilyun !!!
Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH dalam sambutannya mengatakan, pada 5 Januari 2009, pihaknya bersama semua gubernur dan para menteri, telah menerima DIPA TA 2009 dari Presiden RI di Istana Negara. "Di dalam arahannya Bapak Presiden memerintahkan agar DIPA Tahun Anggaran 2009 segera diserahkan kepada seluruh satuan kerja agar pelaksanaan anggaran dapat segera dimulai pada awal tahun anggaran ini.
"Itu sebabnya, penyerahan DIPA yang saya lakukan pada hari ini sekaligus merupakan tanda dimulainya secara resmi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009 secara resmi di Provinsi Papua," ucapnya.Dikatakan, pemerintah sangat menyadari bahwa faktor ketepatan waktu penyerahan DIPA sangat penting agar tidak ada alasan bagi siapa saja untuk tidak dapat menjalankan dan menyelesaikan program pembangunan yang telah direncanakan dengan baik dan matang pada tahun anggaran itu juga. "Selain itu, penyerahan DIPA oleh semua gubernur di seluruh Indonesia serentak pada hari ini juga merupakan simbol dari tanggung jawab dan komitmen seluruh jajaran pemerintah se-tanah air Indonesia untuk mengelola anggaran tahun 2009 secara akuntabel, berorientasi pada hasil, profesional, proporsional, dan terbuka atau transparan," paparnya.
"Ketika menyerahkan DIPA beberapa hari lalu, Bapak Presiden menjelaskan pokok-pokok isi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun Anggaran 2009, yang intinya adalah sebagai berikut: Total APBN tahun 2009 berjumlah Rp 1.037,1 triliun. Tahun anggaran 2009 adalah tahun pertama sepanjang sejarah pemerintahan di Republik Indonesia di mana APBN melampaui angka 1.000 (seribu) triliun," katanya. Adapun rincian APBN 2009 adalah sebagai berikut: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 716,4 triliun. Anggaran Transfer untuk Daerah berjumlah Rp 320,7 triliun. Dari total Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 143,6 triliun; Belanja Barang sebesar Rp 77,7 triliun; Belanja Modal sebesar Rp 93,8 triliun; Bantuan Sosial sebesar Rp 67,8 triliun; dan Pembayaran Bunga Utang, Subsidi dan Belanja Lain-Lain sebesar Rp 333,5 triliun.
"Amanat Undang Undang Dasar tentang anggaran pendidikan sebesar 20% dari seluruh APBN telah berhasil dipenuhi mulai tahun anggaran 2009 ini. Jumlah anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 207,4 triliun yang disalurkan melalui Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp 61,5 triliun, Departemen Agama sebesar Rp 23,4 triliun, Kementerian Negara/Lembaga lainnya sebesar Rp 3,0 triliun, Bagian Anggaran 69 sebesar Rp 1,7 triliun, dan melalui Transfer ke Daerah sebesar Rp 117,8 triliun," ungkapnya.
Dikatakan, pada skala nasional, Lembaga Pemerintahan yang tahun ini juga memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar adalah Departemen Pertahanan sebesar Rp 33,7 triliun; Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp 34,9 triliun; Kepolisian Negara sebesar Rp 24,8 triliun, Departemen Kesehatan sebesar Rp 20,2 triliun, dan Departemen Perhubungan sebesar Rp 16,9 triliun. "Penyusunan APBN Tahun 2009 dilakukan dengan perencanaan yang matang dan target yang terukur. Hal ini merupukan perwujudan dari keinginan kuat Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang lebih baik di seluruh tanah air. Pemerintah dengan sungguh-sungguh memperhatikan kondisi fiskal di daerah. Oleh sebab itulah, secara nasional terjadi peningkatan dalam hal alokasi dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan penyesuaian pada tahun anggaran ini. Total dana perimbangan mencapai Rp 296,9 triliun, dana otonomi khusus sebesar Rp 8,8 triliun, dan dana penyesuaian sebesar Rp 14,9 triliun," terangnya.
Gubernur menjelaskan, Dana Perimbangan sebesar Rp 296,9 triliun tersebut terdiri dari: Dana Bagi Hasil sebesar Rp 85,7 triliun; Dana Alokasi Umum sebesar Rp 186,4 triliun, dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 24,8 triliun.
"Dalam pada itu, Pemerintah juga menyadari tentang pentingnya upaya untuk terus mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan kesenjangan fiskal antar daerah. Oleh karena itu, sebagaimana penegasan Presiden, Pemerintah akan mengalihkan secara bertahap sebagian anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang sudah menjadi urusan daerah ke dalam Dana Alokasi Khusus (DAK)," jelasnya.
