Tampilkan postingan dengan label Materi Organisasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Materi Organisasi. Tampilkan semua postingan

Maret 12, 2009

Beberapa Gagasan Tentang Persatuan Gerakan

WilsonKetika bertemu dengan Joel Rocamora beberapa tahun lalu, mantan pimpinan Akbayan dari Filipina, dengan bergurau mengatakan, "gerakan kiri di Filipina suatu saat akan sebesar amuba, sehingga butuh mikroskop untuk melihatnya." Perumpamaan ini merupakan ekspresi dari kegalauannya melihat fragmentasi di kalangan gerakan kiri Filipina, sehingga transisi demokrasi yang mereka pimpin dimasa awal penggulingan Marcos pada 1986, kini hanya mereka nikmati dari pinggiran arena politik.Untunglah ketika bertemu kembali akhir tahun lalu di Praxis, guruaun itu sudah berlalu. Joel dengan bangga menceritakan keberhasilan Akbayan 'menyatukan' berbagai blok kiri di Filipina dan para aktivis 'kaum independen.' Bahkan Akbayan berhasil merebut posisi 50 walikota di Filipina dan mulai menjalankan suatu perencanaan partisipatoris dalam pembangunan di tiap distrik yang dikuasai Akbayan. Proyek ini terinspirasi dari model sukses anggaran partisipatoris di Porto Alegre, Brazil, yang dimotori oleh Partai Buruh Brazil.Di Indonesia, delapan tahun proses transisi demokrasi seperti mengulang kisah lama di Filipina. Fragmentasi di dalam maupun di antara berbagai gerakan kiri sudah merupakan kenyataan. Namun di luar itu, di lingkungan gerakan sosial yang ada, khususnya di perburuhan dan gerakan tani (terutama di wilayah seperti Bengkulu, Jawa Barat dan Jawa Tengah), justru mengalami kemajuan secara kuantitatif dan kualitatif. Proses regrouping juga terjadi di dalam gerakan, seperti yang terjadi dalam pembentukan PRP, KASBI, PI dan PPR .Kemajuan-kemajuan juga tampak nyata dari kemunculan blok-blok politik kiri yang baru, di luar lingkaran tradisi 'kiri' PRD yang lebih awal muncul. Blok-blok kiri ini bermunculan dalam berbagai gerakan sosial sektoral tradisional, seperti serikat buruh, serikat mahasiswa, serikat tani, serikat kaum miskin kota, gerakan budaya maupun gerakan-gerakan sosial baru seperti lingkungan, masyarakat adat , feminisme, gerakan korban pelanggaran ham, gerakan kaum gay dan agama pembebasan. Belum lagi, jika ditambahkan dengan alumnus gerakan kiri yang bertebaran sebagai 'kaum independen' dan memegang posisi penting di LSM, jurnalisme, sastrawan, kampus dan lembaga kajian, pembuat film, programer radio, asosiasi pengacara kerakyatan, bahkan menjadi wiraswasta.Beberapa mantan aktivis gerakan kiri juga masuk ke dalam partai-partai mainstream yang ada seperti, PDIP, PAN, PKB, bahkan yang paling baru ke dalam Partai Bintang Reformasi (PBR). Beberapa jaringan gerakan rakyat progresif di beberapa kota, juga telah mengonsolidasikan dirinya ke dalam Partai Pergerakan Rakyat (PPR).Seluruh penggambaran di atas menunjukkan, orang-orang kiri, baik yang bernaung di bawah payung sebuah organisasi kiri yang lebih ideologis, terlibat dalam gerakan sosial, maupun yang bertebaran 'sebagai kaum independen,' merupakan basis material yang nyata, yang di depan mata kita, yang sebetulnya memberikan harapan baru, bahwa kaum kiri itu sebenarnya tidak semakin mengkerut, tapi semakin tersebar dan masuk ke berbagai 'lini' baik dengan motif 'ideologis' ataupun dalam kerangka mengembangkan profesionalisme dan karir.Pertanyaanya, dengan sedemikian banyak dan tersebarnya 'potensi-potensi' kemajuan gerakan yang ada, bagaimana cara mengikat semua 'bintang-bintang merah yang bertebaran tersebut' menjadi suatu energi dan sinergi gerakan yang meluas, partisipatoris, inklusif, pluralis tapi tetap pada garis komitmen kerakyatan, keadilan sosial dan demokrasi sejati?Tentu saja kemudian kita akan bicara soal organisasi perjuangan macam apa yang cocok ditahap awal untuk dapat mengakomodasi demikian banyak blok, individu dan 'tendensi ideologi kiri ' yang sudah ada tersebut. Saya sendiri berpikir, konsep sebuah organsisi dengan ideologi monolit yang 'formal' seperti organisasi kiri tipe lama, sudah saatnya mulai kita tanggalkan. Organisasi 'kiri tipe baru' yang saya bayangkan adalah sebuah 'koalisi luas' berbentuk PARTAI, tapi dengan otonomi luas kepada setiap blok politik yang terlibat di dalamnya. Jadi, setiap gerakan sosial, individu dan blok politik yang terlibat di dalamnya, tidak perlu kuatir, partai yang mereka bentuk akan membatasi, mengamputasi, mengurangi atau akan mengeliminir apa yang sedang mereka kerjakan.Dengan otonomi luas yang tetap diberikan maka level pimpinan di tingkat pusat partai hanyalah 'mandataris' dari berbagai komponen yang ada. Mandataris ini hanya mempunyai wewenang dalam lingkup 'kepemimpinan ideologis dan politik,' tapi tidak dapat melakukan intervensi pada level organisasi yang mendukung partai, kecuali pada 'common platform' yang telah disepakati menjadi 'progam bersama' atau 'strategi bersama' oleh 'koalisis luas' yang mendukung partai ini.Titik temu atau 'common platform' dari semua 'blok'; atau komponen di dalam partai tersebut adalah pada 'strategi/proyek politik bersama' dalam pertarungan elektoral dan memenangkan program 'anggaran partisipatoris' dengan berbasis pada perebutan kekuasaan politik distrik/kabupaten/walikota dengan memanfaatkan sistem pemilu langsung. Pada level 'common platform,' saya mengusulkan program-program yang lebih menitikberatkan pada 'platform sosial-ekonomis' yang merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat seperti kesehatan, pendidikan, pengupahan, perumahan untuk rakyat miskin, tanah untuk penggarap dll.Pada level 'common strategy' saya mengusulkan agar partai ini mengambil peranan, responsif dan terlibat dalam politik elektoral yang berlangsung atau akan berlangsung. Bila partai yang isinya adalah 'koalisi kerakyatan' ini memang disepakati, maka momentum elektoral 2009 adalah sasaran yang harus dicapai dan direspon. Karena itu strategi elektoral ini harus melibatkan semua komponen yang mendukung pembentukan partai sebagai 'PEKERJAAN POLITIK BERSAMA"Pada level " programatik' saya mengusulkan dibuat sebuah 'PROGRAM ALTERNATIF' yang menunjukkan perbedan antara 'KITA' dengan partai mainstream yang ada. Program alternatif yang saya bayangkan adalah semacam proyek "Anggaran Partisipatoris" semacam di Porto Alegre yang disesuaikan dengan kondisi obyektif dan subyektif di Indonesia.Catatan perlu saya berikan untuk gagasan menfasilitasi 'kaum independen' ini. Kaum independen yang saya maksud adalah para aktivis yang dulunya anggota, pendukung, simpatisan gerakan rakyat/gerakan progresif/gerakan kiri, tapi kemudian karena tuntutan profesional atau karena merasa 'tidak cocok' dengan berbagai organisasi yang ada lantas lebih menyibukkan dirinya pada pekerjaan-pekerjaan tertentu, yang juga strategis. Kaum independen ini muak melihat rejim yang korup. kemiskinan yang semakin luas, pelanggaran HAM yang meluas dan ketidakbecusan yang terjadi dalam parlemen serta parpol mainstream. Kemuakan ini sayangnya tidak terfasilitasi, karena mereka melihat tidak ada 'gerakan politik alternatif' yang potensial. Gagasan pembentukan Pergerakan Indonesia (PI) sebetulnya sudah mirip dengan ide saya ini. tapi setelah 'komandan-nya' Budiman pergi, juga Martin, JEK dan Reza saya melihat PI kok agak menurun semangatnya. (Gimana ini Martin lu tanggung jawab juga nekh, jangan involutif gitu dong !)Banyak kaum independen ini bekerja di lingkungan jurnalistik, menjadi akademisi, aktif di lembaga kajian/riset, menjadi sastrawan/seniman, pembuat film, aktif di LSM, menjadi pengacara dll., tetapi, masih mempunyai komitmen dan rasa simpati yang dalam pada gerakan kerakyatan. Orang-orang ini menjadi penting karena jaringanya yang luas baik di level lokal, nasional maupun internasional, aksesnya ke berbagai institusi dan sumber informasi, bahkan ke berbagai institusi pengambil kebijakan yang strategis. Kaum independen ini harus mengonsolidasikan dirinya dalam bentuk kaukus di level distrik/kabupaten/kota. Kaukus ini nantinya akan memilih perwakilannya sendiri yang diberi mandat untuk terlibat dalam pekerjaan organisasi.Untuk tahap awal pembentukan partai kerakyatan tipe baru ini, maka partisipasi seluas-luasnya harus diberikan kepada berbagai komponen gerakan untuk memberikan sumbangan, terlibat dan memasukkan pikiran-pikiranya yang konstruktif. Untuk itu sebuah proses sosialisasi yang berkelanjutan, militan, efektif, komunikatif, dan telaten harus dilakukan. Bahkan pada kelompok-kelompok kiri yan 'tidak setuju' sekalipun dengan ide ini patut disosialisasikan.Untuk proses sosialisai ini agar terbuka dan melibatkan banyak pihak, saya berpikir untuk membuat sebuah TERBITAN BERSAMA yang FOKUS berisi pada gagasan dan perdebatan soal pentignya membuat persatuan yang bukan persatean. Terbitan ini didistribusikan oleh tiap komponen yang mendukung gagasan ini, serta berbagai kelompok sosial dan gerakan yang dianggap potensial untuk mendukungnya.

Januari 18, 2009

Organisasi sebagai alat perlawanan

Sebelum lebih jauh, baiknya kita mendefenisikan terminologi gerakan, terkadang ketika menyebut nama gerakan, maka arah pikiran kita adalah aksi ekstra parlementer, pemogokan massal, pawai, unjuk massa, dll. Defenisi tersebut tidak tepat, karena hanya didefenisikan dari satu sisi gerakan itu sendiri. Gerakan didefenisikan sebagai usaha-usaha untuk melakukan perubahan kondisi menjadi lebih baik/ kondisi idealitas yang melibatkan keseluruhan potensi actual seseorang atau kelompok seperti intelektualitas, emosional dan kekuatan pisik Organisasi merupakan merupakan sebuah alat dan pilihan strategis untuk melakukan gerakan, dengan demikian gerakan akan lebih booming ketika dilakukan secara berkelompok dan setiap gerakan akan berhasil jika ditopang oleh sebuah wadah organisasi yang rapi, tersistematis dan konsisten menjalankan tujuan-tujuan organisasi. Pada dasarnya tujuan organisasi merupakan sebuah cita ideal yang dirumuskan secara bersama yang melibatkan intelektualitas dan emosional sehingga pengawalan dengan ketat cita-cita itu adalah merupakan sebuah keharusan dan kemuliaan bagi aparatusnya.

