Tampilkan postingan dengan label Berita Aksi Mahasiswa Papua. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita Aksi Mahasiswa Papua. Tampilkan semua postingan

Februari 15, 2009

Freeport, Akar Separatisme Negara


Banyak kalangan menilai perusahaan asal Amerika yang sudah menguras kekayaan alam di Papua ini tidak hanya menimbulkan kelalaian kontrol tetapi juga memicu semangat perlawanan rakyat akibat ekspansi neoliberal. Puluhan tahun pula selama di Papua, PT Freeport menyumbang belenggu ketidakadilan dan penjarahan hak politik, ekonomi dan kedaulatan negara. Di mana sistem Undang-undang pengontrol investasi jadi amburadul, dan bagi rakyat Papua, sumbangsih PT Freeport terkait integrasi Papua menuai ketidakadilan dan menjemput anarkisme demokrasi.

Pendudukan PT Freeport di Papua meletakkan peradaban baru; status Papua secara politik beralih dalam pangkuan RI pasca-seruan Trikora, tahun 1963. Investasi asing terus membanjiri bumi Indonesia pasca-negosiasi produk hukum lunak (UU PMA satu/1967) bagi pengelolaan aset ekonomi bangsa. Jadilah kenyataan, 80 persen aset tambang di Indonesia dikuasai asing dari segala sektor strategis pengelolaan hasil alam di nusantara ini.

Phobia negara-negara berkembang terus menyatukan globalisasi dengan kesejahteraan rakyat sudah dilakukan pasca isu-isu globalisasi menjamur di dunia. Indonesia menjadi negara berkembang di Asia Tenggara yang punya nilai lebih secara ekonomis dan suprastruktur rakyat sebagai benteng reformis bagi melunaknya keberpihakan negara atau pemerintah mendukung hegemoni imperialis.

Sudah 37 ribu lebih saham milik Perusahaan Trans Nasional (TNC) untuk mata rantai ekonomi dalam negeri dan dunia. Di mana 21 perusahaan negara di dunia pendukung investasi operasi tambang bagi PT Freeport Indonesia. Dan 150 ribu anak perusahaan di dunia yang punya hubungan produksi di bawah payung eksplorasi tambang milik PT Freeport yang berpusat di Amerika. Skala operasi terbesar PT Freeport di dunia adalah di Papua, "Tembagapura" dengan cadangan emas, batubara dan merkuri yang begitu banyak.

Bagaimana keuntungannya bagi kelangsungan hidup bagi negara? Nilai lebih adalah tujuan investasi dalam segala hal. Transparansi keuangan PT Freeport secara rutin dipublikasikan pada dekade tahun 2005 sampai sekarang. Kewajiban PT Freeport di tahun 2007 saja, mencapai Rp. 2,9 Triliun untuk Jakarta, Rp. 33 Milyar buat Timika. Jika rata-rata penghasilan PT Freeport mencapai Rp. 1 trilyun per tahun, maka sudah ada devisa puluhan trilyun rupiah bagi negara.

Dengan stigma kesejahteraan rakyat dari ekonomi bangsa, tatkala sampai sekarang PT Freeport Indonesia, yang beroperasi sejak tahun 1967 – sekarang, dengan luas konsesi sebesar 2,6 juta ha, termasuk 119.435 ha hutan lindung dan 1,7 juta ha kawasan konservasi. Akankah pulau Papua semakin sempit? Tidak, fisik pulau Papua begitu luas, tetapi habitat alam dan mahluk hidup menjadi rentan dari sapuan penanam saham ini. Tatkala gunung Gresberg terus dibuat terowongan dan penggalian lubang besar-besar nyatanya.

Pemerintah Indonesia mewakili ratusan juta penduduk punya utang luar negeri sebesar USD 61.81 Milyar yang harus dikeluarkan dari kas APBN. Angka ini semakin memprihatinkan bagi keberpihakan negara terhadap lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi.

Akankah efisien dengan kekuatan ekonomi negara bagi kebutuhan hidup warga negara di tengah krisis ekonomi dunia suatu masalah krusial sekarang. Inilah fakta, kemandirian bangsa dipertanyakan sejauh mana kemungkinan keberhasilan bagi kesejahteraan rakyat di dalam ruang kepungan globalisasi saat ini.