Menurutnya, total Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Infrastruktur Otsus Papua yang dialokasikan dari APBN 2009 bagi Provinsi dan Kabupaten/kota se-Provinsi Papua adalah Rp 19.058.322.297.700, dengan rincian sebagai berikut: DAU Provinsi Papua adalah sebesar Rp 1.058.227.764.000; dan DAU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua berjumlah Rp 8.066.776.439.900, DAK Provinsi Papua sebesar Rp 81.273.000.000; dan DAK Kabupaten/Kota Se-Provinisi Papua berjumlah Rp 1.523.732.000.000. Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebesar Rp 2.609.797.400.000 dan Dana Infrastruktur Otonomi Khusus Papua sebesar Rp 800.000.000
"Selain pengalokasian dana ke Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Papua yang dikelola dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dialokasikan pula Dana dari APBN untuk Satuan Kerja Pusat dan Daerah, Satuan Kerja Dekonsentrasi, dan Satuan Kerja Tugas Pembantuan yang berada di Propinsi Papua adalah sebesar Rp 4,918 triliun," sambungnya.
Dijelaskan, Lembaga Pemerintahan Pusat yang memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar untuk pekerjaan di Provinsi Papua pada tahun anggaran 2009 adalah: Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp 0,978 triliun; Departemen Pendidikan Nasional, sebesar Rp 0,781 triliun; Departemen Pertahanan, sebesar Rp 0,628 triliun; Kepolisian Negara RI sebesar Rp 0,514 triliun; Departemen Dalam Negeri sebesar Rp 0,224 triliun, dan Departemen Perhubungan sebesar Rp 0,070 triliun.
Sejalan dengan telah diserahkannya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2009 oleh Gubernur kemarin, rupanya disambut sukacita oleh mantan Aktivis Papua Merdeka yang selama ini tinggal di luar Indonesia Nick Messet. "Mari kita sambut berkat ini dengan sukacita, karena itu tandanya ada harapan bagi kita orang Papua untuk hidup lebih sejahterah dimasa depan," katanya kepada Cenderawsih Pos kemarin usai mengikuti penyerahan DIPA di Sasana Krida.
Messet mantan Pilot yang sebelum kembali ke Papua pernah berdomisili di Swedia dan Port Moresby ini menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah pusat (SBY - JK) dan Gubernur Barnabas Suebu, yang sudah memberikan perhatian serius kepada Papua yang tetap konsisten untuk membangun masyarakat Papua. "Terima kasih saya mewakili orang Papua dari PNG, sejalan dengan diserahkannya DIPA oleh Gubernur ini, saya melihat ada berkat yang besar untuk membangun tanah ini yang lebih baik lagi dimasa depan," katanya.
Dengan DIPA yang diserahkan kemarin yang totalnya mencapai Rp 19 Triliun lebih itu, ia menaruh harapan besar bagi pembangunan Papua kedepan melalui Otonomi Khusus, karenanya ia juga agar dana tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh SKPD untuk kesejahteraan masyarakat Papua serta jangan smapai diselewengkan.
"Dengan Otsus pembangunan Papua harus berjalan lebih baik lagi. Jangan kita bicara korupsi atau segala sesatu tetapi kita haru melaksanakan itu dengan baik agar masyarakat Papua itu bisa hidup sejahterah dan yang lebih penting lagi masyarakat Papua tidak lagi meminta hal - hal lain seperti merdeka atau keluar dari NKRI," katanya.
Baginya bersatu membangun Papua dalam kerangka NKRI adalah hal yang tidak dapat ditawar lagi sehingga penting bagi semua orang Papua untuk turut mendukung pelaksanaan pembangunan Papua secara adil dan bermartabat.
Untuk itu, Messet juga mengajak seluruh warga Papua yang masih berada di Papua New Guinea atau di sejumlah negala di Pasifik atau negara lainnya agar kembali ke Papua, sebab ada harapan baru yang akan menjamin masa depan masarakat Papua. "Saya juga minta supaya masyarakat Papua yang ada di PNG dan negara lain supaya kembali ke Papua karena kita diberikan kesempatan untuk ikut membanggun daerah ini dengan dana yang begitu besar," ajaknya.
Karenanya, Ia meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar mempercepat proses pemulangan repatriasi 708 orang warga negara Republik Indonesia asal Papua dari PNG sehingga mereka bisa merasakan kehidupan yang lebih di tanahnya sendiri. "Kami juga minta repatriasi harus dipercepat supaya saudara - saudara kita cepat pulang, sebab masih banyak warga Papua di PNG," ujarnya.