Dalam konteks gerakan kemahasiswaan, lembaga intra universiter merupakan salah satu wadah yang strategis dalam melakukan gerakan-gerakan. Ada beberapa hal yang mendasari, kenapa penulis mengatakan demikian, pertama potensi intelektualitas. Intelektualitas merupakan salah satu yang urgen dalam gerakan, karena meyangkut perumusan tujuan, strategi dan taktik gerakan secara makro. Kedua, pola pikir yang kritis. Sebuah pola pikir yang anti establishment merupakan modal gerakan yang paling revolusioner, karena tidak langsung menerima setiap keadaan yang dilihat dan dirasakannya. Sebuah pola pikir-mencantol pikiran Paulo Praire- yang melewati kesadaran magis dan kesadaran naïf. Pola pikir kiritis bukanlah pola pikir budak (baca: mahasiswa apatis) yang ketika melihat dan merasakan penindasan tidak melakukan usaha untuk keluar dari masalah tersebut. Ketiga, radical dalam perubahan. Terminology radical sering mengalami penyempitan makna, yang berasal dari kata radoks, yang berarti akar, jadi radikal itu merupakan sesuatu yang sangat mendalam (pemahaman yang mengakar). Dalam konteks gerakan, maka gerakan radikal adalah gerakan yang sungguh-sungguh memperjuangkan ide-idenya. Kemudian yang ke empat adalah basis massa yang jelas. Kekuatan massa mahasiswa merupakan massa yang relative mudah disentuh melalui pikiran-pikiran sehingga untuk pemobilisasian (dimensi pisik gerakan) relative cepat.
Wadah kemahasiswaan merupakan “salah satu” untuk media gerakan untuk perjuangan hak-hak sipil/rakyat seperti keadilan (politik, hukum, ekonomi), kemanusiaan dan demokrasi dalam segala aspek kehidupan manusia, mulai dari sisi ekonomi, politik, social, kebudayaan sampai apek ketahanan/ kekuatan negara. Sengaja saya memblok, memiringkan dan memberi tanda petik, agar diperhatikan dan dilakukan upaya penghayatan terhadap kondisi gerakan kemahasiswaan kekinian, agar tidak terjadi fasisme dan disorientasi dalam tubuh gerakan mahasiswa itu sendiri. Menurut aku, wadah lembaga kemahasiswaan tidak boleh terlepas dari terminology gerakan. Sehingga segala potensi lembaga-lembaga kemahasiswaan intra (maupun ekstra) diarahkan untuk upaya perbaikan kondisi kekinian yang dialami bangsa ini yang sudah jatuh dari keterpurukan, keambrukan, patologi atau kemabukan social. Dengan demikian karakter diperlukan dalam tubuh lembaga kemahasiswaan. Ngomong masalah karakter, maka berbicara tentang identitas yang suci yang melekat pada organ atau tubuh manusia. Karakter merupakan suasuatu yang inheren pada kedirian manusia. Dalam terminology Bugis-Makassar (maaf bukan karena primordialisme) kata manusia identik dengan tau. Tau merupakan predikat nilai/karakter pada makhluk yang berakal. Tau mempunyai arti antara niat, ucapan dan tindakan harus sama. Dan sepenjang pengetahuan aku, antara tau dan tai (baca: tinja) itu beda. Karena lembaga kemahasiswaan bukan disi oleh binatang maka lembaga kemahasiswaan diisi oleh karakter-karakter manusia seperti; sikap dan perilaku independensi, intelektual-kritis-solutif, moralitas-spritual. Atau setidaknya pilihan independensi sesuatu yang mutlak pada gerakan. Independensi merupakan terma yang berasal dari kata independent yang berarti merdeka, atau bebas. Jadi independensi adalah suatu sikap yang tidak tergantung pada siapapun (baca : selain Dia). Dalam wilayah gerakan kemahasiswaan berarti bahwa gerakan mahasiswa, termasuk individu mahasiswa merupakan makhluk yang tidak tertikat atau tergantung pada donor/uang, pulsa seseorang atau sekelompok barisan tertentu yang mempunyai kepentingan-kepentingan politik tertentu. Modal yang kedua adalah gerakan mahasiswa tentunya intelektualitas. Intelektual dalam terminology Ali Syariati adalah insan-insan rausyan fikr atau dalam bahasa Antonio Gramski, intelectual organic yakni intelektual yang berpihak pada kepentingan-kepentingan rakyat. Intelektualitas adalah merupakan milik rakyat yang harus diabdikan kepadanya. Intelektualitas yang mempunyai arah untuk upaya-upaya solutif terhadap perbaikan kondisi yang jauh dari konsepsi idealitas. Yang ketiga adalah sebagai kekuatan atau benteng moralitas. Ketika moralitas para pengambil kebijakan mayoritas bobrok, maka mahasiswa yang diidentifikasi sebuah makhluk yang relative bersih dan terlepas dari kepentingan politik tertentu maka berkewajiban untuk melakukan peringatan terhadap mereka yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap pasar (kapitalisme-neoliberal) dan kepentingan golongan.

