Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan

Maret 22, 2009

Pendidikan Lingkungan Bernuansa Papua Masuk Mata Pelajaran Muatan Lokal


Bapedalda Kota Jayapura menyelenggarakan sosialisasi pendidikan lingkungan bernuansa Papua kepada para guru dari tingkat TK-SMP-SMA. Sosialisasi ini untuk menerapkan pendidikan lingkungan menjadi salah satu mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok) Salah satu guru mata pelajaran Geografi di SMA YPPK Asisi Sentani Yemima Laly kepada Jubi mengatakan lingkungan adalah paru-paru dunia atau paru-paru manusia. Jika lingkungan tak sedap atau tak ada pohon maka manusia merasa tak segar. Mata Pelajaran Muatan Lokal (Mulok) yang selama ini diajarkan kepada siswa adalah Mulok tentang sagu yakni para siswa diajarkan mengenai bagaimana menanam sagu, diolah menjadi makanan begizi sampai menjadi kue sagu (kusago).Namun, Mulok ini dianggap belum pas dengan situasi dan kondisi lingkungan yang ada karena lingkungan di Sekitar Kota Sentani selalu terjadi banjir bila turun hujan. Yemima menuturkan bahwa setelah dirinya mengikuti beberapa kegiatan tentang lingkungan masing-masing dari Badan Pegendali dan Pengelola Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Papua di Jayapura dan Foker LSM Papua yang di selenggarakan belum lama ini, ia mendapat pemahaman tentang lingkungan dan dampaknya. Kemudian ia bandingkan dengan kondisi Daerah Sentani, dimana sering terjadi banjir akibat kotoran dan banyak sampah.Untuk itu, Jemima mengungkapkan bahwa mata pelajaran Mulok ini perlu diberikan kepada para siswa agar mereka mengetahui alasan-alasan mengapa terjadi banjir, tanah longsor dan lain-lain.Mulok tentang lingkungan ini sudah dirapatkan bersama dan rencana akan diajarkan pada tahun ajaran baru nanti pada bulan depan setelah ujian semester. Mulok tentang lingkungan ini masih belum terfokus tetapi masih secara umum. Namun pihaknya berharap ada fokus pembelajaran dalam pemberian Mulok tentang lingkungan ini kepada para siswa. Agar Mudah Dimasukan Dalam Silabus Untuk itu, pemerintah lewat Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Provinsi Papua dapat memberikan kurikulum kepada masing-masing sekolah dan sekaligus menentukannya dalam bentuk kurikulum. Agar para guru mudah memasukannya dalam silabus sebab biasanya yang menjadi kendala dalam penentuan mata pelajaran adalah Silabus. Selain itu, mudah diajarkan oleh para guru di masing-masing sekolah kepada para siswa karena kalau Mulok tentang lingkungan saja jelas pengertiannya luas.“Saya sebagai Guru Geografi menganggap Mulok tentang lingkungan ini bagus karena anak-anak sekarang mengetahui tentang lingkungan,” ujar Yemima.Yemima berharap Mulok tentang lingkungan ini jangan hanya diajarkan di Kabupaten Jayapura saja tetapi di Kota Jayapura juga diajarkan. Karena saat ini banyak orang tak mencintai lingkungan seperti membuang sampah tak pada tempatnya, menebang pohon atau illegal logging dan lain-lain.Sementara itu, Guru Mata Pelajaran Biologi SMA YPPK Asisi Sentani Yohana Rumayom, yang diberi tanggung jawab untuk mengajar mata pelajaran Mulok mengatakan, Mulok yang selama ini diajarkan adalah Mulok tentang Kue Sagu (Kusagu) namun Mulok tentang lingkungan ini belum diajarkan kepada para siswa. Mulok tentang lingkungan akan dimasukan dalam kurikulum untuk diajarkan di semua kelas yakni kelas X–XII pada semester baru nanti.Yohana menuturkan, Mulok tentang lingkungan ini dititikberatkan pada kondisi lingkungan Sekitar Kota Sentani, Kabupaten Jayapura. Selain itu juga dapat dikaitkan dengan Mulok di lingkungan tempat tinggal masing-masing.“Mengapa Mulok bisa diambil dan diajarkan kepada siswa? karena lingkungan di Sekitar Kota Sentani sering terjadi banjir yang mengakibatkan sejumlah infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang hancur pada tahun 2006 lalu.