Diakuinya bahwa memang masih ada puluhan ribu warga negara Indonesia asal Papua yang tinggal di PNG karenanya pihak KBRI sejak sekarang ini diminta untuk melakukan seleksi dan evaluasi maupun pengkajian untuk memulangkan warga yang masih ada di PNG sehingga mereka dapat hidup sejahterah ditanahnya sendiri.(fud/ta/jpnn).
http://www.radartimika.com/index.php?mod=article&cat=Utama&article=16466
Januari 26, 2009
Masyarakat Adat Papua Menjadi Minoritas di Atas Tanah Sendiri
Peniadaan “S” dalam dokumen draft text Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) 29 agenda item 5 diduga oleh komunitas masyarakat pribumi sebagai upaya meniadakan hak-hak masyarakat adat dalam skema REDD. Dengan kata lain, mereka mengakui eksistensi Masyarakat Adat dalam perspektif individu, bukan komunal, sehingga tidak mengakui adanya hak-hak masyarakat adat yang diakui oleh PBB melalui United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP).
Pandangan empat negara maju ini mendapat protes yang sangat keras oleh sembilan orang pemimpin masyarakat pribumi yang mewakili kelompok masyarakat pribumi dari seluruh dunia dalam event tersebut. Sayangnya, pada tanggal 10 Desember, komunitas masyarakat pribumi ini juga ditolak untuk menyampaikan pandangan final mereka terhadap dokumen SBSTA tersebut.
“Ini sangat tidak fair. Mereka telah menghilangkan substansi yang menyebutkan bahwa masyarakat pribumi memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap keputusan yang akan diambil yang bisa mempengaruhi kehidupan diwilayah mereka.” ujar Vicky Torpuz, Chair of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues.
Tidak diragukan lagi, ini bukan mengenai perdebatan semantika, tapi merupakan perdebatan antara visi kapitalis dan visi indigenous. Visi Kapitalis tentunya berpihak pada tradisi ekspansi kapital sebagai wujud baru kolonialisme dan tentu saja bertolak belakang dengan visi indigenous yang memiliki tradisi heritage. Belum lagi jika kita melihat sudut pandang masyarakat adat dimanapun mengenai dimensi kehidupan di sekitar mereka yang tidak lepas dari apa yang disebut masyarakat modern sebagai Sumber Daya Alam (SDA).
Dan di sisi lain, SDA merupakan salah satu tujuan utama tradisi ekspansi yang dilakukan para kapitalis. Yang juga memisahkan SDA dari konteks alam yang dipahami oleh masyarakat adat sebagai satu kesatuan utuh dengan mereka. Sehingga bukanlah hal yang aneh jika masyarakat adat memandang tanah sebagai satu kesatuan utuh, baik apa yang ada di dalam tanah, di atas tanah hingga disekitarnya, termasuk manusia yang tinggal diatasnya. Di sini, apa yang kemudian disebut sebagai ancestral domain lebih rasional daripada apa yang dikenal sebagai ancestral land dalam hukum-hukum tentang tanah. Tidak ada kehidupan tanpa tanah. Itulah yang diyakini oleh masyarakat adat dimanapun mereka berada.
Perdebatan di atas, merupakan sebuah potret masyarakat internasional tentang masyarakat adat. Sebuah fakta yang juga terjadi di Papua sejak jaman kolonialisme Belanda hingga jaman Otsus ini. Konflik apapun di Papua ini bisa dipastikan bersumber dari SDA dan hak-hak masyarakat adat Papua. Misalnya dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, disebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
“Bagi orang Papua tanah itu sangat penting karena sama dengan kehidupan manusia dan juga sebagai identitas dari setiap kelompok etnis yang memiliki wilayah tertentu.
Kalau ada pemanfaatan terhadap tanah itu oleh pihak lain, maka itu akan menjadi persoalan besar. Karena setiap kelompok etnis mempunyai cara-cara tertentu untuk memanfaatkan tanah. Ada bagian-bagian yang dipakai untuk berkebun, ada bagian lain yang dibiarkan tetap hutan alami agar menjadi tempat tinggal hewan untuk berburu atau tempat mencari kayu untuk bahan-bahan membangun rumah. Jadi ada bagian-bagian tanah tertentu yang harus mereka tebang atau dijaga pelestariannya.” ujar J. Mansoben, Antropolog dari Universitas Cenderawasih, tentang fungsi tanah bagi orang Papua kepada Tabloid JUBI dalam salah satu wawancara dengannya.
Jika merujuk pada fungsi tanah bagi orang Papua yang disebutkan diatas, pasal dalam UU Pokok Agraria diatas tentunya meniadakan eksistensi masyarakat adat yang sudah ada jauh sebelum konsep negara diperkenalkan yang pastinya telah dan masih akan menimbulkan konflik antara negara dan masyarakat. Sengketa tanah antar masyarakat Papua maupun antara masyarakat dengan pihak lainnya merupakan wujud dari implementasi UU tersebut yang tidak memperhatikan nilai dan fungsi tanah bagi orang Papua.
