Solidaritas Buat Rakyat Papua ( PPRM - DIY-JATENG)

09 Oktober 2008

Solidaritas Buat Rakyat Papua

PERSATUAN POLITIK RAKYAT MISKIN DIY-JATENG(PPRM DIY-JATENG)
Sekretariat : Jl Cantel, Gg IV/354, Baciro-Yogyakarta.
Email: prm.diyjateng@gmail.com

Pernyataan Solidaritas

HENTIKAN WABAH DIARE-KOLERA DI NABIRE, PANIAI dan DOGIYAI SERTA BERIKAN KESEHATAN GRATIS-BERKUALITAS SEKARANG JUGA!

Pada bulan Juni 2008 yang lalu, Menteri Dalam Negeri meresmikan 6 kabupaten baru dan melantik 6 pejabat caretaker bupati di pedalaman Papua dan tepat pada waktu yang sama wabah muntaber menghantam masyarakat Desa Pugatadi I, Desa Denemani dan Desa Dogimani Lembah Kammu Dogiyai Nabire.
Ironis, di tengah puluhan bahkan ratusan rakyat Papua di Lembah Kammu Moanemani, Kabupaten Nabire mati perlahan disebabkan wabah muntaber yang begitu hebat, namun “lebih hebat” lagi pemerintah pusat-daerah lebih memilih sibuk menyiapkan ceremonial pemekaran kabupaten ketimbang terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rakyatnya.
Dapat kita lihat bersama dari data yang dirilis Biro Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Kemah Injili Gereja Masehi Indonesia dan Sinode Gereja Kristen Injili, serta Serikat Keadilan Perdamaian Keuskupan Jayapura dan Timika memperlihatkan sejak 6 April 2008, 147 warga Lembah Kamuu Dogiyai mati yang penyebabnya diduga adalah kolera dan muntaber. Jumlah perempuan meninggal 90 orang dan laki-laki berjumlah 57 orang, dengan rincian anak-anak berjumlah 38 orang, remaja 18 orang, pemuda 22 orang, dan dewasa berjumlah 68 orang. Itupun terus bertambah secara signifikan menjadi 156 korban.
Mulai tanggal 6 April 2006 muncul wabah muntaber dan kematian di Ekemanida dan Idakotu Desa yang dekat dengan ibu Kota Distrik Kamu Moanemani sampai tanggal 8 Juli 2008. Sejak tanggal 29 Mei 2008 kematian akibat muntaber sudah berhenti namun pada tanggal 2 Juli 2008 timbul kembali di desa Ekemanida. Dan kematian wabah muntaber ini masih lanjut hingga saat ini menjadi 355 orang desa dan anak-anak. Di tengah jumlah korban yang makin banyak berjatuhan, namun jumlah kematian ini dibantah mati-matian oleh YOSINA MANUWARON M.KES Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire.
Di bidang kesehatan pun tidak ada suatu penanganan yang intensif untuk diberikan pada masyarakat Lembah Kamu karena tidak didukung dengan fasilitas yang memadai dan obat-obatan sehingga untuk itu harus turun ke Kabupaten Nabire. Serta minimnya tim medis yang memantau perkembangan situasi kesehatan di Lembah Kamu. Hal ini juga diikuti dengan minimnya tenaga-tenaga medis yang berperspektif atau berorientasi pada kemanusiaan.
Riil hari ini, harkat dan martabat rakyat Papua sudah diinjak-injak. Pemerintah Indonesia tidak sayang Manusia Papua tetapi sayang pada kekayaan alam Papua. Dapat kita lihat, gunung emas yang dimiliki rakyat Papua yang seharusnya bisa menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan ini dan persoalan sosial lainnya justru dikuasai oleh pihak asing, Freeport. Dan dalam hal ini pula Negara belum mampu menyelesaikan persoalan kesejahteraan rakyat Papua hari ini, khususnya masyarakat Lembah Kamu.