“Saya anjurkan agar siswa setelah mengikuti mata pelajaran Mulok dapat mempraktekan seperti memelihara pohon karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap aktifitas manusia. Seadainya tak ada pohon maka manusia akan merasa tak nyaman,” ujar Yohana. Selain itu, menurut Kepala Sekolah SMA YPPK Asisi Sentani Dra. Kasnah Napitu mengatakan bahwa Mulok sangat bagus jika diajarkan kepada siswa. Agar para siswa mengetahui tentang lingkungan. “Kita harus ciptakan lingkungan yang bersih,” ujarnya seraya menambahkan mata pelajaran itu sangat relevan dengan lingkungan hidup juga dapat melatih para siswa mengetahui suasana asli dari lingkungan itu agar tetap hijau. Sekalipun pengetahuan sedikit tetapi setidaknya siswa dapat tau mengetahui pentingnya lingkungan,” tukasnya.Kemudian Deby Herawati Yoku, salah seorang siswa menandaskan, hutan adalah paru-paru dunia. Tanpa hutan manusia merasa hampa seperti tanpa pohon di pinggiran jalan saat panas maka jelas akan berlindung. Hujan juga bisa dikatakan tempat perlindungan bagi manusia.Deby menuturkan bahwa bagi dia Mulok tentang lingkungan itu sangat bagus jika diajarkan kepada mereka karena dengan begitu pemahaman dan pengertian mereka terutama bagi generasi penerus mempunyai pengetahuan tentang lingkungan. Waktu sangat sedikit untuk mendapatkan Mulok tentang lingkungan di sekolah, untuk itu dalam pemberian mata pelajaran Mulok ini bisa langsung dipraktekkan dengan lingkungan dimana ia berada.“Pemanfaatan hutan saat ini sangat kurang sekali. Hal ini dapat dilihat seperti pada Lingkungan Cagar Alam Cycloop yang telah mengalami kekeringan. Sedangkan kita berharap pemerintah seharusnya dapat melestarikannya” ujar Deby.Deby juga mengutarakan bahwa dirinya pernah beberapa kali mengikuti klub pecinta alam dari CPA Hirosi yang digelar oleh Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup (YPLHC) Cycloop Papua. Selain itu, ia juga mengaku ikut lintas alam penanaman pohon dan pembersihan hutan di Jalan Toladan sampai Kantor Bupati Kabupaten Jayapura.Kegiatan seperti ini sangat bagus bagi pemuda-pemudi terutama untuk Orang Papua. Kerusakan hutan yang bisa dilihat adalah penebangan kayu/pembalakan liar dan lain-lain. Deby mengaku dirinya bersama teman-temannya sangat sulit melestarikan hutan yang ada.Selain, cara lain yang harus dilakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Dirinya juga berharap jika ada kegiatan dari LSM maupun instansi lain mereka berharap dapat dilibatkan bersama rekan-rekannya. Menunjang Sistem KompetensiWakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 3 Jayapura, Nur Achmadi kepada Jubi menjelaskan tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). “Mulok, intinya kurikulum seperti apa yang menunjang kira-kira di daerah ini apa yang menonjol. Kalau di SMK Negeri 3 Jayapura khususnya Mulok adalah kurikulum yang sifatnya menunjang sistem kompetensi yang ada di jurusan masing-masing. Di Jurusan Bangunan misalnya, untuk muatan KTSP di luar Mulok itu belum ada bangunan anti gempa, kita bikin Mulok bangunan anti gempa. Jurusan Permesinan, Mulok las dan kelistrikan. “Minimal siswa sedikit memahami tentang kelistrikan,” ujarnya. Sementara itu, Staf Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup Cykloop (YPLHC) Papua Siprianus Guntur S.Si mengatakan kepada Jubi Mulok seharusnya sudah ada di semua mata pelajaran. Pendidikan lingkungan hidup bukan hanya mempelajari hutan dan sampah tetapi sebenaranya mempelajari tiga dimensi mencakup ekonomi, sosial dan ekologi.Memang sangat bagus lingkungan hidup masuk dalam Mulok dan dijadikan mata pelajarang namun yang jadi kendala adalah semua bidang studi sudah masuk dalam kurikulum nasional. Sehingga sebaiknya lingkungan hidup dijadikan mata pelajaran Mulok. “Di Pulau Jawa lingkungan hidup dimasukan ke dalam Mulok. Untuk itu kita di Papua, Mulok harus dimasukkan ke dalam mata pelajaran,” katanya. (Musa Abubar/Carol Ayomi)
Sumber: Tabloid Jubi