Demikian juga dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang kemudian menjadi pintu masuk PT Freeport Indonesia untuk melakukan eksplorasi di Timika tanpa sedikitpun menghargai eksistensi masyarakat Adat di wilayah tersebut. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi pada emas dan tembaga di Timika, tapi juga terjadi pada kekayaan lain masyarakat adat Papua seperti hutan, laut, gas alam, keanekaragaman hayati hingga kekayaan intelektual orang Papua. Dalam perspektif masyarakat adat ini lebih tepat disebut sebagai perampasan daripada sebuah pembangunan.
Di masa lalu, masyarakat adat Papua telah mengembangkan sistem distribusi SDA, ekonomi, dan politik berdasarkan hukum adat yang dimiliki oleh masing-masing komunitas. Misalnya kepemilikan komunal atas tanah mencerminkan pola demokratis dalam sistem distribusi SDA. Demikian juga dengan pola-pola kepemimpinan seperti Bigman dan Ondoafi yang mencerminkan sistem politik dalam hukum adat masyarakat Papua. Ondoafi ataupun Bigman, hancur sejak diterapkannya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeret sistem politik tradisional milik masyarakat Papua ke dalam sistem pemerintahan administratif desa.
Terseretnya “Self Governing Community” ini juga menyeret hak komunitas (termasuk tanah) dalam klaim negara. Sejak saat ini juga, komunitas masyarakat adat menjadi sub-ordinat dari pemerintahan desa yang bisa disebut sebagai proses “negaranisasi”. Ditambah lagi dengan tradisi kapitalis yang mulai merambah Papua, maka proses “negaranisasi” ini menjadi sebuah legitimasi politik penguasaan atas sumber daya alam milik masyarakat Papua. Hak masyarakat adat Papuapun menjadi hilang.
Jika mengutip pendapat Marx, semakin tampak ketidakadilan dalam distribusi sumber-sumber langka yang ada dalam suatu sistem sosial, maka akan terjadi kecenderungan yang semakin kuat ke arah konflik kepentingan antara segmen dominan dan sub-ordinat. Pendapat ini dipertegas oleh Jonathan Turner, seorang Profesor Teori Sosiologi dari University of California at Riverside (USA) bahwa semakin segmen sub-ordinat menjadi sadar tentang kepentingan kolektifnya yang sesungguhnya (true collective interests), semakin cenderung mereka mempertanyakan legitimasi dari keberadaan pola distribusi sumber-sumber daya yang semakin langka.
Teori-teori ini menjadi sangat rasional jika masyarakat adat Papua merasa perlu menuntut kembali hak-hak mereka yang telah “dirampas” oleh negara maupun sektor swasta. Ironisnya, perbedaan perspektif antara negara dengan komunitas masyarakat adat tentang SDA ini seringkali menempatkan masyarakat adat Papua dalam ketidakadilan. Dalam pengalaman masyarakat adat Papua, ketidakadilan ini seringkali muncul dalam stigma separatis yang dimunculkan oleh negara. Selain itu, muncul juga dalam pengembangan opini/wacana tentang masyarakat adat Papua sebagai korban. Perspektif korban dalam memandang masyarakat Papua ini sangat tidak adil untuk sebuah komunitas yang memiliki kekayaan alam melimpah. Perspektif seperti ini bisa jadi akan meniadakan prinsip Self Determination masyarakat adat yang diakui dalam UNDRIP.
Lebih ironis lagi, status Otonomi Khusus yang diberikan untuk provinsi Papua yang bertujuan mulia untuk memajukan Papua lebih banyak diidentikan dengan uang. Berapa besar dana Otsus yang di dapat, berapa banyak yang dikorupsi, berapa banyak alokasinya untuk setiap sektor selalu menjadi topik utama dalam forum-forum tentang Otonomi Khusus Papua. Sementara substansi Otsus sendiri, yakni hak-hak dasar orang asli Papua, menjadi nomor kesekian. Suara-suara yang menginginkan penuntasan hak-hak dasar orang asli Papua ini juga seringkali dituding sebagai suara separatis.
Tidak mudah menempatkan masyarakat adat Papua dalam sebuah opini/wacana yang adil, terutama dalam perspektif pemilik kekayaan melimpah dan bukan dalam perspektif korban. Selain karena belum adanya regulasi nasional yang bisa mengarahkan perspektif masyarakat secara adil dalam memandang masyarakat adat, pelanggaran-pelanggaran terhadap hak ekosob masyarakat adat Papua masih juga dipandang dalam perspektif sipil politik. Tidak hanya oleh negara tapi juga oleh aktor-aktor non negara lainnya. Fakta ini juga yang menjadi kendala untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Papua pada “akarnya”. (Victor Mambor)
---------------------------
Sumber: http://www.tabloidjubi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=958&Itemid=9
Januari 15, 2009
Kepulangan 708 Warga Papua Tertunda
Bandung, Kepulangan 708 warga Papua yang menyeberang ke Papuaniugini dan kini hendak kembali ke daerah asalnya tertunda. Hingga kini keinginan mereka terkendala dana Pemerintah Indonesia untuk membiayai ongkos perjalanan. Menurut Direktur Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Sujatmiko di Bandung, Senin (12/1), pengajuan kepulangan mereka sebenarnya sejak tahun lalu. Namun, hingga kini, pihaknya belum menerima persetujuan dan pengucuran dana.