Pemutusan hubungan kerja ribuan pegawai perusahaan, yang dibarengi dengan pembentukan daerah pemekaran baru, akankah ini solusi bagi penanganan pengangguran? Stimulus eksploitasi tambang sejak masuknya PT Freeport, merambat ke dalam keberpihakan ruang negara begitu besar bagi keberlangsungan investasi ketimbang negara memberi ruang bagi kemandirian bangsa dalam segala hal. Undang-undang tata ruang melegitimasi penggusuran di mana-mana dan keyakinan bagi PT Freeport untuk menerapkan sistem security di areal penambangannya. Anehnya, pihak security PT Freeport (memproteksi) untuk tidak berada di areal tambang lebih ketat. Memasuki wilayah PT Freeport harus mengantongi 12 ijin resmi. Memalukan sekali, di mana Undang-undang investasi asing justru memberi kemudahan bagi segenap investasi asing di Indonesia. Terbalik bukan?

Realitas negara tidak berpihak kepada kemandirian bangsa inilah, separatisme negara terus menjarah aset rakyat, dan merombak kedaulatan bangsa. Separatisme negara sangat mungkin merekonstruksi kemiskinan permanen, tetapi keberadaan kelompok separatis negara ini malah dilindungi negara dan negara memenjarakan rakyatnya yang tidak sepakat dengan separatis negara.

Papua titik penting dalam sejarah keterpurukan bangsa Indonesia. Ia, gara-gara PT Freeport masuk di Papua, UU PMA diteken penguasa di Jakarta sebagai fondasi utama bagi meningginya kelompok separatis negara. Dan gara-gara tuntutan Papua merdeka juga, Otonomi Khusus dan Otonomi daerah diberlakukan dengan stimulus di era reformasi. Belumlah kemajuan didapat, demokrasi tidak begitu utama, hak asasi manusia dan ekologi bukanlah ideologi utama bagi para penyelenggaraan negara yang saya sebut "Separatisme Negara", di mana PT Freeport adalah otak di balik bertumbuhnya benih-benih penghianatan terhadap kedaulatan rakyat Indonesia, khususnya rakyat di Papua Bagian Barat, dari Sorong sampai Samarai.

*) Mantan Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua Internasional (AMP – I), Periode 2005 – 2008 dan Jurubicara Nasional Front PEPERA PB, Periode 2006 – 2008.


Keterangan Foto:
Suasana demonstrasi massa Front PEPERA PB yang menuntut penutupan PT Freeport.

Sumber:ALDP

Februari 01, 2009

Warga Papua Tuntut Kesetaraan Kesempatan

Kamis, 22 Januari 2009 - 08:56 AM

Jakarta, Sekitar 100 orang pengunjuk rasa dari Aliansi Peduli Masyarakat Papua menginginkan agar warga Papua diberi kesetaraan kesempatan agar bisa lebih berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah mereka.

Menurut seorang pengunjuk rasa di Jakarta, Selasa, mereka tidak menginginkan adanya dominasi dari kaum pendatang yang mengambil beragam lahan pekerjaan di Papua. Untuk itu, para pendemo berharap agar berbagai instansi pemerintahan dapat mengutamakan untuk merekrut atau melibatkan warga Papua dibandingkan kaum pendatang.

Para pendemo itu sendiri melakukan aksinya di depan Departemen Pekerjaan Umum di Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, antara lain karena menurut mereka masih terdapat sejumlah proyek pembangunan di Papua yang kurang mengikutsertakan warga Papua.

Aksi tersebut menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Pattimura tampak tersendat, tetapi tidak mengalami kemacetan, antara lain, karena kesigapan petugas kepolisian lalu lintas.

Selain di Departemen PU, terdapat pula aksi yang dilakukan oleh puluhan orang di depan Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Mereka menginginkan agar pihak Mabes Polri menangani dengan sigap sejumlah kasus korupsi tidak hanya yang terjadi di pusat, tetapi juga kasus korupsi yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air.