Februari 03, 2009

Vincentius Mekiuw: "Anak Papua Tidak Ketinggalan Dalam Ilmu Eksakta"

Kepala Pendidikan Dasar Kabupaten Merauke, Vincentius Mekiuw,S.Sos mengatakan, anak Papua memiliki kecerdasan dalam ilmu eksakta hanya saja selama ini terjadi pembedaan dalam pemberian perhatian terhadap mereka. Begitu juga dengan praktek les-les tambahan yang diberikan guru, cenderung lebih mengutamakan anak-anak yang berasal dari keluarga mampu sehingga anak-anak Papua menjadi tertinggal dalam kemampuan ilmu eksakta.

Hal ini disampaikan Vincentius Mekiuw, dalam pembukaan lomba kompetisi matematika putra/putri asli Papua se-kota Merauke tingkat sekolah dasar yang diselenggarakan di aula SMP Yapis Merauke selama 3 hari berturut-turut. Kondisi ini, menurut Vincent, diperparah dengan tenaga pengajar yang tidak bekerja dengan baik untuk mencerdaskan anak Papua khususnya yang bertugas di pedalaman.
Menurutnya, dengan banyaknya kucuran dana dari berbagai sumber seperti dana BOS, sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk membuat kegiatan seperti les-les bagi putra/putri Papua, namun sayangnya tidak banyak pihak yang peduli dengan dunia pendidikan sehingga terjadi proses pembiaraan.
Dirinya berharap, dengan semakin banyaknya kucuran dana ke dalam dunia pendidikan maka semakin banyak pihak yang peduli terhadap perkembangan putra/putri Papua. Begitu pula dengan penyediaan anggaran bagi pendidikan yang diajukan, harus direspon oleh birokrasi. “Kadang-kadang banyak program yang tidak jelas namun mendapat kucuran dana, sementara program yang sangat jelas malah tidak mendapatkan dana," tegasnya.
Kepada guru-guru sekolah dasar terutama kepala sekolah di Kabupaten Merauke, Mekiuw mengharapkan dapat memanfaatkan dana yang tersedia untuk berbagai kegiatan agar dapat mempercepat proses peningkatan kemampuan siswa/siswi Papua. (drie/Merauke)

Sumber : Tabloid Jubi

Februari 01, 2009

Anggaran Pendidikan Belum Bisa Gratiskan Biaya Sekolah

Jum'at, 30 Januari 2009 - 09:44 PM

Jayapura, Anggaran pendidikan untuk Papua tahun 2009 belum dapat menggratiskan masyarakat untuk dapat melaksanakan program wajib belajar sembilan tahun. Direktur Eksekutif Institute For Civil Society Strengthening (ICS) Papua, Budi Setyanto dan pihak Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), senada mengungkapkan hal itu, Rabu (28/1).

ICS dan FITRA menyatakan seperti itu didasarkan atas hasil analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua. "UU Sisdiknas mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, namun Papua hanya menganggarkan 4,7 persen. Sedangkan jika mengacu pada amanat Perda, anggaran pendidikan harus sebesar 30 persen dari dana Otsus atau Rp 313,18 miliar. Sekarang ini hanya dianggarkan 24,18 persen," ujar Budi.