Kapitalisme-neoliberal (globalisasi)adalah mitos
Perbincangan mengenai neoliberalisme (globalisasi) merupakan bukanlah wacana baru. Pro dan kontra terhadap kebijakan ini pun bermunculan. Diberbagai media dan ucapan kaum globalis internasional dan domestik dengan berbagai argumentasi menganggap bahwa hanya sistem inilah satu-satunya cara untuk kesejahteraan dunia dan ummat manusia. Tetapi disisi yang lain para aktivis penentang globalisasi ini menganggap bahwa sistem ini tidak lebih dari bentuk baru dari penindasan/penjajahan (neo-kolonialisme). Sejak awal kemunculan globalisasi –dibidang sosial ekonomi--dipandang sebagai keniscayaan untuk kesejahteraan ummat manusia. Tetapi pertanyaan ekonomi-politik yang mesti dijawab adalah “Apakah globalisasi menguntungkan? Kalau ya, menguntungkan siapa dan apakah ada yang menanggung rugi atau membayar biaya globalisasi tersebut? Apakah globalisasi menjamin bahwa satu kelompok negara diuntungkan dan yang lainnya tidak dirugikan?”, “Apakah globalisasi itu memang persaingan bebas, tanpa intervensi negara? Dan yang teakhir adalah bagaimana kita harus memahami sosok globalisasi itu ?
Dalam menjalankan agenda neolib, para globalis dengan sangat yakin bahwa pemenuhan kesejahteraan dunia dan ummat manusia hanyalah dengan tatanan ekonomi-neoliberal, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi harus dipacu, kita tumbuh dahulu, kue menjadi sangat besar, baru dibagikan secara merata. Dengan asumsi demikian maka kita perlu utang luar negeri, perlu modal dengan penanaman modal asing, perlu investasi, dll. Dan dengan keyakinan adaya mekanisme nenetes kebawah (trickle down effec), bahwa setelah para pelaku-pelaku aktif dari eknomi ini telah berhasil baru kekayaan tersebut didistribusi kerakyat. Dan perlu diingat bahwa utang tersebut adalah milik rakyat, jadi harus rakyat yang bayar. Alhasil, sangat sedikit yang dinikmati oleh rakyat pada masa Orde Baru dan penderitaan rakyat yang dialami hingga sekarang (Awalil Rizky, Agenda Neoliberalisme di Indonesia: 2006). Tetapi yang diuntungkan dalam dalam proses pasar ini adalah hanya bagi para pemilik modal raksasa itu sendiri dan para cukong-cukong kapitalis domestik .
Proses globalisasi ekonomi dan keuangan menggiring semua elemen kehidupan dan pranata-pranata untuk masuk secara langsung atau tidak langsung didalamnya. Acuan seluruh perkembangan institusi dan batasan bidang-bidang sosial ekonomi nasional adalah arah proses globalisasi itu sendiri. Dengan demikian kelihatannya proses globalisasi ini tidak terhindarkan bagi individu, masyarakat dan negara untuk secara mandiri menentukan arah dan strategi pembangunan nasionalnya.
Tetapi proses ini sesungguhnya bukanlah tanpa kendali (Didik J. Rahbini: 2001), karena aktor-aktor global yang menguasai modal seperti TNCs, TMNCs yang mengatur segala aktivitas ekonomi mulai dari prodak-prodak komsumsi, rumah tangga, barang elektronik sampai otomotif. Integrasi kedalam pasar yang semakin dalam dilakukan dengan dominasi lembaga-lembaga keuangan, investasi dana, dan pialang dibursa dalam sistem ekonomi dan mempengaruhi sistem keuangan suatu negara. Pada dimensi inilah globalisasi menyentuh sistem dan istitusi negara, dan dapat mensubordinasi sistem sosial politik suatu negara, institusi parlemen, kepresidenan, dll yang dengan mudahnya dipengaruhi oleh proses globalisasi.
Gagasan-gagasan pokok dari neoliberalisme adalah, pengembangan kebebasan individu untuk bersaing dipasar, pengakuan kepemilikan pribadi terhadap sektor-sektor produksi dan jasa, penertiban agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan beberapa agenda-agendanya seperti liberalisasi sektor keuangan, liberalisasi perdagangan, pengetatan anggaran belanja negara (pengurangan dan penghapusan subsidi), dan privatisasi BUMN, dll. Jadi disini peranan negara menjadi kerdil/stateless (Eko Prasetyo :2005), negara hanya cukup menjadi wasit yang baik untuk menyaksikan persaingan antara usaha-usaha rakyat dengan para pelaku bisnis internasional yang berkalobarasi dengan pebisnis domestik yang mempunyai modal yang besar. Gagasan dan agenda tersebut agar dapat berjalan dengan lancar, maka mereka melakukan dengan cara yang sangat halus dengan pertama, melaui penjelasan akademis tentang keuntungan-keuntungan yang diperoleh ketika kita berintegrasi dengan pasar sampai pada bantuan teknis termasuk pelatihan-pelatihan sistem ekonomi pasar seperti yang telah dilakukan oleh ekonom barkeley atau mafia poros Washinton (Awalil Rizky: 2006). Kedua, pendiktean kebijakan yang harus dijalankan negara sedang berkembang (NSB) seperti perundang-undangan atau perpres (UU Migas, UU pengelolaan sumber daya Alam, perpres 36/2006, dll), dll yang disepakati melalui perjanjian dengan IMF (Internasional Moneter Fund) yang dikenal dengan LoI (Letter of Intent) dan harus dijalankan sebagai syarat untuk menambah posokan utang untuk pasokan devisa karena akibat krisis keuangan. Dan kesmuanya akan menagrah pada pengecilan peranan negara, sekaligus meningkatkan peran mekanisme pasar dalam perekonomian. Negara sebatas menjadi wasit dalam persaingan, penjamin keamanan, pemberlakuan hukum untuk ketertiban dan hanya dalam keadaan terpaksa memberi bantuan darurat. Pasarlah yang kemudian menetukan tentang apa saja: apa yang diproduksi dan berapa banyak, berapa banyak yang bekerja ini berarti berapa banyak yang harus menganggur, berapa upahnya, dan siapa yang menikmati dari pertumbuhan ekonomi. Dan ini berarti bahwa tidak ada jaminan negara terhadap kondisi yang dialami oleh rakyatnya yang bekerja disektor perburuhan. Yang dijanjikan adalah jika dilaksanakan dengan konsisten maka akhirnya semuanya akan sejahtera, meskipun dalam tingkatan yang berbeda-beda. Dan akan bermuara pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat akan diabaikan oleh negara, pendidikan semakin mahal, terjangkau, kebutuhan harga bahan makanan yang melonjak, perumahan yang tidak terjangkau, penggusuran, dll (Eko Prasetyo: 2005).
Gagasan pokok dari kapitalisme-neoliberal berasal dari akar pemikiran tokoh-tokoh filsafat Inggris (Manfred B Stringger, Globalism The New Market Ideologi:2002), seperti Adam Smith (1723-1790) yang mempunyai gagasan tentang homo economicus, berpandangan bahwa masyarakat terdiri dari individu yang bertindak sesuai dengan kepentingan ekonominya dan kegiatan ekonomi dan politik sama sekali terpisah sehingga peranan negara dalam ekonomi akan merusak sistem atau mekanisme pasar. Pasar dengan sendirinya akan mengikuti hukum permintaan dengan penawaran yang disebut mekanisme otomatis (self regulation). David Ricardo (1772-1823) yang berpandangan bahwa perdagangan bebas akan sama-sama menguntungkan, sehingga setiap negara mengkhususkan diri untuk memproduksi barang dan jasa tertentu dan dapat memberi keuntungan komparatif terhadap negara lain yang memproduksi barang dan jasa tertentu yang lain. Ia menambahkan bahwa spesialisasi perdagangan akan tetap meningkat, meskipun suatu negara memiliki keuntungan yang lebih banyak ketika ia dapat memproduksi barang yang beragam. Ini secara politis melahirkan argumen yang sangat kuat untuk membatasi peran negara dalam hal produksi barang dan jasa yang lebih banyak jenisnya, meskipun negara itu mampu secara SDA. Pandangan ketiga dari Herbert Spencer (1820-1903), yang menguatkan teori evolusi seleksi alam Darwin. Ia mengatakan bahwaekonomi pasar merupakan bentuk paling beradab dari persaingan antar manusia secara alamiah dan menempatkan posisi yang palig kuat sebagai pemenang. Ia pula sebagai pendukung kapitalisme awal yang membatasi tugas negfara hanya untuk melindungi individu dari agresi internal dan eksternal ronrongan dari individu lain. Dari ketiga tokoh tersebutlah lahir tentang gagasan-gagasan sebuah sistem ekonomi yang senantiasa berkembang dengan nama yang berbeda-beda, tetapi tetap mengarah pada pengakumulasian modal pada kelompok tertentu.
Dengan demikian, cara memahami yang paling dapat dipertanggungjawabkan adalah dengan mencermati relasinya dalam konteks historis, kemudian melihat bagian apa saja yang dari masing-masing pengertian tersebut yang tidak mengalami perubahan yang berati. Bisa pula ditarik kesimpulan yang bersifat filosofis tentang pandangan-pandangan dasarnya, jika memahaminya sebgai ide. Atau mengidentifikasi dasar-dasar dari struktur sosial ekonominya, jika melihatnya sebagai sebuah sistem ekonomi dan politik.
Gerakan Mahasiswa, GSB dan kapitalisme-neoliberalisme
Ternyata sistem ekonomi kapitalisme-neoliberal di Indonesia merupakan kelanjutan dari sistem penjajahan yang dijalankan oleh kolonialisme yang dijalankan Belanda dan sistem ekonomi pembangunanisme yang dijalankan oleh Orde Baru. Kenapa kita mesti menolak? Ada beberapa alasan, yang pertama bahwa sistem kapitalisme terbukti menguras kekayaan alam kita, hasil kekayaan alam dilarikan keluar negeri, kedua, pengakumualasian modal/ uang hanya pada segelintir orang atau hanya kelompok kapilalis, ketiga, terjadinya persaingan secara bebas antara rakyat dengan pelaku ekonomi negara-negara maju yang ditopang oleh negaranya, sehingga akan mematikan usaha-usaha dalam negeri, keempat, negara tidak mempuyai kedaulatan penuh terhadap penentuan kebijakan, tentunya akan beribas pada, bertentangan dengan semangat pasal 33 UUD ’45 yang menginginkan kedaulatan ekonomi harus diarahkan pada sistem ekonomi kerakyatan. Jadi ini berarti tidak ada kemandirian atau kedaulatan ekonomi Indonesia. Perubahan dimensi ekonomi politik suatu negara akan segera mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Konsep ekonomi liberal mendorong pola komsumsi yang sangat menggila pada masyarakat (Makmuralto: 2006), sehingga masyarakat hanya dipandang sebagai lahan untuk menjajakan hasil-hasil produksi.
Dengan analisa sederhana bahwa ada tiga kekuatan (birokrasi pemerintahan, elite politik); kekuatan rakyat, modal dan negara. Dalam konsep neoliberalisme negara hanya berfungsi sebagai wasit pasar, justru akan semakin memarginalkan posisis rakyat disatu sisi dan lainnya akan semakin menguntungka modal. Jadi rakyat posisinya tidak terlindingi, hak-haknya tidak diperhatikan oleh negara akhirnya akan berada pada posisi subordinasi, termarginalkan secara struktur.
Dalam proses globalisasi ini kita dapat memetakan sikap-sikap umum, yang pertama penganut. Meraka adalah orang yang secara sadar menggabungkan diri pada proses tersebut, seperti globalis internasional, cukong kapitalis domestik, para pekerja profesional (para bangkir dan ahli-ahli keuangan), kalangan akademisi, atau ekonom yang secara sadar mengakampanyekan kebaikan dan kemanisan neoliberalisasi. Serta kalangan politisi yang in power yang membutuhkan modal untuk mempertahankan kekuasaannya. Kedua, pendukung yang kurang sadar, yakni masyarakat umum minoritas yang bisa survive, pengusaha-pengusaha menengah, yang mendapatkan sedikit keuntungan. Yang ketiga adalah korban, mereka yang dipaksa secara sistematis untuk mendukung, seperti mayoritas rakyat, para buru, petani, pedagang-pedagang kecil, dll. Yang kelima adalah penentang, yang masih bersifat individu dari berbagai kalangan dan secara terorganisir yang baru dalam tahapan embrio perlawanan yang menyadari adanya kesalahan yang dilakukan oleh sistem pasar ini.
Dengan melihat pemaparan diatas, maka posisi gerakan mahasiswa adalah melakukan pembelaan terhadap dominasi kekuatan pasar yang tidak adil dan eksploitatif. Dalam menjalankan agenda perlawanan atau pembelaan mahasiswa terhadap kaum lemah dan terpinggirkan secara sistemik, maka pilihan pilihan strategi dan taktik diperlukan dengan membentuk aliansi-aliansi yang sifatnya ideologis, idealistis, strategis atau taktis dengan berbagai ranah kehidupan dengan bentuk aksi-aksi penetangan terhadap pengurangan atau pencabutan subsidi rakyat, menetang privatisasi BUMN, mengkritisi APBN/ APBD yang pro-pasar, advokasi korban neoliberalis, mengkritisi berbagai peraturan dan perundang-undangan, termasuk rancangannya yang mengarah pada pasar, mempertahankan dan konsisten terhadap pelaksanaan pasal 33 UUD ‘1945, dll.
Maka mau atau tidak ketika mahasiswa sebagai salah satu bagian dari gerakan pembela rakyat, maka dibutuhkan aliansi-aliansi untuk melakukan perlawanan secara massal terhadap neoliberalime. Konsep atau gagasan gerakan sosial baru, bisa menjadi tawaran terhadap perlawanan secara massif tersebut. karena pada dasarnya GSB ini tidak terpatok ideologi, tetapi lebih terbuka terhadap aliansi-aliansi yang sifatnya tidak mengikat dan lintas sektoral geografis, agama, suku, dll yang sepanjang adanya kesadaran bersama bahwa sistem kapitalisme-neolib ini adalah penyebab utama (causa prima) dari kemerosotan sosial, ekonomi dan penderitaan rakyat. Model gerakan GSB yang menekankan pada penguatan cultural dan sesekali melakukan gerakan politik ini berhasil dilakukan dengan baik oleh gerakan rakyat/masyarakat adat Chiapas di Meksiko dan beberapa negara-negar di Amerika Latin, Venezuela, Bolivia, dll yang berhasil mengubah tatanan negara yang sebelumya mengabdi pada Neoliberalisme Sebagai individu gerakan ini meliputi sikap dan cara hidup (life stile) tidak konsumeris dan hedonis atau tidak merasa tergantung pada sesuatu hal yang sifatnya materialis. Kejahatan yang besar dari kapitalisme neoliberal adalah bukan semata-mata karena mereka menindas dan menyengsarakan rakyat tetapi mereka telah memperkenalkan dan mengajarkan cara-cara jahat untuk mengeksploitasi rakyat. Pimpinan tetinggi revolisi gerakan Zapatista, Subcomandante Insurgente Marcos (1994) mengatakan bahwa kami tidak ingin orang lain, entah itu kanan, entah tengah, ataukah kiri yang memutuskan nasib kami. Kami ingin berperan langsung dalam putusan-putusan yang mempengaruhi kami, untuk mengontrol mereka yang memerintah kami, tanpa menghiraukan afiliasi politik mereka dan mewajibkan mereka untuk memerintah dengan patuh. Kami berjuang bukan untuk menggulingkan kekuasaan, kami berjuang untuk demokrasi, kebebasan dan keadilan. Adakah elite negara dinegeri ini yang bisa seberani melakukan perlawanan terhadap dominasi kapitalis neoliberal Amerika Serikat dan sekutunya ? seperti yang dilakukan oleh Subcomandante Marcos (Meksiko), Ahmadidenejad (Iran), Moamar Kadafi(Libya), Evo Morales(Bolivia), Hugo Chavez(Venesuela), Fidel Castro (Kuba).