(sumber: kompas)

Desember 02, 2008

KANRPB Tuntut Kemerdekaan Papua Barat

DHONI SETIAWAN [Kompas]

Ratusan mahasiswa Papua se-Jawa Bali yang tergabung dalam Komite Aksi Nasional Rakyat Papua Barat (KANRPB) dengan menggunakan berbagai atribut adat melakukan aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Senin (1/12). Dalam aksinya mereka menuntut Pemerintah Pusat untuk membuka ruang dialog dan melaksanakan Referendum bagi kebebasan rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri.

Senin, 1 Desember 2008 | 17:45 WIB

JAKARTA, SENIN - Sebanyak 300 orang yang tergabung dalam Komite Aksi Nasional Rakyat Papua Barat atau KANRPB melakukan aksi di Bundaran HI, Jakarta, Senin (1/12). Mereka menuntut kemerdekaan Papua Barat. Sebelumnya mereka juga melakukan aksi serupa di Istana Negara."Hari ini kita menyatakan sikap bahwa Papua merdeka merupakan keniscayaan sejarah yang tidak bisa diganggu oleh kekuatan yang dapat menindas," kata Juru Bicara KANRPB, Wenslaus Edowai.

Edowai menjelaskan, otonomi yang selama ini diberikan pemerintah pusat ternyata hanya dinikmati kaum borjuis dengan tidak melibatkan masyarakat akar rumput Papua. Kasus HIV juag semakin meningkat tanpa perhatian pemerintah untuk menangani secara khusus.

Bahkan pemda di Papua, lanjut Edowai, dianggap perpanjangan pemerintah pusat untuk memperlebar kekuasannya. Maka dari itu dalam aksi ini massa menyampaikan deklarasi yang terdiri dari empat butir, yakni pertama, tidak mengakui keberadaan pemerintahan Indonesia di Papua Barat karena kependudukan Indonesia adalah ilegal. Kedua, menolak rekayasa Pemerintah Indonesia lewat Pepera tahun 1969. Ketiga, menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri. Keempat, meminta bantuan serta dukungan dari dunia internasional.

"Kami akan terus memperjuangkan aspirasi rakyat sampai Jakarta memberikan ruang dialog untuk melakukan referendum," kata Edowai.

Setelah satu jam berunjuk rasa sejak pukul 16.30, akhirnya massa bubar dengan tertib. Aparat kepolisian pun terlihat berjaga-jaga di Bundaran HI hingga akhirnya massa membubarkan diri. (C12-08)

Resources Link:

http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/01/17450667/kanrpb.tuntut.kemerdekaan.papua.barat


Aksi Budaya Papua

Jakarta - [KabarPapua.Com] - Hari ini, sejak pukul 10.00 Wib, bertempat di Taman Mini Indonesia Indah [TMII], Anjungan Propinsi Papua, digelar suatu acara kebudayaan dengan tema "Pergelaran Seni dan Budaya Tanah Papua Se Jawa dan Bali.

Acara ini diikuti lebih dari 400 massa mahasiswa dari berbagai kota di Jawa dan Bali dan memperoleh dukungan solidaritas dari kelompok-kelompok minoritas lainnya seperti Perhimpunan Indonesia - Tionghoa atau biasa disebut Perhimpunan INTI. Unsur etnis Tionghoa yang turut meramaikan acara ini berasal dari Grup Barongsai dari Kota Bogor. Dukungan dari kelompok solidaritas seperti PBHI, KONTRAS, WALHI, JATAM, KPA, AMAN, dan banyak pihak lain, semakin memperkuat komitmen untuk menatap masa depan Papua yang lebih bermartabat, adil, demokratis dan merdeka. Kehadiran sejumlah tokoh politik Papua seperti Mama Ibo Yatipai [Anggota DPD-RI] juga memberikan warna yang menarik dari pergelaran acara ini. Tim Tari Papua yang sangat profesional, dipimpin seorang koreografer muda Papua yang berbakat Pirlo Modow, menampilkan sisi lain budya Papua yang agung, yang dirangkai dalam gerak-gerak tari Team Tari Bali. Modow adalah koreografer muda berbakat yang secara profesional hidup dalam dunia tari Papua yang juga turut mempromosikan nilai-nilai Budaya Tanah Papua ke luar Papua, antara lain ke Thailand, Taiwan, Australia dan juga beberapa negara lain di Asia Tenggara dan Pasifik. Kehadiran para pemuda dan mahasiswa Papua dari Jawa dan Bali ini, mengingatkan kembali pesan Alm. Ondofolo Theys Hiyo Eluay, yang jelas mengatakan; "..dengan darah saya atau bahkan nyawa, sebagai tokoh Adat Papua, saya akan memperjuangkan hak-hak dan martabat hidup bangsa Papua, sebagai bangsa yang memiliki hak sama dengan bangsa lain di dunia untuk hidup merdeka dan salah satu unsur kemerdekaan adalah terciptanya tatanan budaya yang partispatif di Tanah Papua...."