Sementara itu anggaran pendidikan yang sebesar Rp 171,93 miliar atau 84,51 persen habis dipakai untuk belanja gaji, tunjangan dan honor pegawai serta biaya administrasi kantor dan perjalanan dinas.

Akibatnya, dana pendidikan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik hanya Rp 31,52 miliar atau 15,49 persen, dan tidak ada yang dialokasikan untuk program wajib belajar sembilan tahun.

Dengan demikian, kata Budi, anggaran pendidikan tahun ini telah mengabaikan program wajib belajar yang merupakan prioritas dari Gubernur Provinsi Papua dan pemerintah pusat. "Kondisi ini sangat kontradiktif dengan janji Gubernur Papua yang akan memberikan pendidikan gratis SD dan SMP bagi orang asli Papua dari keluarga miskin," ujarnya.

Selain itu, juga terjadi pemangkasan sebesar 86 persen untuk anggaran program pendidikan anak usia dini dari Rp 6,64 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp 930 juta pada tahun 2009. Demikian pula pada program pendidikan menengah terjadi pengurangan dana 92 persen, dari Rp 35,01 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp 2,83 miliar pada tahun 2009.

Sedangkan untuk program manajemen pelayanan pendidikan justru terjadi kenaikan anggaran dari Rp 8,46 miliar pada tahun 2008, menjadi Rp 28,04 miliar atau naik 230 persen. "Padahal anggaran ini dialokasikan untuk biaya koordinasi, pembinaan, pengawasan dan monitoring yang semuanya untuk kepentingan aparatur birokrasi pendidikan," kata Budi menandaskan.

Terkait hal itu, ICS mendesak Pemprov dan DPRD untuk konsisten mematuhi Perda No.5 Tahun 2006 dengan mengalokasikan anggaran pendidikan paling sedikit 30 persen dari dana Otsus sehingga dapat memenuhi janji yang pernah dilontarkan gubernur, yakni menerapkan pendidikan gratis bagi orang asli Papua dari golongan miskin.

(sumber: kompas)

Deby Maiaweng, Potret Guru TK yang Gigih Mengajar di Pedalaman Yahukimo

Meski berada di pedalaman Papua, tepatnya di Distrik Silimo, Kabupaten Yahukimo, namun masih ada guru yang mau bertahan untuk mengajar anak-anak sekolah taman kanak-kanak (TK) Letlet, yang didirikan misionaris di bawah naungan Klasis GKII Silimo. Apa yang membuatnya gigih dan bertahan ditengah keterbatasan itu?

Laporan Rambat S Handoyo, Yahukimo

DEBY MAIAWENG terlihat akrab dengan anak-anak yang berada di Distrik Yahukimo, saat mereka menunggu kedatangan rombongan Bupati Yahukimo, Ones Pahabol SE, MM yang melakukan safari Natal di daerah tersebut, akhir Desember 2008 lalu.
Gadis manis asli Kupang, Nusa Tenggara Timur ini, sempat berbincang-bincang lama dengan Cenderawasih Pos, termasuk suka dukanya mengajar dan berada di daerah pedalaman yang serba terbatas tersebut. Apalagi, ia masih belum berkeluarga alias masih nona.

Meski demikian, Deby mengakui sangat berkeinginan untuk mengajar atau melayani di daerah pedalaman tersebut. Bahkan, itu merupakan cita-citanya sejak 13 tahun lalu, dimana saat itu ia sempat membaca buku Anak Perdamaian yang menceritakan kehidupan suku Dani dan suku Asmat dan saat nonton film tentang kerajaan suku Dani dan suku Asmat, membuat keinginannya semakin kuat untuk mengetahui suku-suku di pedalaman Papua tersebut.

Selepas kuliah di STT Jeffry Makassar, kemudian berangkat ke Papua, tepatnya di Wamena melalui Yayasan IFTA dan Yayasan Yabam Jayapura hingga akhirnya ia ditugaskan ke Silimo, dimana banyak didiami suku Ngalik. "Waktu di Silimo, saya ingat saat membaca buku 13 tahun lalu. Ingat buku itu saya menangis, karena bisa hidup di sini," katanya.