*) Kabid PTK HMI Cabang Makassar Periode 2005-2006

MANUSIA PEMBELAJAR

Manusia pembelajar adalah basis bagi organisasi pembelajar yang kemudian menjadi basis lagi untuk masyarakat pembelajar. Di atas telah didefinisikan bahwa belajar adalah kegiatan perluasan kesadaran secara tajam tentang diri sendiri, dunia sekitar, dan keterkaitan keduanya yang memampukan kita meningkatkan relevansi, inovasi, dan kualitas diri kita, produk kita dan organisasi kita.
Jadi hakikat menuju sukses adalah membangun manusia pembelajar (learning individu). Persoalan terbesar dalam upaya pengembangan manusia pembelajar (dan karena itu organisasi pembelajar) adalah fakta bahwa manusia itu malas belajar. Sebabnya sederhana, belajar itu pada dasarnya susah.
Belajar secara fundamental terdiri dari dua kegiatan, un-learning dan pro-learning, yaitu menanggalkan ilmu lama dan pada saat yang sama menyerap ilmu baru. Menanggalkan paradigma lama dan serentak mengadopsi paradigma baru. Melepaskan ideologi lama sekaligus menganut ideologi baru. Membuang konsep lama serta menerima konsep baru.
Belajar jelas menjadi sulit karena menanggalkan yang lama-lama itu tidak mudah sama sekali, karena kita sudah nyaman dan aman dalam pelukannya. Di sini un-learning adalah sebuah penderitaan, karena kita dituntut untuk menanggalkan kedamaian dan ketenteraman yang sudah akrab. Dalam belajar, untuk paling tidak sejenak, kita harus berada di ruang ketidakpastian, yang bagi banyak orang adalah sebuah kebingungan yang tidak nyaman.
Lebih banyak orang bersikukuh dengan pendapat lama, paradigma lama. Kadangkala paradigma lama ini demikian berkarat sehingga hampir mustahil melepaskannya. Mereka terjebak dalam apa yang disebut sebagai kebekuan paradigma, dimana mereka mengalami tunnel vision dan akhirnya jatuh ke dalam fanatisme yang sempit. Ironisnya mereka tidak tahu bahwa mereka sedang sakit. Orang semacam ini mustahil belajar. Diperlukan sebuah krisis maha besar untuk membuat orang begini mau berubah, menerima kenyataan baru, dan beradaptasi. Sayangnya dalam kebanyakan kasus, waktu tidak berpihak lagi pada mereka. They learn too slow, too little, and too late.
Pro-learning di pihak lain, adalah sebuah kerja keras, yakni pengerahan energi bio-psiko-spiritual dari dalam diri kita untuk mengerti diri kita dan dunia sekeling kita.
Mengerti diri sendiri (improving self-awareness) adalah sebuah perjalanan ke dalam diri sendiri, menjelejahi dan menziarahi hati dan pikiran kita yang terdalam. Namun ternyata jalannya tidak menurun, melainkan menaik. Tepatnya, perjalanan ini adalah sebuah pendakian batin-intelektual sampai kita tiba di sebuah ketinggian kesadaran yang memungkinkan kita mempunyai perspektif yang luas akan kehidupan ini sendiri. Jika kita tiba di tempat tinggi itu maka kita menjadi orang bijaksana. Kita mampu melihat kenyataan dan panorama kehidupan secara lengkap, ada dunia bio-fisikal, ada dunia mental-psikologikal, ada dunia moral-spiritual, ada dunia sosio-komunal lengkap dengan sub-ruangnya seperti ekonomi, politik, keluarga, agama, budaya, hankam, dan sebagainya.

Mentransformasikan Organisasi Anda

Perubahan tetap dan akan terus terjadi, dengan atau tanpa adanya kita. Kesiapan untuk menghadapi perubahan merupakan pekerjaan besar yang harus dipersiapkan agar kita bisa bertahan akibat gilasan perubahan. Perubahan itu terjadi di luar dari diri kita dan tidak akan berkompromi dengan diri kita. Pante rei, menurut filsafat Yunani, segalanya bergerak, segalanya mengalir, dan segalanya berubah karena perubahan merupakan tanda kehidupan.
Apa yang harus dipersiapkan dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut? Haruskah kita berdiam diri, menunggu, dan akhirnya dilibas oleh perubahan global tersebut? Atau kita kemudian memberikan reaksi dengan sangat reaktif dan kemudian “menantang” perubahan tersebut ?
Ketika perubahan itu datang dari luar diri kita dan kemudian kita bersikap reaktif dengannya, melawannya, bahkan antipati dengan perubahan tersebut, maka kita menjadi bagian orang-orang yang kalah. Untuk menghadapi perubahan itu kita harus berubah, selalu antisipatif dengan kemungkinan-kemungkinan baru, dan kreatif menghadapi perubahan. Satu hal konkrit yang bisa kita lakukan adalah dengan BELAJAR.
Hakikat belajar adalah perubahan, sedangkan manusia yang tidak mau dan mampu lagi untuk berubah, dia telah mati. Merasa nyaman pada posisi sekarang, terlena pada zona nyaman, dan merasa tenang dengan kemapanan yang telah didapatkan, innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Ya..., dia telah MATI (RIP-Rest in Peace).
Belajar menjadi kata kunci dari proses perubahan. Sekarang yang menjadi pertanyaan BESAR adalah sudahkah kita belajar? Sudahkah kita berubah dengan kita belajar?
Kadang kita sudah merasa cukup belajar dengan hanya menghafal pelajaran, membaca buku-buku tebal, menghapal rumus-rumus rumit, dan memahami materi-materi yang didapatkan. Contohnya, selama ini kita hanya belajar tentang manusia, dengan alat Biologi, Sosiologi, Antropologi, Psikologi, dan logos-logos lainya. Namun kita sering melupakan untuk belajar melakukan dan belajar menjadi manusia, dengan memahami jati diri kita, kenapa kita ada di muka bumi ini, kenapa kita diciptakan, dan fitrah seperti apa yang seharusnya kita lakukan.
Kita hanya berkutat mempelajari skenario kehidupan kita, namun kita lupa untuk memainkan peran dalam skenario kehidupan tersebut.
Sekarang saatnyalah kita membenahi proses belajar kita selama ini. Mari belajar dengan mengalami apa yang kita pelajari. Karena kita tahu bahwa belajar yang paling berarti adalah belajar dari pengalaman, sehingga pada akhirnya kita akan bisa menjadi diri kita sendiri setelah melewati proses pengalaman yang panjang.
Salah satu usaha untuk bisa menghadapi perubahan adalah dengan terus menyempurnakan usaha untuk menjadi manusia pembelajar. Ciri utama manusia pembelajar adalah selalu memperkaya kapasitas dirinya, memperbaiki kekurangannya, terbuka terhadap kritik dan masukan orang lain, dan tidak kolot terhadap perubahan. Dia adalah sosok manusia yang dinamis, selalu membelajarkan dirinya dan juga mengajak orang-orang di sekelilingnya untuk terus belajar.
Sampai kemudian, ketika manusia-manusia pembelajar telah banyak dan berkumpul dalam sebuah komunitas, sebuah lembaga, kelompok binaan, ataupun sebuah organisasi, mereka dengan kesadaran yang ‘luar biasa’, berusaha menjadikan komunitas mereka sebagai komunitas pembelajar. Di manapun dia berada, dia selalu menggelorakan semangat belajar (lifetime learning). Tidak ada satu kejadianpun yang terlewatkan, melainkan untuk menggali pelajaran dan hikmah. Setiap hari adalah perbaikan (istimrorul ihsan) untuk menjadi lebih baik dan menuju kepada kesempurnaan (Kaizen).
Andrias Harefa menyebutkan tiga tugas utama seorang manusia, yaitu menjadi: manusia pembelajar, pemimpin sejati dan guru. Bagaimana manusia pembelajar sudah sedikit dipaparkan, sementara pemimpin sejati merupakan proses yang harus di awali dengan menjadi manusia pembelajar. Pemimpin sejati adalah orang yang mampu mengorganisiasikan dirinya, mengorganisasikan sumber-sumber di sekitarnya, dan membimbing orang-orang di sekelilinya untuk menjadi manusia pembelajar. Setiap orang mempunyai potensi menjadi pemimpin, karena setiap orang adalah pemimpin, dan dibalik setiap kepemimpinan ada sebuah tanggung jawab, yang merupakan tolok ukur dari tingkat kedewasaan seseorang. Sementara untuk menjadi dewasa, seseorang harus BELAJAR.
Sedangkan GURU merupakan tingkatan di mana dia telah mampu menjadikan hari-harinya menjadi hari yang penuh hikmah, mampu memberikan solusi bagi orang-orang di sekelilingnya, dari sentuhan tarbiyahnya (pendidikan), telah melahirkan pemimpin-pemimpin sejati yang mampu menjadikan dirinya sebagai unsur perubahan (agent of change). Seorang guru dalam proses mendidiknya mampu menjalankan fungsinya sebagai seorang: walid (orang tua), syaikh (bapak spiritual), ustadz (guru), dan Qoid (pemimpin).
Baik manusia pembelajar, pemimpin sejati, maupun guru mengemban tugas menjadikan masyarakatnya menjadi masyarakat pembelajar, dan menjadikan lingkungan di mana mereka beraktivitas sebagai lingkungan pembelajar. Masyarakat pembelajar dimungkinkan akan terwujud dengan dikembangkannya organisasi pembelajar (Learning organization).
Organisasi pembelajar adalah organisasi yang memberikan kesempatan dan mendorong setiap individu yang ada dalam organisasi tersebut untuk terus belajar dan memperluas kapasitas dirinya. Dia merupakan organisasi yang siap menghadapi perubahan dengan mengelola perubahan itu sendiri (managing change).




Komponen Learning Organization (LO)
Untuk memulai mentransformasikan organisasi di mana kita berada sekarang, terlebih dulu, mari kita cermati komponen-komponen penting yang harus ada dalam organisasi pembelajar.
1. Learning (Belajar)
2. Organization (Organisasi)
3. People (Orang)
4. Knowlegde (Pengetahuan)
5. Technology (Teknologi)

Secara kasat mata, kelima komponen tadi ada dalam organisasi manapun, baik organisasi konvensional maupun organisasi modern yang sudah menerapkan prinsip-prinsip pengembangan organisasi. Lalu apa bedanya? Mari kita cermati bersama.
Belajar dalam LO merupakan ruh yang memberikan gerak bagi maju mundurnya suatu organisasi. Belajar menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan yang dilakukan organisasi atau perusahaan tersebut. Setiap orang yang ada dalam LO didorong untuk mengembangkan diri dan memperkaya kapasitas dirinya.
Setiap individu terlatih dalam skill-skill belajar, learning how: to do, to learn, to be, to life together. Mereka juga dengan antusiasme yang luar biasa, terus berusaha menerapkan metode percepatan belajar. Dinamika pembelajaran itu berkembang tidak hanya pada diri mereka seorang, tapi juga berkembang pada kelompok, bahkan sudah menjadi budaya organisasi.
Dari sisi Organisasi, organisasi yang mempunyai semangat LO, mereka akan memperjelas visi organisasi mereka, yang digali dari visi-visi individu. Visi mereka adalah visi yang jelas, semua orang menghayati visi tersebut, karena visi tersebut digali dari diri mereka. Dalam LO ada sebuah iklim yang terbentuk yang mendorong individu-individu yang ada untuk berkembang. Secara struktural, LO adalah organisasi yang ramping, tidak gemuk dengan birokrasi yang njlimet dan berbelit. Struktur yang ramping memungkinkan orang-orang yang ada dapat berkoordinasi dengan efektif dan efesien. Dalam pelaksaan program kerja dan kegiatan, orientasinya bukan pada hasil dan target pencapaian waktu saja, tapi lebih pada proses, terlebih pada proses pembelajarannya.
Pemberdayaan SDM di LO menjadi bagian yang penting, orang yang ada di dalam organisasi, maupun orang-orang yang ada di luar organisasi. Tidak ada gap atasan dan bawahan. Hungungan dengan customer dibina dengan baik.
Knowlegde Management menjadi kebutuhan pokok yang harus dijalankan dengan untuk memudahkan sirkulasi pengetahuan sehingga bisa berkembang dengan baik. Pengetahuan dikelola dengan baik, dari bagaimana mendapatkan pengtahuan, menciptakan pengetahuan baru, menyimpannya, dan kemudian menyebarkan pengatahuan untuk kemudian digunakan.
Dan yang terahir adalah pemanfaatan teknologi, yaitu berupa sistem informasi, belajar berbasikan teknologi (komputer), sistem kinerja tinggi dengan sistem pendukung. Untuk yang terakhir ini, masih cukup sulit dikembangkan di negara berkembang.