PERGELARAN SENI DAN BUDAYA TANAH PAPUA

meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.4 (Win32)">

Jakarta - [KabarPapua] - Dalam rangka mempertahankan eksistensi nilai yang terkandung didalam nilai-nilai Budaya dan Adat Tanah Papua, kelompok Pemuda dan Mahasiswa Papua didaerah perantauan, yaitu Bali dan Jawa, akan menggelar Pergelaran Seni dan Budaya Tanah Papua.Acara ini akan digelar pada tanggal 30 Nopember 2008 bertempat di Anjungan Papua, Taman Mini Indonesia Indah [TMII], Jakarta.Acara ini mendapat dukungan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap eksistensi Budaya Tanah Papua, para tokoh yang menyambut dan mendukung acara ini dan terlibat dalam kepanitiaan sebagai penasehat adalah: Pdt. Max Demetouw [Anggota DPD-RI], Andy Denny Manoby [Tokoh Pemuda Papua di Jakarta], Bpk. Fredy Numberi [Menteri Kelautan dan Perikanan], dan Drs. Simon Patrice Morin.

Pergelaran Seni dan Budaya Tanah Papua juga mendapat dukungan solidaritas dari kelompok lain, seperti Perhimpunan Indonesia - Tionghoa [Perhimpunan INTI] yang akan mengisi acara ini dengan seni-budaya Tionghoa. INTI mengirimkan wakil perempuan INTI untuk mengisi acara dalam kegiatan tersebut. Selain itu juga, Grup Barongsai dari Kota Bogor, akan mengisi acara dalam kegiatan ini.Para tokoh dan budayawan yang diundang untuk melakukan Orasi Budaya dalam "Pergelaran Seni dan Budaya Tanah Papua" adalah:

1. Pdt. Max Demetouw

2. Bpk. Herman Mote

3. Sri Sultan HBX *

4. Gusti Kanjeng Ratu Hemas*

5. Budayawan Tionghoa di Jakarta*

6. Budayawan Muda Papua

Ket:

*Dalam Konfirmasi

Susunan Acara


09.00 - 09.30

Doa Pembukaan

09.30 – 11.00

Pembukaan dan pameran di stand-stand

11.00 – 11.30

Sambutan oleh Ketua Panitia dan Penaggung Jawab Acara

11.30 – 14.00

Orasi Budaya oleh beberapa tokoh politik, Budaya, Penasehat yang dibarengi dengan beberapa selingan

14.00 – 17.30 Pementasan Seni Dan Budaya

17.30 – 18.00 Penutup

sumber : www.kabarpapua.com


November 24, 2008

Tolak Militerisme di Papua

JAYAPURA-

Puluhan massa yang menamakan diri Koalisi Peduli HAM Papua menggelar aksi demo di DPR Papua, Senin (3/11) kemarin. Aspirasi yang diusung adalah menolak kehadiran militer di Papua, karena dianggap hanya membuat rakyat Papua tak tenang.