Bahkan, saat tiba di Silimo dengan menggunakan pesawat terbang yang berukuran kecil, ia sempat menangis selama tiga hari, apalagi saat itu bertepatan dengan ulang tahunnya ke 25.

Meski demikian, akhirnya Deby berusaha untuk mempelajari adat istiadat masyarakat Silimo di saat mengajar di TK tersebut. Hanya saja, saat datang mengajar di TK tersebut, banyak tantangan diantaranya hampir semua anak didiknya tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia.

"Saat pertama saya ajarkan apa saja, sambil mempelajari bagaimana cara tepat mengajari mereka. Hingga akhirnya, anak-anak mulai ada perubahan dan mulai bisa berbicara dengan bahasa Indonesia, selain diajari kebersihan dan disiplin baik di kelas maupun di luar sekolah," ujarnya.

Adanya perubahan terhadap anak didiknya ini, menjadikan motivasi tersendiri bagi Deby untuk terus mengajar. Apalagi, dari awal ada 62 anak didiknya, 23 diantaranya sudah diwisuda dan sudah bisa menulis dan membaca dan telah pindah ke sekolah dasar (SD). "Dalam 3 bulan, ada perkembangan luar biasa, anak-anak bisa tulis dan baca, sedangkan anak SD kelas 6 di daerah ini ada yang tidak bisa membaca dan menghitung,"katanya.

Hanya saja, saat itu ia sempat mengalami kesulitan terhadap salah seorang anak didiknya, karena kesulitan menerima pelajaran yang diberikan. Namun, setelah diamati ternyata anak didiknya tersebut ternyata tuli sehingga tidak bisa mengenal huruf. Kemudian ia sempat berkonsultasi dengan yayasan Oikonomos Wamena yang bekerjasama untuk materi dan alat peraga.

Setelah itu, Deby mengaku ada hasilnya. Apalagi, anak didiknya yang memiliki kelainan ini, mulai bisa mengenal huruf. Hanya saja, harus dilatih secara khusus. "Saya ajari anak didik yang satu ini, membaca huruf melalui pernapasan dengan telapak tangan, sehingga saat dilafalkan huruf yang dihembuskan ke telapak tangan itu, bisa mengenali huruf," ungkapnya seraya mengatakan bahwa hal ini merupakan kebanggaan tersendiri baginya.

Ditengah keterisolasian di daerah pedalaman tersebut, selain mengajar di sekolah TK tersebut, untuk menghilangkan kejenuhan ia juga membantu mengajar di sekolah minggu. "Apapun yang bisa saya perbuat disini, akan saya lakukan. Meski tidak digaji dan harus setia ditempat serta hanya mendapatkan berkat dari klasis atau yayasan saja," ujarnya.

Deby yang masih berusia 27 tahun ini, mengaku sangat bersedih ketika mengingat orang tuanya, di samping ia masih muda dan tentu masih memiliki keinginan banyak, apalagi di Silimo tidak sama dengan daerah lain. Namun, Deby menambahkan bahwa hal itu merupakan kewajiban dan pelayanan sehingga membuat dirinya betah bertahan di daerah yang cukup dingin tersebut. (*)
----------------------------------
Sumber: http://cenderawasihpos.com/detail.php?id=23419&ses=

Januari 26, 2009

Di Papua, Isu Pendidikan Gratis Menjadi Trik Kampanye Politisi Busuk-Sesat!

Penghisapan atas rakyat Papua melalui biaya pendidikan yang mahal dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi saat ini menjadi perhatian para pejabat dan politisi busuk-sesat di Tanah Papua. Hanya saja, perhatian tersebut bukan untuk membantu meringankan beban dimaksud, tetapi hanyalah trik politik sesaat untuk kepentingan Pemilu 2009. Mereka berkepentingan menarik simpati para pemilih dalam Pesta Demokrasi Penjajah.