"Mengenai besarannya, saya serahkan pada negara. Namun, dengan keinginan besar warga untuk pulang, kami targetkan pencairan dana turun sebelum Pemilihan Umum 2009," katanya.
Menurut Sujatmiko, mereka yang ingin pulang adalah bagian dari sekitar 25.000 warga Papua yang berada di sepuluh kabupaten Papuaniugini. Mereka telah tinggal di Papuaniugini antara 5 dan 25 tahun atau bahkan lebih. Mereka meninggalkan Indonesia dengan alasan ketakutan pada organisasi pengacau keamanan (OPM), ketakutan perang adat, konflik dengan pendatang, hingga motif ekonomi.
"Mereka secara tradisional melewati perbatasan, seperti berjalan kaki. Pengawasan pertugas perbatasan tidak maksimal karena dengan batas antarnegara yang membentang 700 kilometer," katanya.
Akan tetapi, harapan mereka mendapatkan kehidupan lebih baik ternyata tidak tercapai. Sujatmiko mengatakan, mereka malah hidup lebih miskin. Bahkan, tidak jarang banyak warga Papua terpaksa hidup di hutan akibat kesulitan ekonomi. "Di luar semua itu, hal yang paling mendorong mereka untuk kembali adalah keadaan Papua yang saat ini dikatakan lebih aman," katanya.
Mengenai perkembangan kepulangan warga Papua di Australia, dari sementara target 43 orang, Deplu sudah membantu kepulangan lima warga. Adapun 38 orang lainnya, meski belum pulang, diyakini dalam waktu dekat akan kembali ke Indonesia.
Sementara itu, di Gedung Merdeka Bandung digelar diskusi bertema "Diplomasi Untuk Papua". Sebagai pembicara adalah Peneliti Senior Pusat Studi Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Muridan Widjojo dan Yoel Rohrohmana, Pejabat Fungsional Direktorat Amerika Utara dan Tengah Deplu, yang berasal dari Papua.
Menurut Muridan, masih banyak hal yang harus dilakukan Indonesia untuk Papua. Pemerintah dituntut menghapuskan marjinalisasi warga Papua, menuntuaskan pembangunan di segala bida ng dasar, persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta sejarah kepercayaan kemerdekaan Papua.
Penghapusan marjinalisasi, menurut Muridan, bisa dilakukan dengan memaksimalkan otonomi khusus. Di dalamnya bisa dilakukan pelatihan dan pendekatan, baik bagi pejabat pemerintah dari Papua, maupun kalangan swasta Papua.
Pembangunan di segala bidang dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi juga harus diperhatikan. Minimnya perhatian membuat kesejahteraan masyarakat Papua sangat rendah.
"Untuk permasalahan HAM, pemerintah bisa mendorong Komisi Nasional HAM membuat buku putih pelanggaran. Selain itu perlu dialog intensif agar masyarakat Papua bersatu dalam Republik Indonesia," katanya.
Sementara itu, Yoel mengatakan, banyak pembangunan di Papua justru tidak menyentuh kebutuhan pokok masyarakat, terutama kesejahteraan sosial, ekonomi, dan keamanan. Hal itu membuat Papua semakin tertinggal. Hal itu sangat disayangkan karena potensi ekonomi dan sosial budaya di Papua sangat tinggi.
(sumber: kompas)
OPM Serang Pos Polisi Tingginambut
Sumber ANTARA di Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya mengungkapkan dalam insiden penyerangan itu selain menyebabkan empat pucuk senjata milik Polri hilang juga menyebabkan satu istri anggota yakni Irena Helen (21 th) menderita luka tusuk di dada sebelah kiri.
Korban yang merupakan istri dari Brigda Yan Ayub itu direncanakan dievakuasi ke Jayapura dengan menggunakan pesawat Susi Air.
Kapolda Papua Irjen Pol Bagus Eko Danto ketika ditanya wartawan, mengakui belum mengetahui tentang insiden tersebut.
"Saya baru memanggil Kapolresnya untuk menanyakan kasus tersebut," ungkap Kapolda Irjen Pol Eko Danto.
Sementara itu Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe yang dihubungi dari Jayapura mengakui, saat ini pihaknya baru selesai melakukan rapat koordinasi yang membahas masalah tersebut.