Para pendemo itu, tiba di Gedung DPR Papua sekitar pukul 11.35 WIT setelah sebelumnya berjalan kaki dari Taman Imbi. Mereka terdiri dari masyarakat, pemuda dan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Jayapura. Tak seperti biasanya, mereka hanya datang dengan membawa satu spanduk yang bertuliskan Stop Praktek Militerisme di Papua, Buka Ruang Demokrasi di Papua. Selain itu tak ada lagi pamflet lain atau sejenisnya. Setibanya di Gedung DPRP, massa yang dipimpin Jeffri Tabuni dan Bukctar Tabuni itu, berlarian mengitari air mancur yang ada di tengah halaman Gedung DPRP sembari berteriak - teriak histeris, lalu berjajar sembari membentangkan spanduknya. Mereka lalu berdoa dan selanjutnya berorasi. Dalam orasinya, mereka meminta DPRP untuk membuka ruang demokrasi bagi orang Papua. Khususnya terkait dengan sikap TNI/Polri yang menyikapi aksi mereka pada aksinya tanggal 20 Oktober lalu.
Selain itu, kedatangan sejumlah pasukan TNI pekan lalu ke Jayapura rupanya membuat mereka bertanya - tanya, sehingga mereka ingin menanyakan langsung kepada dewan apakah itu memang kebijakan daerah atau bukan. "Kami datang ke sini untuk mempertanyakan kepada DPRP tentang kedatangan militer yang semakin hari semakin tak terbatas," kata Jeffri.
Untuk itu, ia meminta DPRP agar segera membuka ruang demokrasi dan hak berekspresi atau hak menyampaikan aspirasi bagi rakyat Papua. "Sekarang ini kami datang sedikit karena tanggal 16 Oktober lalu di blok oleh aparat TNI/Polri," katanya.
Kata Jeffri, kedatangan militer di Papua tidak membuat rakyat Papua tenang sebaliknya mereka bertanya-tanya resah. "Karena itu kami menyatakan menolak aparat militer masuk ke Papua," koarnya. Untuk itu juga, pihaknya menyerukan untuk melawan praktik militerisme di Papua dan Papua. "Kenapa ada drop militer di Papua, itu hanya mengusik ketenangan masyarakat Papua," katanya.Begitu juga dengan Buktar, ia menanyakan kehadiran militer di Papua. "Kenapa bawa militer, apakah di Papua ada perang," teriaknya. Ia meminta pemerintah agar menjelaskan bahwa Papua adalah zona damai, bukan zona militer. Ia lalu berteriak "Militer," dan dijawab oleh massa "No," begitu berulang - ulang. Tak lama setelah itu, mereka lalu mengheningkan cipta selama 3 menit.Bergantian mereka berorasi, mereka juga mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab dengan kedatangan aparat militer ke Papua. Mereka juga mengatakan bahwa kalau militer tidak keluar dari Papua sosialisikan dan pulang ke daerah masing-masing. Entah apa maksudnya. Mereka juga mengatakan bahwa sikap represif aparat TNI/Polri pada 16/10 lalu sehingga massa yang hendak demo ke Kota Jayapura menjadi terhambat.
Massa sempat kesal juga karena cukup lama menunggu anggota DPRP belum juga menemui mereka, meski tak lama kemudian mereka diterima langsung oleh Ketua DPR Papua Drs John Ibo, MM yang di dampingi Ketua Komisi B Paulus Sumino, Sekretaris Komisi A Yanni, SE, Ketua Komisi C Yan Ayomi dan Miriam Ambolon.
Di depan anggota DPRP itu, Buktar bertanya apakah kehadiran militer di Papua telah disahkan oleh DPRP. Ia mengatakan bahwa yang ia tahu yang namanya tentara tugasnya adalah menjaga wilayah teritorial. "Tetapi kok militer begitu banyak yang masuk ke Papua ini sangat meresahkan," katanya.
Menanggapi hal itu, John Ibo juga mengakui bahwa pada dasarnya pihaknya tidak menyukai tindakan kekerasan. Ia mengatakan kedatangan militer ke Papua mungkin karena tugas karena kondisi daerah. Karena itu agar rakyat tidak penasaran dan bertanya - tanya maka pihaknya akan menggelar pertemuan dengan menghadirkan Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua untuk duduk bersama dan bicara dari hati - hati dan mengungkap segala ganjelan di hati rakyat Papua.
"Saya akan mengupakayakan kita membuka forum untuk berbicara dari hati ke hati tentang masalah ini khususnya tentang pasukan militer yang ada di Papua," katanya. Hanya saja, kapan forum itu dilaksanakan, John Ibo tak bisa menentukan kepastiannya sebab semua sangat tergantung dari waktu yang dimiliki oleh Pangdam XVII/Cenderawasih maupun Kapolda Papua. "Sebab mereka ini sangat sibuk, jadi kita nanti menyesuaikan dengan waktu mereka," ujarnya.
Meski begitu, seusai aksi demo kemarin, John Ibo langsung memerintahkan stafnya untuk menyusun surat undangan kepada petinggi militer dan polisi di Papua.
Kendati sempat tawar - menawar dengan kepastian dilaksanakannya forum terbuka itu, akhrnya Buktar Tabuni dan setuju juga. Tak lama setelah itu tanpa membacakan pernyataan sikapnya, ia langsung menyerahkan pernyataan sikap itu kepada John Ibo. Hal ini juga tak biasanya sebab biasanya pernyataan sikap itu dibacakan dulu sebelum kemudian di serahkan.
Kendati begitu, informasi yang dihimpun Cenderawasih Pos, isi pernyataan sikap itu terdiri dari 6 point yang isinya sebagai berikut : 1, meminta dihentikannya penangkapan dan represitas TNI/Pori terhadap aksi - aksi damai rakyat Papua Barat. 2, Hentikan intervensi TNI/Polri dalam lingkungan kampus, 3, Segera lakukan proses hukum terhadap pelaku penembakan Opinus Tabuni dan pelaku pemukulan terhadap Buktar CS tanggal 20 Oktober lalu. 4, hentikan proses hukum terhadap ketua DAP, Forkorus Yaboisembut serta pengurus DAP yang lainnya demi hukum, HAM dan demokrasi. Point ke- .5 Segera tarik kembali pendropan ribuan pasukan TNI organik dan non organik dari Papua dan terakhir atau ke-6 meminta intervensi internasional dalam hal ini pasukan perdamaian PBB dalam penyelesaian masalah Papua.
Usai menyerahkan pernyataan sikap yang tembusannya tertulis ke Presiden RI itu, Buktar Tabuni langsung menyalami para anggota dewan dan memeluk John Ibo selanjutnya aksi demo yang berlangsung damai itu bubar.(ta)