Menyusul pernyataan Wagub Papua Alex Hesegem bahwa Pemprov akan membebaskan biaya pendidikan dasar di Papua, Tokoh Milisi Merah Putih yang juga kader Golkar, Yan L. Ayomi mengatakan, tidak hanya pendidikan dasar yang harus dibebaskan biayanya, tetapi juga biaya pendidikan SMA dan SMK dengan alasan, bahwa di jenjang ini dibutuhkan biaya yang tinggi.

“Jadi kami berpendapat jangan hanya pendidikan dasar yang dibebaskan biayanya, tetapi kami meminta Pemprov Papua juga membebaskan biaya pendidikan bagi siswa SMA dan SMK di Tanah Papua,” kata Ayomi seperti dikutip SKH Cepos Edisi Selasa (30/12/08).

Pernyataan Ayomi jelas merupakan trik kampanye terselubung untuk kepentingan dirinya dan Partai Golkar dalam Pemilu 2009 ini karena Golkar telah merumuskan metode berkampanye bohong dengan cara mengangkat isu-isu sentral dari beban hidup rakyat.

“Kita harus melihat dan menganalisa penderitaan rakyat kemudian menjual kembali kepada mereka dalam bentuk kampanye yang dikemas sedemikian rupa agar kita menang mutlak dalam Pemilu 2009 nanti,” jelas Yance Kayame kepada para pendukungnya pada pertengahan tahun lalu.

Yance Kayame adalah politisi busuk-sesat berkapasitas senior dalam Partai Golkar. Ia merupakan arsitek utama dalam merancang berbagai program untuk dijadikan bahan kampanye Partai berlambang Pohon Beringin itu.

Isu-isu gratis, terutama di dua sektor penghisapan yang paling mencekik rakyat yaitu pendidikan dan kesehatan saat ini menjadi bahan kampanye utama para politisi busuk-sesat yang telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Caleg Pemilu 2009 ini.

Sejak Otsus diberlakukan di Papua, belum ada satu pun program prioritas yang digratiskan. Malah, penghisapan atas rakyat justru terjadi di empat program prioritas yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi rakyat.***


-------------------------------
Sumber:http://wptoday.wordpress.com/2009/01/06/di-papua-isu-pendidikan-gratis-menjadi-trik-kampanye-politisi-busuk-sesat/