Prinsip-prinsip Learning Organization
Organisasi Pembelajar didasarkan atas beberapa ide dan prinsip yang integral kedalam struktur organisasi. Peter Senge dalam hal ini menyebutkan bahwa inti dari Organisasi Pembelajar adalah Disiplin Kelima (The Fifth Discipline), kelima disiplin itu adalah:
1. Keahlian Pribadi (Personal Mastery)
2. Model Mental (Mental Model)
3. Visi Bersama (Shared Vision)
4. Pembelajaran Tim (Team Learning)
5. Pemikiran Sistem (System Thinking)

Sementara itu Michael J. Marquardt menambahkan satu disiplin lagi yaitu dialog (dialogue). Hampir sama dengan Marquardt, Douglas Guthrie menambahkan dan menyempurnakan apa yang sudah di sampaikan oleh Peter Senge, penambahan dan penyempurnaan itu adalah:
1.
Pembelajaran Tim dan Pembelajaran Umum (Public and Team Learning)
2. Bertindak dengan penuh makna dan kemungkinan (Acting in High Level of Ambiguity)
3. Dialog secara umum (Dialogue Generatively)
4. Melihat organisasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Viewing the Organization as an Integrated Whole)

1. Penguasaan Pribadi (Personal Mastery)
Penguasaan pribadi adalah suatu budaya dan norma lembaga yang terdapat dalam organisasi yang diterapkan sebagai cara bagi semua individu dalam organisasi untuk bertindak dan melihat dirinya.
Penguasaan pribadi merupakan suatu disiplin yang antara lain menunjukkan kemampuan untuk senantiasa mengklarifikasi dan mendalami visi pribadi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, dan memandang realitas secara obyektif.
Penguasaan pribadi juga merupakan kegiatan belajar untuk meningkatkan kapasitas pribadi kita untuk menciptakan hasil yang paling kita inginkan, dan menciptakan suatu lingkungan organisasi yang mendorong semua anggotanya mengembangkan diri mereka sendiri kearah sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan yang mereka pilih.

2. Model/pola Mental (Mental Model)
Model mental adalah suatu prinsip yang mendasar dari Organisasi Pembelajar, karena dengannya organisasi dan individu yang ada di dalamnya diperkenankan untuk berpikir dan merefleksikan struktur dan arahan (perintah) dalam organisasi dan juga dari dunia luar selain organisasinya.
Senge menyebutkan bahwa model mental adalah suatu aktivitas perenungan, terus menerus mengklarifikasikan, dan memperbaiki gambaran-gambaran internal kita tentang dunia, dan melihat bagaimana hal itu membentuk tindakan dan keputusan kita.
Model mental terkait dengan bagaimana seseorang berpikir dengan mendalam tentang mengapa dan bagaimana dia melakukan tindakan atau aktivitas dalam berorganisasi. Model mental merupakan suatu pembuatan peta atau model kerangka kerja dalam setiap individu untuk melihat bagaimana melakukan pendekatan terhadap masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, model mental bisa dikatakan sebagai konsep diri seseorang, yang dengan konsep diri tersebut dia akan mengambil keputusan terbaiknya.

3. Visi Bersama (Shared Vision)
Visi bersama adalah suatu gambaran umum dari organisasi dan tindakan (kegiatan) organisasi yang mengikat orang-orang secara bersama-sama dari keseluruhan identifikasi dan perasaan yang dituju.
Dengan visi bersama organisasi dapat membangun suatu rasa komitmen dalam suatu kelompok, dengan membuat gambaran-gambaran bersama tentang masa depan yang coba diciptakan, dan prinsip-prinsip serta praktek-praktek penuntun yang melaluinya kita harapkan untuk bisa mencapai masa depan.
4. Belajar Tim dan Belajar Umum (Public and Team Learning).
Belajar Tim adalah suatu keahlian percakapan dan keahlian berpikir kolektif, sehingga kelompok-kelompok manusia secara dapat diandalkan bisa mengembangkan kecerdasan dan kemampuan yang lebih besar dari pada jumlah bakat para anggotanya.
Public learning sendiri mengarah pada prinsip-prinsip melalui individu-individu yang didorong untuk belajar secara terbuka dan menggali apa yang tidak mereka ketahui sekarang.

5. Pemikiran Sistem (Systems Thinking)
Pemikiran sistem (berpikir sistem) adalah suatu kerangka kerja konseptual. Yaitu suatu cara dalam menganalisis dan berpikir tentang suatu kesatuan dari keseluruhan prinsip-prinsip Organisasi Pembelajar. Tanpa kemampuan menganalisis dan mengintegrasikan disiplin-disiplin Organisasi Pembelajar, tidak mungkin dapat menerjemahkan disiplin-displin itu kedalam tindakan (kegiatan) organsasi yang lebih luas.
Disiplin ini membantu kita melihat bagaimana kita mengubah sistem-sistem secara lebih efektif, dan bertindak lebih selaras dengan proses-proses yang lebih besar dari alam dan dunia ekonomi.
Berpikir sistem ini pengertiannya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Guthrie tentang Melihat organisasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Viewing organization as integrated whole).

6. Bertindak dengan penuh makna (Acting in High Level of Ambiguity)
Dalam Organisasi Pembelajar, setiap individu didorong untuk dapat memanfaatkan seluruh kemampuan dan kecerdasannya untuk menyikapi tantangan yang seringkali rumit dan penuh kemungkinan (ambiguitas). Individu yang mampu menerapkan prinsip ini mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya yang baru sekalipun. Modal utama untuk dapat menerapkan prinsip ini adalah memanfaatkan pengetahuan dan seluruh potensinya tersebut.
Jika pada masa manajemen berdasarkan ilmu pengetahuan dan keuangan, akan menghasilkan budaya ketelitian dalam organisasi, maka saat manajemen didasarkan pada perancangan dan pembelajaran, harus melahirkan budaya yang menyenangkan dalam berbagai bidang kemungkinan. Komitmen dari suatu lembaga dan budaya terhadap prinsip ini merupakan bagian penting dari Organisasi Pembelajar, karena ini adalah kesatuan untuk menerima fakta bahwa masa mendatang dan struktur organisasi itu sendiri adalah tetap akan terus berubah.
Pihak manajemen dan para pegawai harus merasa senang untuk bertindak dalam berbagai kemungkinan yang sulit.

7. Dialog (Dialogue Generatively)
Dialog adalah suatu bagian yang fundamental dari Organisasi Pembelajar. Dalam arti yang sederhana, dialog adalah komunikasi. Ini adalah gabungan dari berbagai interaksi dalam organisasi. Melalui dialog, setiap individu dengan interaktif menggali dan menyelesaikan satu atau seluruh aspek tindakan yang ada dalam organisasi, bagaimana mereka menerima sistem dan struktur dari organisasi, apa visi organisasi mereka.
Dialog merupakan bagian yang penting dari Public Learning. Hanya dengan dialog, individu dapat menggali dengan interaktif berbagai isu yang ada dalam organisasi. Poin penting dari dialog adalah tidak hanya untuk memahami apa yang terjadi dalam organisasi, bagaimana individu mendapatkan pengalaman struktur dan proses dalam organisasi, tapi juga untuk mengarahkan model-model baru, keterbukaan baru, dan tujuan baru untuk mendapatkan tindakan yang lebih efektif dan pemahaman dan keyakinan yang mendalam.



8. Melihat organisasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Viewing the Organization as an Integrated Whole)
Inilah gambaran organisasi sebagai suatu gabungan dari individu-individu yang ada dalam organisasi.
Pertama, organisasi harus dilihat sebagai satu kesatuan dari seluruh komponen yang ada dalam organisasi. Melihat gambaran yang lebih besar dari organisasi sebagai keseluruhan yang dinamis adalah sesuatu yang penting untuk memahami bagaimana organisasi bergerak dan bagaimana individu-individu dalam organisasi bergerak. Tindakan para manager akan berdampak pada budaya organisasi, begitu juga tindakan dari beberapa departemen atau bidang dalam organisasi, akan berdampak pada keseluruhan sistem yang ada pada organisasi. Oleh karena itu, melihat organisasi sebagai satu keseluruhan yang tak terpisahkan merupakan langkah penting untuk memahami organisasi.
Kedua, organisasi harus dilihat sebagai sebuah sistem sosial dunia yang dibangun, di mana proses dan keluaran merupakan hasil dari faktor jaring sosial yang semuanya bergabung dalam jalan yang membingungkan dan ambigu. Jika sebuah organisasi ingin mengetahui usaha yang dapat berpengaruh terhadap keluaran, maka perlu adanya pendekatan yang beragam (multivariative approach) untuk masalah yang dihadapi dan menerima fakta dari beberapa variabel (komponen) yang berpengaruh walaupun mungkin tidak diperhitungkan sama sekali.


Penutup.....
Perlu diingat dan diperhatikan, TIDAK ADA ORGANISASI YANG BENAR-BENAR MERUPAKAN LEARNING ORGANIZATION. Jadi jika ada organisasi yang mengklaim dirinya adalah LO, justru dia tidak memahami konsep LO, dan dia bukan LO. LO merupakan proses menuju kesempurnaan, dengan perubahan-perubahan baik dari dalam-maupun dari luar. Sama halnya dengan belajar, tidak ada kata akhir dalam belajar. Begitu juga dengan Learning Organization, tidak ada kata akhir dalam LO, yang ada adalah upaya terus menerus untuk belajar, memperbaiki diri, menuju kesempurnaan


Agustus 13, 2008

Atlas Pergerakan Mahasiswa Kota Bandung Terkini: QUO VADIS?