Walaupun situasi di kota Mulia dan sekitarnya yang berjarak sekitar satu jam setengah dengan menggunakan kendaraan itu relatif aman, ungkap Bupati Lukas Enembe.
Ketika ditanya tentang kelompok yang melakukan penyerangan, Bupati Enembe mengakui, pihaknya belum mengetahui dengan pasti, karena dikawasan itu ada dua kelompok OPM.
"Kami belum tahu apakah yang melakukan penyerangan itu dari kelompok Goliat Tabuni atau Anton Tabuni," aku Bupati Enembe.(*)
Desember 24, 2008
Benny Wenda Menyurat langsung Kepada President RI dan KAPOLRI Segera Bebaskan Sebby Sambom dan Buctar Tabuni
www.freewestpapua.org
P.O. Box 656, Oxford, OX3 3AP England, U.K.Tel: +44 (0) 845257 9145
office@freewestpapua.org
22 Desember 2008
Kepada Yth:
Bapak Susilo Bambang Yudoyono
Presiden Republik Indonesia
Istana Presiden
Jl. Medan Merdeka Utara
Jakarta Pusat 10010
INDONESIA
Tel: + 62 21 3845627 ext 1003
Fax: + 62 21 231 41 38, 345 2685, 345 7782
Email: presiden@ri.go.id
Indonesia mendiskriminasikan Bangsa Papua Barat atas nama demokrasi
Dengan hormat,
Menyusul surat saya yang pertama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang pembebasan tanpa syarat Buchtar Tabuni, aktifis hak-hak asasi manusia dan pemimpin mahasiswa Papua Barat dari tahanan Kepolisian Daerah Provinsi Papua, maka dengan surat yang kedua ini saya menyampaikan kembali permintaan yang sama yaitu pembebasan tanpa syarat Sebby Sambom, aktifis HAM Papua Barat dari tahanan Kepolisian Daerah Papua.
Sebby Sambom di tangkap dengan alasan Makar atau subversi, sebuah alasan yang tidak berdasar menurut Deklarasi Universal HAM tanggal 10 Desember 1948 pasal 20 ayat 1 yang memberikan jaminan dalam hal menyampaikan kebebasan untuk berdemonstrasi, menyampaikan aspirasi dan juga kebebasan berorganisasi. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 9 / 1998 juga menjamin tentang kebebasan berekspresi. Namun kondisi nyata di Papua membuktikan bahwa kedua hukum ini tidak dijamin atau tidak berlaku di Papua Barat.
Sebby Sambom dan Buchtar Tabuni hanya sebatas meyampaikan aspirasi politik murni dalam orasi-orasi mereka. Kata-kata yang mereka gunakan dalam orasi aspirasi politik pada tanggal 16 Oktober 2008 adalah : hak menentukan nasib sendiri bangsa Papua Barat (right to self determination). Atau dengan kata lain Indonesia harus memberikan kebebasan bagi rakyat Papua Barat untuk melaksanakan REFERENDUM.
Sebelumnya Bucthar Tabuni ditangkap dengan alasan bahwa dia menjadi pemimpin demonstrasi dalam rangka mendukung Peluncuran International Parliamentarians for West Papua tanggal 16 Oktober 2008 yang kami selenggarakan di Gedung Parlemen Inggris London pada tanggal 15 Oktober 2008. Saya perlu memberikan klarifikasi yang sebenarnya bahwa kegiatan peluncuran International Parliamentarians for West Papua di London adalah kegiatan resmi All Party Parliamentary Group on West Papua yang telah terbentuk didalam parlemen Inggris sejak 2 tahun lalu.
Penangkapan Sebby Sambom dan Buchtar Tabuni dengan alasan MAKAR karena mendukung peluncuran International Parliamentarians for West Papua adalah tidak berdasar sama sekali dan tidak mengikuti prinsip-prinsip etika demokrasi .
Penanggung jawab peluncuran International Parliamentarians for West Papua adalah kami sendiri bersama-sama dengan seluruh anggota parlemen Inggris yang bergabung didalam All Party Parliamentary Group on West Papua yang berkedudukan di London dan bukan di Papua Barat. Sebby Sambom, Buchtar Tabuni dan seluruh rakyat Papua Barat yang berdemonstrasi dalam rangka mendukung International Parliamentarians for West Papua (IPWP) adalah bagian dari demokrasi dan apa yang mereka lakukan adalah hanya sebatas expresi diri masyarakat Papua Barat untuk mendukung Peluncuran IPWP di London.
Saya sangat menyayangkan sikap dan tindakan aparat Kepolisian Republik Indonesia yang telah memperlakukan Sebby Sambom dan Buchtar Tabuni sebagai seorang kriminal yang dianggap MAKAR. Hal ini sangat melukai hati bangsa Papua Barat yang cinta damai.