Januari 18, 2009

Pendidikan Gratis untuk Rakyat Kecil

Oleh Happy Susanto
Seorang siswa sekolah dasar menggantung diri karena tak mampu membayar kegiatan esktrakurikuler yang jumlahnya hanya Rp 2.500. Ia merasa malu karena ibunya tidak memiliki uang untuk memenuhi apa yang dibutuhkannya (Kompas, 25/8/2003). Berita ini sangat mengejutkan! Kemiskinan benar-benar sangat tampak dalam problem pendidikan kita. Dan kita tidak bisa hanya tinggal diam dengan melihat keadaan seperti ini. Mungkin masih banyak siswa sekolah lain yang keadaannya seperti bocah malang ini.Pada dasarnya, pendidikan adalah sebagai wahana kultural untuk mentransformasikan pengetahuan atau wawasan kepada masyarakat umum.
Pendidikan merupakan instrumen pokok dalam proses pengembangan intelektual manusia, bukan sebagai tujuan material yang kemudian diperalat hanya untuk memenuhi kepentingan finansial. Sungguh sangat disayangkan, pendidikan di negara kita masih sangat terasa mahal. Bahkan, praktik pendidikan sering dijadikan ajang komersial untuk memenuhi kepentingan akumulasi kapital bagi sekelompok orang/pihak.Jika ditelisik, sebenarnya pendidikan harus menjadi perhatian terpenting dalam program pembangunan bangsa. Pendidikan sangat terkait dengan karakter pembangunan bangsa.
Jika pendidikan bobrok maka pembangunan yang akan dihasilkannya pun akan bobrok pula. Bukankah kita telah mengetahui bahwa salah satu tujuan negara adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa? Dan lagipula UUD hasil amandemen menyebutkan bahwa seperlima bagian dari seluruh APBN diperuntukkan bagi pendidikan.
Tapi, apakah itu sudah diterapkan? Jika kita tanyakan pada masyarakat maka –sangat dimungkinkan-- banyak dari mereka akan berargumentasi bahwa lembaga-lembaga pendidikan saat ini lebih berorientasi mencari keuntungan ketimbang menciptakan misi mencerdaskan masyarakat.Ivan Illich menyatakan bahwa ”Pendidikan yang ada sekarang tidak membawa perubahan di masyarakat, melainkan hanya memperkuat struktur atas saja”.
Artinya, pendidikan hanya dinikmati oleh kalangan atas saja, kalangan bawah tidak bisa mendapat akses ke arah penerimaan pendidikan yang bermutu dan benar-benar menjamin. Sekolah kita ibaratkan bagai membeli barang di supermarket, ternyata harganya serba mahal dan tak terjangkau. Hanya orang yang berdompet tebal yang mampu membayar (barang) pendidikan itu.Otokritik PendidikanDalam literatur mengenai pendidikan kita menemukan dua tokoh yang sangat gencar mengkritik konsep pendidikan, yaitu Ivan Illich dan Paulo Freire. Pertama kita tengok pemikiran Ivan Illich.
Dalam Deschooling Society (1974), ia mengkritik dua hal mengenai dunia pendidikan.Pertama, kecenderungan pendidikan formal yang mengasumsikan bahwa nilai-nilai dapat dipraktikkan dan melalui pemaketan nilai itulah individu akan dicetak menjadi sesuatu. Sehingga, peserta didik hanya diminta untuk mengejar formalitas nilai tanpa mengharapkan lebih pada kualitas proses pembelajaran.
Yang penting dapat nilai bagus, yang penting lulus, dan yang penting bisa dapat ijazah --itulah yang menjadi ukuran dan kepentingan pendidikan, bukan proses bagaimana mencetak siswa yang berwawasan luas dan berkepribadian baik.Kedua, Illich mengkritik pendidikan hanya sebagai ”barang dagangan”. Tidak ada sekolah yang terbuka untuk menampung semua anak usia sekolah di masyarakat. Biasanya, kelas tertindas tidak mendapat akses pendidikan karena problem administratif atau birokasi sekolah. Dan yang jelas, ini dikarenakan tiada biaya untuk sekolah.
Oleh karena itu, dalam pemikiran Illich, misi lembaga pendidikan modern sebenarnya mengabdi pada kepentingan modal, bukan sarana pembebasan bagi kaum tertindas. Maka, dia sering disebut sebagai pengusung ide ”emoh sekolah!”.Di samping Illich, ada juga Paulo Freire yang sepuluh judul bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang sangat terkenal adalah Pendidikan Kaum Tertindas (LP3ES:1985). Seperti halnya Illich, arah politik pendidikan Freire berporos pada keberpihakan pada kaum tertindas (the oppressed).
Ada dua konsep orang tertindas dalam pandangan Freire, yaitu tertindas karena ketergantungan dengan lingkungan sosial dan tertindas karena self-depreciation (karena perasaan diri sendiri bahwa dirinya bodoh). Untuk menghadapi permasalahan demikian, Freire dengan pandangan yang sangat humanistik menyoal mengenai konsepsi manusia. Manusia adalah incomplete dan unfinished beings.