MAHASISWA itu agen perubahan. Setidaknya telah terbukti dalam perjalanan negeri ini. Kiprah para mahasiswa ini telah membawa negeri kepulauan ini tiba di depan pintu gerbang kemerdekaan pada tahun 1945. Kiprah penerusnya juga telah membawa pada perubahan rezim ketika tiba pada kemelut tahun 1965-1966. Dan terakhir, di era reformasi tahun 1998. Sedikit banyak, tekanan dari para mahasiswa yang menduduki gedung MPR/DPR mampu menjatuhkan kekuasaan yang membelenggu selama tiga puluh tahun.
Kini apa kabar mereka? liputan di surat kabar hingga kini masih tetap memberitakan aktivitas mahasiswa. Hanya sebagian kecil yang bercerita tentang kisah kisah sukses: jadi sarjana termuda atau menemukan inovasi teknologi. Sisanya, tidak jauh dari berita itu itu juga. Aksi, demonstrasi dan unjuk rasa. Sisanya lagi lebih parah: berita narkoba, sex bebas dan kriminalitas yang melibatkan para intelektual muda ini.
Jika tujuh tahun lalu, para mahasiswa mampu bersama-sama, hampir di setiap tempat juga pada waktu yang bersamaan, mengusung satu isu: Reformasi dan mengganti rejim. Kini isu yang berkembang, cenderung menyempit dan melokal.
Lihat saja, di kampus UPI misalnya. Aktivis mahasiswanya berdemo soal pemilihan rektor yang dianggap tidak sesuai aturan. Atau di Kampus Fikom Unpad yang menuntut kejelasan dan praktikum dan kualitas dosen. Atau juga di ITB. Di sini mahasiswa Papua menyampaikan aspirasi kejadian di tanah leluhurnya. Intinya menyuarakan aspirasi sesuai dengan kepentingan kelompoknya. Salahkah, tidak juga. Yang dapat ditangkap adalah para mahasiswa itu melihat ada persoalan dan persoalan itu harus diselesaikan.
Sedangkan isu lokal misalnya pembangunan pasar, judi dan korupsi. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) misalnya sangat bersemangat mengusung aksi yang minta dituntaskan kasus-kasus korupsi di provinsi jabar, pemkot dan juga di kab. Bandung seperti kasus Stadion Jalak Harupat. Sementara isu nasional, adalah soal BBM dan juga masih kasus-kasus korupsi.
Kenyataan yang tampak adalah, dalam aksi-aksi itu, mereka berjalan sendiri-sendiri. Betulkan mereka kini telah tercerai berai kembali?
Dalam diskusi yang dilaksanakan BIGS dengan tema Atlas Pergerakan Mahasiswa Kota Bandung Terkini dan dihadiri oleh sejumlah organisasi mahasiswa di Bandung, satu benang merah tersimpulkan: apapun kondisi yang terjadi, bagaimanapun situasi yang terkini, mahasiswa tetap bergerak untuk menyuarakan kebenaran versi mereka. Dan untuk bergerak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Hadir dalam acara yang digelar pada Selasa, 19 Juli 2005 di Kantor BIGS, perwakilan dari 12 organisasi mahasiswa di Kota Bandung. Mereka itu adalah dari GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Cabang Bandung, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Bandung, KAMMI (Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia) Daerah Bandung, PMII (Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), FMN (Front Mahasiswa Nasional) Cabang Bandung, HMR (Himpunan Mahasiswa Revolusioner) Universitas Pasundan dan, KPMB (Kesatuan Pergerakan Mahasiswa Bandung).
Sentral dalam perubahan
Hampir semua peserta diskusi sepakat, bahwa mahasiswa punya peranan yang besar dalam perubahan politik perjalanan bangsa ini. Termasuk gerakan mahasiswa yang berada di Bandung. Meskipun soal apakah mereka itu agent of change atau bukan masih perlu pembahasan lagi.
Didi Rahmad Suhardi Nazar dari KAMMI mengatakan hingga saat ini pihaknya masih sepakat dengan anggapan bahwa mahasiswa adalah agen perubahan. Bahkan lebih dari itu, ia memandang mahasiswa juga sebagai stok masa depan bangsa. “Khusus KAMMI, kita juga menganggap gerakan mahasiswa sebagai dai dalam konteks keislaman,” katanya.
Senada, Apriyanto Wijaya dari GMNI. Katanya, bagaimanapun tidak bisa dinafikan bahwa kelompok mahasiswa merupakan komunitas yang sangat penting dalam proses perjalanan bangsa ini. “Dalam setiap babak perubahan bangsa, mahasiswa selalu menjadi pelopornya.
Apri kemudian memaparkan pandangan sejarahnya. Pada tahun 1908, kebangkitan nasional muncul melalui motor mahasiswa STOVIA. Tahun 1966 dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang menumbangkan kekuasaaan Soekarno. Dan terakhir pada tahun 1998, perlawanan mahasiswa berhasil menumbangkan Soeharto dan menggulirkan reformasi. Dari situlah bisa disebut bahwa gerakan mahasiswa memang selalu memiliki semangat pembaharu.
Dan memang hampir semua sepakat soal ini. Dari ruang diskusi, hanya seorang yang menolak anggapan bahwa mahasiswa adalah agent of change. Syarif Aripin dari FMN mengatakan, sejatinya mahasiswa itu bukan siapa-siapa. Mahasiswa itu hanya orang muda yang punya kesempatan kuliah. “Dalam kegiatan pun, di luar kuliah, kalau tidak pacaran, nongkrong, kalau tidak nongkrong main ke pub. Itulah realitas yang terjadi kini,” katanya.
Meskipun demikian, Aripin tidak menolak bahwa mahasiswa bisa melakukan aksi untuk perbaikan. Dan itu tidak terbatas pada satu isu besar. Isu bisa lokal yang sejatinya terkait dengan isu nasional. Dan cara pun tidak perlu selalu dalam bentuk aksi. “Advokasi bisa berdampingan dengan aksi,” katanya.
Gerakan Politik
Hal lain yang muncul dalam diskusi itu adalah bahwa gerakan mahasiswa sekarang bukan hanya gerakan moral, tapi sudah menjadi gerakan politik. Alasannya aksi dan pengusungan isu tidak lepas dari soal kekuasaan dan kental muatan politisnya.
Maka dari itu dugaannya ada kolaborasi erat antara gerakan mahasiswa dengan elit partai menjadi sebuah keniscayaan. Setidaknya hal ini diungkapkan oleh mantan aktivis gerakan mahasiswa kota Bandung, Eko Arief Nugroho.
Eko mencontohkan aktivitas KAMMI, misalnya. Saat sebelum pelantikan kabinet presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), mereka habis-habisan menolak menteri yang neoliberalisme. “Tapi berikutnya berhenti aksinya karena PKS dapat tiga menteri. Itu fakta yang orang bisa lihat,” katanya.
Atau GMNI. Pada saat Megawati jadi presiden, mereka sangat sulit untuk aksi. Tidak pernah mau dan tidak pernah ikut-ikutan. Tapi hari ini GMNI merupakan salah satu pelopor oposisi terhadap SBY. “Salah satu contohnya salah satu presidiumnya tertangkap karena menginjak-injak gambar SBY,” katanya lagi.
Namun meskipun membenarkan Syaiful Huda, anggota DPRD Jabar yang mantan aktivis mahasiswa dari PMII tidak mengambil pusing soal ini.
Menurut dia dikotomi seperti ini tidak perlu diributkan. Yang penting itu, kata dia, apakah gerakan mahasiswa menjadi faktor yang membawa perubahan atau tidak. “Apakah moral atau politik itu hanya dinamika internal diantara mereka.
Menurut dia, pergeseran orientasi memang bisa menyisakan persoalan, namun tidak boleh dianggap sebagai suatu yang salah. “Bagaimanapun ini adalah proses dinamika,” kata fungsionaris PKB Jabar ini.
Bagi aktivis gerakan mahasiswa, tudingan aksi mereka menjadi bagian dari kolaborasi, atau kepanjangan elit parpol dibantah dengan keras. Semua menyatakan bahwa mereka tetap independen dalam menggalang aksi. Kalau ada kesamaan isu, itu faktor ‘kebetulan”.
Eko mengatakan tentu saja sah bagi aktivis menolak tudingan itu. Dalam struktur organisasi pun memang tidak ada dalam struktur parpol misalnya.
“Gerakan mahasiswa ‘ormas’ itu jelas pendukung rejim semua. Bisa ditunjukan siapa yang melawan rejim saat Orde Baru? tidak ada!” katanya.
Menurut dia, yang menarik adalah gerakan kecil tapi tetap vokal sejak jaman Soeharto sampai sekarang. Contohnya seperti FAMU di Unisba, HMR di UNPAS, KAU di Unpad. Untuk tingkat Bandung ada FKMB, FMN KPMB. Organisasi-organisasi itu terbentuk terlepas dari ormas.
“Tapi beda dengan sekarang. Sekarang ini arus sudah tidak terbatas. Semua berafiliasi. Termasuk juga gerakan informal di kampus tadi. Tapi bedanya dengan gerakan mahasiswa ‘ormas’, yang informal kampus ini tidak punya chanel yang lebih jelas. Jadi ke mana-mana.,” katanya.
Bagaimana pun Eko masih berpendirian, sejatinya gerakan mahasiswa itu mestinya gerakan moral yang steril dari kepentingan politik. Mereka itu menyuarakan apa yang tidak benar di hadapan mereka. “Biaya Praktikum yang tidak benar dilawan, walikota yang tidak benar dilawan, tidak perlu menunggu order dari elit politik,” katanya.
Kategorisasi
Kalau boleh disebut, sebetulnya penilaian ‘kuatnya’ orientasi politik ini muncul karena ada kategorisasi gerakan mahasiswa. Eko menyebut setidaknya ada dua arus besar dalam gerakan mahasiswa. Yakni ‘organisasi massa’ (Ormas) dan organisasi kampus. Kampus pun terbagi dua, formal yang diwakili Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan organisasi informal.
Organisasi informal ini yang disebut Eko di atas. Yakni FAMU di Unisba, HMR di UNPAS, KAU di Unpad. Untuk tingkat Bandung ada FKMB, FMN KPMB. Sedangkan yang disebut ormas antara lain HMI, GMNI, PMKRI dan PMII.
Menurut mantan juru bicara FMB pada saat reformasi tahun 1998 ini, GMNI itu jelas ada kaitannya dengan PDIP, HMI dengan Golkar, PMII dengan PKB meskipun sebagian ada yang ke PPP, dan yang baru, KAMMI itu jelas ke PKS.
Hampir senada, Tatang Mutaqqin mantan Koordinator Presidium Senat Mahasiswa Unpad. Hanya Tatang mengkategorikannya dalam tiga elemen gerakan, yakni gerakan mahasiswa berbasis agama, gerakan mahasiswa tidak berbasis agama dan gerakan mahasiswa berbasis di kampus.
Gerakan mahasiswa yang berbasis agama, seperti HMI, PMII, PMKRI, PMKI dan terbaru KAMMI memang sering dikaitkan dengan alumninya yang sudah tersebar di pusat-pusat kekuasaan. Bahkan ini sering jadi stigma negatif. Misalnya dengan adanya istilah HMI-connections. “Namun kadangkala hal ini juga bisa bernilai positif untuk menarik kader baru,” katanya.
Kondisi terkini
Kondisi saat ini jelas telah berubah dengan masa ketika reformasi. Bahwa gerakan mahasiswa masih ada adalah betul. Bahwa mereka bercerai berai?
“Adalah naif dan sadis kalau disebut gerakan mahasiswa sekarang sudah tercerai berai. Orang yang bilang begitu adalah lulusan cum laude universitas orde baru fakultas intrik,” tandas Aprianto dari GMNI.
Tapi kenyataan memang bicara begitu. Hampir setiap organisasi mahasiswa, entah itu dari kampus, formal maupun informal, juga gerakan mahasiswa ‘ormas’ seolah berjalan sendiri-sendiri, termasuk dalam mengusung isu.
Ini pula yang dilihat oleh Syaiful Huda. Bahkan Huda bukan hanya melihat perpecahan, atau dalam istilahnya terfragmentasi, tapi juga terjadi stagnasi di tubuh gerakan mahasiswa. Dan akibatnya, kondisi ini telah menjadi salah faktor penghambat dalam lingkup yang lebih luas. “Kita jadi terhambat melampaui transisi demokrasi,” katanya.
Sementara Tatang Mutaqqin melihat bahwa gerakan mahasiswa saat ini menunjukan kecenderungan kompetisi yang komplikatif dan tidak sehat. “Alih-alih bersinergi melawan ketidakadilan, korupsi dan kejahatan kemanusiaan yang sering dilakukan oleh para penguasa, aktivis gerakan mahasiswa sibuk membuat strategi berkompetisi di antara mereka sendiri sehingga arah gerakan mahasiswa menjadi involutif dan kontradiktif,” katanya.
Lantas perlukah bersatu? Menurut Eko bersatu itu terlalu berlebihan. Bahkan sejatinya kalaupun pernah bersatu, itu adalah semu. Pada tahun 1998 misalnya, mahasiswa bisa bersatu bukan lantaran mahasiswanya tapi karena elitnya bersatu.
Menurut Eko, saat itu sebagai aktivis merasa sok jagoan bisa mengorganisir ribuan orang. “Saya baru mengerti sekarang. Ada invisible hand di luar mahasiswa yang beroperasi terus menerus. Tiba tiba ada reformasi dan tiba-tiba saja Soeharto jatuh. Artinya ada konspirasi dari luar, dan mahasiswa menjadi bagian dari alat konspirasi itu,” katanya.
Kondisi sekarang tidak jauh berbeda. Kampus pun tidak lepas dari ajang konspirasi. Ini bisa dilihat dari kenyataan bahwa hampir semua BEM di Bandung dikuasai KAMMI, artinya agenda PKS pun sudah masuk ke sana.
Karena itu, hal paling penting, kata Eko, mahasiswa perlu menyadari bahwa mereka itu sering dijadikan alat konspirasi. Maka dari itu setiap elemen perlu mengadakan kontempelasi. “Apa esensi sebuah gerakan perlu terus menerus didiskusikan. Dan ini yang jarang terjadi sekarang,” katanya.
Sementara itu, Syaiful Huda melihat penyatuan gerakan mahasiswa memang tidak perlu dalam kerangka diunifikasi. Banyak pengalaman pahit yang terjadi dalam proses unifikasi ini.
“Mungkin lebih tepat mensinerjikan.
Ada
kesadaran pada saat tertentu harus bersatu dengan agenda dan isu yang sama. Tapi ada pada saat tertentu kita tidak harus bersama sesuai dengan agenda dan keunikan masing-masing. Sinerji berbasis keunikan itu yang saya kira ke depan menjadi kekuatan politik yang bisa mengawal transisi demokrasi saat ini,” katanya