Sebby Sambom dan Buchtar Tabuni bukan pelaku MAKAR dan KRIMINAL. Mereka adalah pembela bangsa Papua Barat yang tertindas dan penegak demokrasi di Tanah Papua Barat.
Oleh karena itu maka saya minta agar Bapak membebaskan Sebby Sambom dan Buchtar Tabuni segera tanpa syarat.
Hormat Saya,
Benny Wenda
Pemimpin Papua Merdeka di Inggris
Tembusan Yth:
1. Bpk. Bambang Hendarso Danuri
KAPOLRI
Jl. Trunojoyo No. 3
Jakarta Selatan
INDONESIA
Tel: +62 21 721 8012
Fax: +62 21 720 7277
Email: polri@polri.go.id
2. Drs Bagus Ekodanto, KAPOLDA Papua
Jl. Samratulangi
No 8 Jayaura
Tel: + 62 967 531014
Fax: + 62 967 533763
3. Drs Paulus Waterpauw, Kepala Direskrim, Polda Papua
Jl. Samratulangi
No. 8 Jayapura
Tel: + 62 967 531834
4. Bpk. Hendarman Supandji
Jaksa Agung
Kejaksaan Agung RI
Jl. Sultan Hasanuddin No. 1
Jakarta Selatan
INDONESIA
Tel: + 62 21 7221337, 7397602
Fax: + 62 21 7250213
Email: postmaster@kejaksaan.or.id
5. Bpk. Abdul Hakim Garuda Nusantara
KETUA KOMNAS HAM (National Human Rights Commission)
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng
Jakarta Pusat 10310
INDONESIA
Tel: +62 21 3925230
Fax: +62 21 3151042/3925227
E-mail: info@komnasham.or.id
6. Ms. Hina Jilani
Special Representative of the Secretary on the situation of human
rights defenders
Room 1-040, OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10
Switzerland
Fax: +41 22 906 8670
E-mail: urgent-actions@ohc
Buchtar Tabuni Akan Ditangkap!
Buchtar Tabuni Akan Ditangkap!
Waterpauw: Terindakasi Lakukan Tindakan Makar
(Buctar: Sebagai Warga yang Baik, Saya Siap Diperiksa)
JAYAPURA-Buchtar Tabuni, Ketua Panitia IPWP (Internasional Parlementary of West Papua) di Papua, akan ditangkap jajaran Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Papua. Penangkapan ini lantaran yang bersangkutan diduga telah terindikasi melakukan kegiatan tindak pidana makar.
Sebenarnya, rencana penangkapan Buchtar Tabuni ini, akan dilakukan Ditreskrim Polda Papua pada saat 1 Desember 2008 dalam peringatan hari yang disebut-sebut sebagai hari kemerdekaan Papua di Makam Theys Hiyo Eluay di Sentani, Senin (1/12) kemarin. Hanya saja, polisi masih mempertimbangkan situasi keamanan pada saat sebagian masyarakat menggelar peringatan 1 Desember tersebut.
Direskrim Polda Papua, Kombes Pol Drs Paulus Waterpauw yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (2/12) kemarin membenarkan tentang rencana penangkatan Buchtar tersebut.
Bahkan, Paulus Waterpauw mengakui telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Buchtar Tabuni. "Senin saat peringatan di Sentani, kami berupaya untuk melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Surat perintah penangkapan sudah saya keluarkan sejak Minggu (30/11) lalu," tegasnya.
Rencana penangkapan terhadap Buchtar Tabuni ini, jelas Direskrim Paulus Waterpauw, karena pihaknya sudah memiliki alat bukti bukti yang sah. Antara lain, keterangan saksi, ahli, surat/dokumen, petunjuk dan keterangan tersangka sesuai pasal 184 KUHAP.
"Kami beranggapan bahwa sudah cukup unsur perbuatan yang disangkakan kepada yang berangkutan, sehingga kami keluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya," ujarnya.
Buchtar Tabuni dalam hal ini, disangka telah melakukan perbuatan makar sesuai yang diatur dalam pasal 106, 107 dan 110 KUHP dan penghasutan pasal 160 KUHP.
Direskrim mengakui pihaknya berupaya melakukan upaya paksa alias penangkapan terhadap yang bersangkutan pada 1 Desember di Sentani, Kabupaten Jayapura. Hanya saja, momentnya tidak tepat dimana sempat ada reaksi, terkait rencana penangkapan Buchtar Tabuni itu.
"Saat itu, kami bangun komunikasi bersama dengan pengacaranya, Mama Yosepina dan Thaha Alhamid dimana mereka minta untuk tidak ditangkap, tapi akan dihadirkan ke Polda Papua pada Rabu (3/12) hari ini," tandasnya.