Untuk itulah, menurut Freire, manusia menjadi subyek harus mampu mengubah eksistensi dirinya untuk mengubah keadaan atau obyek yang ada di depannya.Konsep ”pembelajaran secara berproses” (sebutlah ”learning by process”) tidak mengenal kata akhir dalam pendidikan. Artinya, yang lebih kita perlukan adalah bagaimana proses untuk menciptakan manusia yang berkualitas dengan menjadikan pendidikan sebagai basis sosial pemenuhan kebutuhan bagi wawasan dan pengetahuan masyarakat. Kita sering berpikir bahwa manusia dalam hidupnya sering dikendalikan oleh dua faktor, yaitu genetik dan lingkungan.
Tapi, kita sering lupa bahwa faktor manusia juga sangat menentukan. Untuk itulah, pendidikan yang membebaskan adalah bagaimana melepaskan manusia dari ”terali besi” (iron cage) kebodohan yang ada dalam dirinya. Kualitas pendidikan lebih melihat kondisi (internal) manusia, daripada hanya terbelenggu oleh ukuran-ukuran kuantitatif dan formalistik.
Pendidikan Berbasis KerakyatanDengan melihat realitas pendidikan saat ini maka sudah saatnya kita memikirkan kembali gagasan untuk menciptakan model pendidikan gratis bagi rakyat kecil. Yaitu model pendidikan yang berbasis kerakyatan, terutama rakyat kecil yang tidak mampu. Upaya ini perlu digelar agar bisa menampung beberapa anak usia sekolah yang memang tidak mampu untuk bisa mengenyam dunia pendidikan dengan baik.
Hanya dengan kepedulian sosial yang tinggi langkah demikian akan menjadi kenyataan yang tentu akan terealisasi.Di tengah sulitnya mendapatkan pendidikan bagi rakyat kecil gagasan mengenai pendidikan gratis menjadi agenda penting yang perlu digulirkan. Hal ini kiranya bisa dikerjakan oleh beberapa oraganisasi masyarakat (ormas), yayasan, atau LSM yang bergerak di bidang sosial-kemasyarakatan untuk membuka kelas atau sekolah yang memberikan pendidikan gratis bagi masyarakat yang tak mampu.
Tidak perlu dibuat dalam bentuk struktur birokratik atau menjadi terkesan formal. Kalau memang terbentur soal dana operasionalisasi pendidikan, seperti pengadaan buku pelajaran, maka strategi yang tepat adalah berani untuk memfotokopi buku atau modul sebagai acuan dalam proses pembelajaran.Lantas bagaimana dengan nilai dan ijazah?
Mengenai nilai dan ijazah, dalam proses pendidikan ala kaum tertindas ini, keduanya tidak menjadi acuan utama. Seperti dikatakan Illich, nilai atau formalitas pendidikan hanya akan menghasilkan anak didik yang tak bermutu karena dipenuhi otak proyek pengumpulan nilai bagus dan demi ijazah saja, tanpa memperhatikan proses pengembangan diri secara dinamis.Dengan begitu, maka setidaknya kaum tertindas tidak lagi terjebak pada permainan komersial yang gencar dilakukan beberapa oknum kapitalis pendidikan (termasuk negara). Kita merasa sedih melihat banyak kaum miskin yang tidak sanggup membayar biaya sekolah. Siapa yang akan perduli dengan mereka?
Piere Bourdieu, seorang sosiolog pendidikan, menyebut bahwa manusia saat ini tidak hanya melakukan kegiatan saham dalam bentuk material, tapi juga dalam bentuk symbolic capital, yaitu kapital yang bersifat simbolik tapi sarat makna dengan ragam kepentingannya. Kehidupan yang sangat aristokratis dalam relasi sosial akan sangat mudah membawa sistem pendidikan ke dalam model symbolic capital.
Dengan gagasan pendidikan gratis untuk rakyat kecil, maka umumnya kaum tertindas akan bisa keluar dari kubangan dan jebakan aristokrasi pendidikan ini.Usulan untuk membebasan biaya pendidikan dasar dan menengah terkesan masih utopis bila melihat keadaan saat ini. Apalagi itu masih masuk dalam struktur negara atau pemerintah karena aturan prosedural tidak(?) menghendaki demikian.
Langkah yang lebih memungkinkan adalah bagaimana meningkatkan subsidi pemerintah yang lebih menjanjikan bagi pendanaan pendidikan. Pendidikan gratis untuk rakyat kecil ini adalah sebuah langkah nonformal yang penting untuk digelar oleh beberapa komunitas sosial yang sangat konsern dengan dunia pendidikan saat ini. Sehingga, kejadian seperti yang menimpa bocah SD di Garut itu tidak akan terulang dan bertambah lagi.
-------------------------------------------------------------
http://www.sinarharapan.co.id/Jum’at, 19 September 2003.