Organisasi Mahasiswa Cenderung Terjuni Politik Praktis

Manokwari - Syahruddin Makki, mantan aktivis mahasiswa UNIPA diawal 90-an yang kini tercatat sebagai anggota DPRD Papua Barat mengakui, telah terjadi pergeseran orientasi politik mahasiswa dari politik moral ke politik praktis.
Baginya hal ini berlaku tak hanya disentra pergerakan mahasiswa di Jakarta, Bandung, Makassar, namun orientasi politik semacam itu juga mulai merambah aktivis mahasiswa di Manokwari. ”Seharusnya mahasiswa hanya memainkan fungsi kontrol sosial. Jadi tak ideal jika ada organisasi atau aktivis mahasiswa yang baik secara langsung maupun tidak berafliasi ke kepentingan politik tertentu,” kata Makki saat di temui Cahaya Papua, Sabtu (17/11)
Dalam konteks politik lanjut Makki, mahasiswa seharusnya berperan sebagai kekuatan moral (Moral Force), bukan malah berorientasi pada kekuasaan politik praktis. Makanya ia menegaskan, ukuran organisasi mahasiswa dan pergerakan mahasiswa dalam bingkai gerakan moral hanya ditentukan oleh independensinya. ”Kalau berafliasi ke parpol tertentu, jelas tak bisa disebut independen. Kalau tidak independen jelas bukan kekuatan moral,” tandas pengusaha ini.
Faktanya, tak dapat dipungkiri jika hal yang dibahasakan Makki tersebut terjadi di Manokwari, banyak kali kegiatan parpol tertentu dihadiri mahasiswa dari organisasi mahasiswa tertentu, misalnya PKS yang selalu setali tiga uang dengan KAMMI. ”Kalaupun aktivisnya mengelak itu hanya alasan pembenar saja, tapi faktanya memang seperti itu,” tandas Dina, M.L, Direktur Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) Manokwari.
Dina menafsirkan independensi mahasiswa menjadi 2 bagian, pertama independensi etis dan kedua independensi organisatoris. “Independensi etis maksudnya mahasiswa hanya berorientasi pada kebenaran, ini turunan dari watak mahasiswa yang merdeka dan radikal, dan hanya tunduk pada hati nuraninya. Sementara independensi organisatoris maksudnya organ mahasiswa tidak boleh menjadi underbouw dari partai atau kepentingan politik manapun, ini turunan dari independensi etis,” sebutnya. Ia menyebut lembaga yang ia pimpin tunduk pada dua doktrin ini.
Menjelang pemilu 2009, tarikan politik terhadap organisasi kemahasiswaan memang besar, bukan hanya karena mereka memiliki massa yang riil. Namun di satu sisi memiliki sumber daya yang mumpuni dalam menggerakkan masyarakat.
Mestinya Jadi Cermin
Idealkah ? ‘Forum Kota’, organisasi paling revolusioner di Jakarta di masa – masa reformasi, akhirnya “habis” setelah partai yang mereka sokong (PRD) keok di pemilu 1999. CGMI organisasi mahasiswa PKI di era 60-an juga keok setelah PKI rontok pasca tumbangnya rezim orde lama.
Menurut Dina, pengalaman tersebut mestinya menjadi cermin bagi organisasi dan aktivis mahasiswa yang berafliasi ke parpol bahwa interdependensi justru menjadi bumerang bagi eksistensi lembaga (organisasi ) kemahasiswaan.
Sayangnya, menjelang pemilu 2009 beberapa partai politik bahkan melembagakan kepentingan politiknya hingga ke kampus, sebut saja Partai Bintang Reformasi (PBR) yang sekarang membentuk Kesatuan Aksi lintas Mahasiswa (KALAM). ”Organisasi semacam itu tidak akan bertahan lama,” tandas Dina, Sabtu (17/11).
Menurut wanita ini, banyak juga pihak yang menafsirkan jika independensi bukan berarti tidak berpihak. ”Justru independensi mahasiswa berarti keberpihakan total pada kebenaran, atau misalnya bagi rakyat yang tertindas,” katanya. Ia juga menyerukan pentinganya menolak politisasi kampus.

Agustus 11, 2008

PRESS KAMPUS

ORGANISASI yang baik, organisasi yang berisikan orang atau sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai tujuan
sama. Adanya kesatuan tekad dan suatu komponen yang saling mendukung satu sama lain, sehingga menciptakan
suasana kerja yang harmonis di dalam tataran yang dinamis. Pers kampus, sebagai bentuk organisasi mandiri
idealnya harus lembaga yang mampu memberikan informasi yang jernih dan akurat. Tanpa ada manipulasi sedikit pun,
sekaligus menghapus bayang-bayang kediktatoran penguasa yang selama ini mengintervensi segala bentuk kekritisan.
Baik di dalam tataran universitas maupun di lingkungan masyarakat luas umumnya.
Permasalahan signifikan yang dihadapi pers kampus dalam perjuangannya, tidak bisa dipungkiri masalah modal dan
ruang. Adanya modal, akan tercipta ruang untuk berkreasi. Modal adalah unsur sentral di dalam perjalanan sebuah
media penerbitan, di manapun. Modal berkaitan dengan uang (money), dan uang adalah suatu bentuk kekuasaan.
Tidak dapat dipungkiri, uang telah menjadi titik penentu sebuah kekuasaan dewasa ini, dibuktikan dengan sebuah realita
di masyarakat yang menjadikan uang sebagai jangkar untuk menyambung kehidupan. Alhasil, semuanya tidak ada
yang tidak mungkin kalau sudah berbicara tentang uang, kecuali masalah kasih sayang dan kebahagiaan. Orang bijak
berkata, uang bukan segalanya, tapi tidak bisa dibohongi juga bahwa segalanya membutuhkan uang, minimal untuk
sebuah tahta dan jabatan. Kembali ke permasalahan pers kampus yang merupakan basic social di masyarakat. Kinerja
pers kampus sedikit banyak melibatkan uang di dalamnya (modal), mulai dari biaya administrasi, liputan sampai ke
ongkos percetakan. Selebihnya idelogi dan kerja keras yang menjadi harga mati dari sebuah pers kampus. Modalnya
tidak lain kucuran dana segar dari pihak rektorat, sebagai birokrat tertinggi di kampus. Bila dihitung secara matematis,
umumnya dana yang diperoleh dari pihak universitas tidak sesuai beban yang harus ditanggung. Sebagai jantung
informasi dan wadah aspirasi mahasiswa, pers kampus harus tetap eksis dan selalu hadir tepat waktu, dalam
memberikan informasinya dengan dana yang pas-pasan. Sehingga para pengurusnya harus memutar otak, kiri-kanan
mencari solusi terbaik untuk tetap bertahan. Pers kampus harus membakar lidahnya sendiri ketika pemodal (rektorat)
membatasi kinerja. Demi kelangsungan hidupnya sebuah pers kampus banyak yang menodai ideologinya sendiri, sangat
disayangkan. Tidak ada uang, maka ruang pun terancam. Mempertahankan ideologi Sebagai organisasi yang bisa
dikatakan independen, modal utama sebenarnya bukan uang semata, tapi sebuah pemikiran yang logis dan kritis, kerja
keras menuju sebuah perubahan ke depan. Sebuah pergerakan yang dinamis dan keinginan yang kuat, itulah modal
utama yang sebenarnya. Dan dari situ pers kampus dapat mengembangkan dirinya sesuai kreativitasnya, untuk keluar
dari bayang-bayang penguasa kampus. Masuk ke dalam dunia bisnis media, adalah salah satu jalannya, jelasnya
dengan memperbanyak iklan dan sponsor. Namun, permasalahan utamanya akan kehilangan identitas dan jati dirinya
sebagai pers mahasiswa menjadi pers komersial. Ini umumnya yang selalu menjadi pertimbangan dari kawan-kawan
pers kampus, yang ingin mencoba terjun ke dunia bisnis media. Sekali terjebak dalam dunia bisnis, ideologi akan
dipertaruhkan. Ideologi yang menekankan, pers kampus adalah sebuah media mahasiswa alternatif dan pergerakan
yang menjauhkan diri dari segala bentuk interpensi, terutama pihak pemodal dan kaum kapitalis. Solusinya, sebagian
tidak bisa menutup diri terhadap dunia bisnis. Namun penetapan batasan yang jelas menjadi kuncinya, selama tidak
mengubah dan merusak tatanan dalam pers kampus itu sendiri. Ini sudah semestinya dijalankan. Media pergerakan
Pergerakan mahasiswa tidak bisa dipungkiri, telah melibatkan pers kampus di dalamnya. Sebab, sebagai wadah aspirasi
mahasiswa, pers kampus merupakan perwujudan dari sikap mahasiswa yang ingin menata sebuah sitem dinamis, dan
bebas dari bentuk interfensi apapun. Setiap pergerakan mahasiswa mempunyai jalur dan bentuk yang berbeda.
Sebuah forum pergerakan mahasiswa tentunya menjadikan ajang demonstrasi sebagai media untuk melakukan
pergerakannya. Namun, pers kampus mempunyai jalur dan bentuk tersendiri, bukan melalui demonstrasi lapangan, tapi
pemberitaan dan penelusuran . Meski sering disebut bermain di balik layar dari sebuah pergerakan mahasiswa, namun
kerja pers kampus sama beratnya dengan pergerakan dan aksi lapangan semacam demonstrasi. Apalagi, dengan
tuntutan harus menyampaikan informasi sejernih dan seakurat mungkin, pers kampus harus peka dan lebih berani
daripada semua elemen pergerakan mahasiswa umumnya. Seperti kata pepatah, mata pena lebih tajam dari mata
pedang, mungkin itulah yang menjadi kelebihan pers kampus. Sejalan dengan perkembangan zaman, selain menjadi
mediator informasi dalam tataran kampus, keberadaan pers kampus sudah diklaim sebagai pers alternatif yang
menyokong keberadaan pers umum yang lebih dulu mewahana di tengah masyarakat. Untuk itu, kinerja dan kualitas
pers kampus harus tetap mencerminkan kenetralan dalam menghadapi setiap permasalahan dan fenomena yang terjadi
di lingkungannya, baik di dalam dunia kampus maupun kondisi real di masyarakat luas, tanpa terkontaminasi
kepentingan pihak manapun. Pemikiran jernih dari mahasiswa, dalam hal ini komponen pembentuk pers kampus, modal
utama yang harus dipertahankan. Selain semangat yang menggelora untuk menuju perubahan yang lebih baik.
Sebagai organisasi dengan sistem kepengurusan estafet dan pengkaderan, penanaman ideologi merupakan langkah
utama yang harus ditempuh untuk tetap mempertahankan kinerja pers kampus, dan tentunya dengan peningkatan skill
dan kualitas. Dengan begitu, pers kampus akan tetap menjadi pers alternatif dan media pergerakan mahasiswa yang
selalu menyuarakan perubahan ke arah yang lebih baik. Semua itu sebuah tantangan yang sulit bagi pers kampus di
tengah keruhnya peta politik dalam maupun luar kampus. Namun, selama mahasiswa menyadari fungsinya, pers
kampus akan terjamin untuk tetap eksis dan lebih baik dari masa ke masa. Sebab, mahasiswa itu sendiri bukanlah
sekelompok orang yang hanya mendengarkan kuliah dari dosennya di kelas, dan membanggakan seberapa banyak
buku yang telah dibaca. Namun mahasiswa perwujudan dari orang-orang yang melihat dengan berbagai arah mata
angin kepada setiap permasalahan di lingkungannya. Sekaligus mencari solusi dari permasalahan itu. Pers kampus
adalah bentuk dan wadah dari perwujudan itu.