Mahasiswa Papua Demo di Makassar

Makassar, Tribun -- Sekitar 50-an mahasiswa yang menamakan diri Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat Papua saat ini berunjuk rasa di depan Monumen Mandala, Jl Jenderal Sudirman, Makassar, Senin (3/11) siang.
Aksi yang dikoordinir Damianus Kuri itu mendesak Pemerintah RI agar menarik sekitar 6.000 personil militer yang ada di Papua, baik organik maupun nonorganik. Pasalnya, keberadaan personil militer itu dinilai berlebihan dan membuat masyarakat resah.

Mereka juga menuntut pemerintah segera menyelesaikan wabah penyakit yang melanda sebagian daerah di Papua seperti di Duma Dama dan Dogiyai.

"Kami juga meminta pemerintah pusat menarik Undang-Undang Otonomi Khusus 2001. Sebab pemberlakukan otonomi khusus sejak tujuh tahun lalu, sampai kini tak membuat rakyat Papua diperhatikan atau lebih sejahtera," ujar Damianus, siang tadi.

Para mahasiswa ini demo dengan berpenampilan khas masyarakat adat Papua. Sebagian peserta demo terlihat bertelanjang dada. Pada tubuh mereka dibuat gambar khas adat mereka.

Ada juga yang tampil nyentrik yakni memasukkan batang rumput di hidung mereka. Lalu wajah mereka dibaluri cat hitam dan putih. Aksi ini dijaga puluhan polisi. Aksi mereka berlangsung damai dan tak membuat arus lalulintas macet. (*)

Senin, 03-11-2008 | 11:52:16

Laporan:

Jumadi Mappanganro.