Direskrim mengatakan, rencana penangkapan terhadap Buchtar Tabuni ini, terkait kasus serangkaian dugaan makar yang terjadi saat demo di Expo Waena, 16 Oktober 2008 lalu, dimana saat itu, Buchtar Tabuni berperan sebagai Ketua Panitia IPWP yang menghimpun massa dan menghasut untuk menentang pemerintahan yang sah alias makar.
Tidak hanya itu, Buchtar Tabuni juga diduga telah melakukan tindakan makar yakni memasang spanduk di Makam Theys Hiyo Eluay yang intinya Papua Zona Darurat, artinya Papua dalam keadaan darurat, padahal tidak. "Jadi, kami tingkatkan statusnya yang semula jadi saksi menjadi tersangka," tegasnya.
Sebelumnya, dalam kasus demo di depan Expo Waena, 16 Oktober lalu, Buchtar Tabuni sempat dimintai keterangan penyidik Ditreskrim Polda Papua sebagai saksi dalam kasus dugaan adanya makar dalam aksi demo tersebut.
Menurut Direskrim Paulus Waterpauw pihaknya sudah berupaya melakukan langkah-langkah sesuai dengan hukum yang berlaku yakni sesuai dengan pasal 184 KUHAP. "Jadi, tinggal keterangan tersangka saja," ujarnya.
Ditanya apakah ada orang lain di balik Buchtar Tabuni? Direskrim Paulus Waterpauw untuk membuktikan hal itu, tergantung pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan penyelidikan yang dilakukan penyidik Ditreskrim Polda Papua.
"Bisa saja dia sebagai pelaksana, karena tidak tertutup kemungkinan ada orang yang mendalangi kasus dugaan makar dan penghasutan tersebut," ujarnya.
Untuk itu, Paulus Waterpauw menambahkan bahwa yang bersangkutan datang menghadap penyidik Ditreskrim Polda Papua untuk dimintai keterangan sebagai tersangka. "Kami harapkan Buchtar Tabuni datang sesuai dengan komitmen di Sentani, Senin kemarin," imbuhnya.
Sementara itu, Buchtar Tabuni yang dikonfirmasi soal rencana penangkatan dirinya, mengatakan hingga kemarin ia belum menerima surat pemanggilan dari pihak kepolisian terkait rencana penangkapan itu.
"Saya tidak tahu dan belum baca sampai sekarang, panggilan pertama kedua juga tidak pernah. Tapi jika kasus 16 Oktober lalu sudah pernah saya dipanggil dan diperiksa," tutur Buchtar dengan nada datar via telepon, Selasa (2/12).
Pria yang suka menggunakan kacamata hitam dengan style pakaian army ini melihat ada upaya untuk menangkapnya sewaktu ibadah bersama 1 Desember lalu, namun batal dilakukan.
"Ini tidak jelas 1 Desember mereka mau masuk ke lapangan (makam Theys) untuk menangkap saya, saya sendiri tidak mengetahui kenapa," ujarnya memberikan pembelaan dan menegaskan akan tetap menolak pemanggilan paksa tadi dengan alasan tidak memiliki dasar.
Hanya saja pemuda yang pernah menamatkan study di luar Papua ini bersedia untuk dipanggil jika dilakukan dengan cara yang baik.
"Oh tentu saya siap diperiksa karena itu kewajiban sebagai warga yang baik tapi selama pemanggilan itu jelas dan memiliki dasar," tambah Buchtar.
Ia juga menepis omongan Kapolda yang mengatakan bahwa hanya 2 mahasiswa yang exodus masuk ke Papua itupun dengan alasan ikut perayaan Natal.
Pernyataan kapolda tersebut dianggap bohong belaka mengingat saat ini terdapat ratusan yang berkumpul belum lagi dengan rencana kepulangan 917 mahasiswa dari Manado Sulawesi Utara."Tujuan kemari adalah komitmen untuk keprihatinan soal Papua disamping merasa terancam," papar Buchtar yang juga menjelaskan digelarnya sejumlah tenda penampungan. Buchtar juga sesumbar bahwa laporan terakhir terdapat 30.000 mahasiswa asal Jakarta yang siap untuk kembali ke Papua.
"Selama tuntutan kami soal kedaulatan bangsa Papua belum diterima yah tergantung komitmen anak-anak karena masing-masing kota studi ada koordinatornya," katanya.
Ia juga meminta Tom Beanal selaku Presidium Dewan Papua (PDP) tidak hanya mengeluarkan statemen sebatas deklarasi untuk menutup PT Freeport tetapi harus ada surat keputusan selaku komisaris untuk menutup. Alasannya adalah PT Freeport dianggap awal bentuk pelanggaran HAM di Papua ."Kenapa ditandatangani dan ada kontrak kerja sementara status Papua belum jelas," tanyanya.(jim/ade)