Menakar Pergerakan Mahasiswa Aceh

Sejak masa sebelum kemerdekaan, masa orde lama, orde baru hingga zaman reformasi, pergerakan mahasiswa memang menjadi topik kajian yang menarik, khususnya bagi peneliti yang bergelut dalam ranah ilmu-ilmu sosial. Tak jarang dari beberapa pergerakan mahasiswa yang terjadi di negeri ini telah melahirkan sosok – sosok pemuda baru yang “berkarakter kuat�. Soe Hok Gie misalnya adalah seorang aktivis negeri ini yang berhasil menjadi figur/idola pada masanya. Begitu fenomenalnya sosok Soe Hok Gie sampai–sampai seorang sineas muda negeri ini berinisiatif menghidupkan kembali sosoknya dalam film layar lebar yang berjudul Gie.

Saya jadi teringat salah seorang teman wanita saya yang juga mantan aktivis mahasiswa yang sekarang berprofesi sebagai Staf Pengajar pada salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Aceh. Suatu ketika dalam sebuah acara seremonial dia menceritakan buku biografi Gie. Rupanya diam – diam dia termasuk salah satu pengagum Gie. Tapi yang menarik bagi saya bukanlah cerita tentang Soe Hok Gie, melainkan tentang model–model pergerakan mahasiswa dari masa Gie sampai sekarang. Teman saya itu menyimpulkan bahwa sesungguhnya pergerakan mahasiswa yang terjadi pada masa Gie saat ini kembali terulang di Indonesia dan khususnya di Aceh. Lalu sayapun berkata bahwa; “Pergerakan mahasiswa sama dengan fashion (model pakaian) yang temanya dapat berputar dari masa lalu walaupun ada sedikit pernak–pernik dan potongan yang sedikit bervariasi�. Teman saya ternyata setuju.

Apa dan bagaimana sesungguhnya gerakan mahasiswa Aceh saat ini hingga penulis terdahulu mengangkat kasus mahasiswa IAIN yang mendemo Rektor sebagai gejala anomali gerakan mahasiswa?.

Ada beberapa hal dalam tulisan Sahlan Hanafiah tersebut yang ingin saya kritisi. Saya dapat memahami apa maksud tersirat dan tersurat dari tulisan tersebut, namun karena sudut pandang yang berbeda sesuai dari latar belakang keilmuan saya dan Sahlan menyebabkan saya tergelitik untuk mengkritisinya.

Pertama, Sahlan mengatakan bahwa mahasiswa telah kehilangan rasa percaya diri dengan kehadiran lembaga–lembaga yang lebih “mentereng� di Aceh. Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar, karena jika itu yang terjadi semestinya sampai hari ini kita tidak lagi melihat sejumlah spanduk kegiatan yang dilaksanakan oleh sejumlah lembaga mahasiswa. Kegiatan–kegiatan tersebut walaupun tidak bersifat radikal, namun namun cukup memberi petunjuk bahwa gerakan mahasiswa belum mati.

Fenomena yang terjadi sekarang justru lembaga–lembaga mahasiswa belum memperoleh perhatian maksimal dari sejumlah lembaga asing dan juga BRR. Pengalaman Penulis ketika mengikuti salah satu forum yang diselenggarakan salah satu LSM lokal di Aceh bahwa ada seorang mahasiswa wakil dari lembaga UKM pencinta lingkungan Unsyiah yang menceritakan sejumlah kegiatan yang berfokus pada lingkungan yang telah mereka lakukan secara mandiri--semula mereka sempat mengajukan proposal ke lembaga asing namun hasilnya ditolak.

Fakta yang lain, ketika suatu proyek sudah menang tender, maka lembaga mahasiswa juga kerap ditinggalkan oleh lembaga diluar kampus yang mengajak mereka untuk berkolaborasi dalam suatu proyek, padahal pada saat melakukan proses need dan assessment mahasiswa justru dilibatkan. Selanjutnya ketika Penulis menghadiri kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh salah satu lembaga mahasiswa namun anehnya semua narasumber plus keynote speakernya berhalangan hadir dan semuanya diwakilkan. Selain itu juga tak ada satupun wakil dari lembaga asing yang diundang oleh panitia untuk menghadiri acara tersebut. Fakta ini membuat Penulis kembali membatin, apakah semua ini terjadi karena yang menyelenggarakan kegiatan adalah lembaga mahasiswa yang notabene kurang mentereng atau karena sebab lain. Fenomena ini sangat jarang penulis temui sebelum tsunami melanda Aceh. Artinya, masih ada sejumlah faktor lain yang perlu kita kaji.

Kedua, pendapat bahwa saat ini aktivis mahasiswa terbagi dalam dua kelompok, satu berhaluan kanan dan yang lainnya berhaluan kiri, dimana kelompok yang berhaluan kanan tidak mampu membaca realitas sosial, seakan–akan gerakan mereka hanya sebatas gerakan dalam taraf “aman� dalam pandangan 'pihak-pihak tertentu'. Sedangkan kelompok yang berhaluan kiri yang dikatakan mampu membaca realitas sosial menjadi kelompok yang bersifat oposan dan bercitra “negatif� dalam pandangan pihak–pihak tertentu pula. Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa memang benar ada kelompok–kelompok mahasiswa atau organisasi mahasiswa yang belum memiliki 'keterampilan' membaca realitas sosial dan sebaliknya.

Menggolongkan mereka kedalam dua kelompok sah–sah saja, namun menurut saya perlu adanya peninjauan kembali ketika kelompok mahasiswa/organisasi mahasiswa itu disebut sebagai haluan kanan dan kiri. Karena kata–kata 'kanan' dan 'kiri' kerap mencitrakan arti yang berbeda. "kanan" bisa disebut kelompok yang lurus-lurus saja kendati ada juga yang 'bengkok', sedangkan 'kiri' jelas-jelas menunjuk kelompok yang berimage negatif.

Aliran Freirerian yang merujuk pada sistem pengajaran Paulo Freire, justru menekankan pada pentingnya kemampuan membaca realitas sosial yang disebut Freire sebagai kemampuan membaca tanda–tanda alam. Maknanya, peserta didik yang mampu membaca realitas sosial adalah peserta didik yang berkualitas dan sebaliknya. Dalam hal ini dimanakah sesungguhnya haluan kanan itu berada dan dimanakah posisi haluan kiri? atau jangan–jangan yang terjadi pada aktivis mahasiswa Aceh sekarang adalah sebaliknya haluan kanan yang tidak peka terhadap realitas sosial yang semestinya menjadi haluan kiri (disini kita menjadi apriori). Maka dalam kasus ini penting bagi kita untuk dapat melihat secara objektif, karena pada intinya tak ada seorangpun yang dirinya dicitrakan negatif.

Ketiga, saudara Muhammad Sahlan Hanafiah mengatakan, bahwa ketika mahasiswa mengkritik isu–isu seperti kebijakan rektorat seperti yang terjadi di IAIN ini adalah isu–isu kecil. Bagi saya, mendemo kebijakan rektorat juga termasuk bagian dari isu–isu besar dan berdampak besar walaupun masih dalam tataran internal kampus. Implikasinya bagi rakyat Aceh masih memakan waktu yang lama, konkritnya jika mahasiswa Aceh mampu menjadi transformator bagi kampusnya sendiri maka bukan tidak mungkin suatu saat ketika sang mahasiswa telah bekerja dan menduduki posisi strategis di pemerintahan maupun sebagai tokoh masyarakat diapun sudah terbiasa dan merasa pede untuk melakukan perubahan. Jika saya memflashback pengalaman dulu ketika masih menjadi mahasiswa dan mengkritisi kebijakan akademik fakultas saja sangat sulit, apalagi mental untuk mengkritisi kebijakan rektorat. saya sependapat bahwa mahasiswa Aceh harus kritis terhadap fenomena sosial masyarakat yang sedang terjadi di Aceh saat ini dan dapat meresponnya dalam bentuk aksi nyata di lapangan.

Keempat, saya sepakat dengan Sahlan bahwa mahasiswa kita sekarang kurang memiliki kemampuan membaca dan mengikuti proses perubahan sosial yang drastis di Aceh. Akan tetapi kita juga perlu ingat bahwa mahasiswa kita selama ini cenderung disentuh dengan sistem pengajaran yang bersifat membelenggu ide–ide kreatif. Saya katakan membelenggu karena model pengajaran yang ada di kampus masih bersifat “mendikte� dalam tataran sempit maupun dalam tataran luas. Sehingga tak heran jika mahasiswa Aceh pun menjadi malas membaca. Buat apa membaca banyak buku kalau dosen saja hanya berpatokan pada buku–buku kuno tertentu. Jadi kuasai saja buku itu kemudian nilai A pasti ditangan, celutuk seorang mahasiswa di kantin. Mahasiswa kita masih berorientasi nilai, bukan proses dan bukan pemahaman serta penguasaan konsep.

Mahasiswa kita juga dicap malas mengikuti perubahan, mungkin ada benarnya mungkin juga tidak. Pada suatu hari ketika saya sedang mengajar, beberapa mahasiswa minta agar saya mendikte saja agar konsep dapat diterjemahkan dengan jelas. Usut punya usut ternyata mahasiswa khawatir nanti bagaimana cara menjawab soal ujian kalau tidak dapat menghafal dengan baik (penulis kaget sekali dengan “karakter� mahasiswa seperti ini). Hal ini terjadi karena mahasiswa kita telah terbiasa dan mungkin karena dibiasakan dengan sesuatu yang bersifat praktis dan instan, tak perlu menganalisa, hafal saja!. Sistem pengajaran perlu diperbaiki jika kita ingin menciptakan mahasiswa yang kritis, peka dan mampu membaca realitas sosial yang ada.

PR kita kedepan adalah bukan sekedar anomali gerakan mahasiswa, namun bagaimana mahasiswa mampu menjadi agent of change pada lingkungan kampus dan masyarakat. Untuk ini dibutuhkan perhatian dari para mantan– mantan aktivis mahasiswa untuk mau kembali merangkul adik–adik aktivis yang sesungguhnya haus akan pencerahan dan bimbingan. Jika sejarah dapat terulang kembali, mengapa kita enggan untuk belajar dari sejarah itu sendiri?. (Monalisa | www.acehinstitute.org)