Jelas sudah bahwa sampai hari ini pemerintah baik dari tingkat pusat dan daerah Kabupaten Nabire tidak punya niatan yang serius dalam menyelesaikan persoalan wabah diare-kolera dan persoalan rakyat lainnya di Papua. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Indonesia hanya sayang uang, ,jabatan dan pemekaran Kabupaten Dogiyai. Pilihan untuk menutup mata dan terus menjadi kepanjangan tangan dari pemodal asing yang terus giat dilancarkan hari ini. Terbukti, pemerintah Indonesia mengatakan Pemberian Otsus bagi Propinsi Papua akan mensejahterakan masyarakat Papua Namun Pelaksanaannya NOL, karena Uang OTONOMI KHUSUS dimakan habis oleh Pejabat Jakarta dan Pejabat Papua, sehingga sampai saat ini korban meninggal dunia tidak dapat bantuan dana dan Obat-obatan apa-apa.
Melihat persoalan rakyat Papua hari ini, maka kami dari PERSATUAN POLITIK RAKYAT MISKIN DIY-JATENG (PPRM DIY-JATENG) mendukung terus perjuangan rakyat Papua, khususnya masyarakat Lembah Kamu menuntut haknya untuk bebas dari wabah diare-kolera dan menuntut kesejahteraannya. Serta menuntut kepada kepada Bupati Nabire, Bupati Paniai, Bupati Dogiyai, Gubernur Propinsi Papua, serta Pemerintah Pusat agar:
1.Segera mengambil langkah darurat penanganan wabah dengan mengirimkan tim medis ke lapangan untuk melakukan pengobatan gratis bagi masyarakat yang menderita di TKP wabah tersebut dan tindakan-tindakan penghentian penyebaran wabah;
2.Segera membangun infrastruktur kesehatan baru di daerah-daerah terpencil di Papua lengkap dengan tambahan tenaga medis, bukan hanya untuk mengatasi penyakit yang sudah ada, tapi juga bersifat pencegahan dengan memberikan pendidikan-pendidikan pola hidup sehat;
3.Tidak menyibukkan diri dengan pemekaran dan jabatan politik semata, melainkan memberikan pelayanan kesehatan bermutu seperti diperintahkan pasal 59 UU No.21/2001 tentang Otsus dan sistem kesehatan pangan yang mendukung terjaminnya gizi yang baik;
4.Mengkaji/menyelidiki mendalam tentang penyebab sesungguhnya dari wabah diare-kolera ini dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat luas agar dapat menghentikan segala praduga dan kecemasan yang sedang berkembang.
5.Berikan kesehatan gratis serta berkualitas untuk rakyat Papua, tidak hanya pada waktu bencana tetapi juga pasca bencana dengan cara menasionalisasikan aset tambang yang dimiliki asing (Freeport, British Petroleum dll).
Kami juga menyerukan kepada rakyat Papua dan rakyat Indonesia lainnya untuk bersolidaritas dengan tidak henti-hentinya berbicara mengenai persoalan rakyat hari ini dan segera membentuk wadah-wadah organisasi baik di sektor petani, buruh, kaum miskin kota, mahasiswa dan pemuda serta termasuk perempuan di dalamnya untuk terus menyuarakan hak-hak kesejahteraan kita baik itu hak untuk sehat dan hak untuk pintar!

BERIKAN LAYANAN KESEHATAN GRATIS DAN BERKUALITAS UNTUK RAKYAT PAPUA!
Yogyakarta, 6 Oktober 2008
Christina Yulita
Sekretaris Wilayah
PPRM DIY-JATENG

Materi Perempuan : FEMINISME

Buku Feminisme dan sosialisme merupakan resolusi yang dikeluarkan pada konferensi nasional Partai Sosialis Demokratik pada bulan Januari 1992. Ini merupakan resolusi terakhir dari serangkaian resolusi yang dikeluarkan oleh Partai Sosialis Demokratik sejak berdirinya di tahun 1972, dalam menganalisa penindasan terhadap perempuan, dan pentingnya menghapuskan penindasan ini sebagai bagian dari perjuangan untuk mencapai masa depan yang lebih berkeadilan sosial, demokratis dan berkelanjutan
Partai Sosialis Demokratik dan organisasi pemuda yang bernaung di bawahnya yaitu Resistance, bersama-sama memperjuangkan kebangkitan gerakan pembebasan perempuan sejak awal 1970-an. Pembebasan perempuan telah menjadi komitmen dalam kerja-kerja partai selama lebih dari 20 tahun
Partai Sosialis Demokratik dan Resistance turut dalam perjuangan dan kampanye gerakan ini-sejak konferensi pembebasan perempuan yang pertama di Sydney pada bulan Januari 1971 dan perayaan hari perempuan internasional yang pertama dan terbesar di Melbourne pada tahun 1972 hingga berbagai kampanye dan peringatan hari perempuan internasional pada saat ini
Selama lebih dari dua dekade kami terlibat dalam sebagian besar kampanye untuk hak-hak perempuan-perjuangan untuk hak perempuan dalam mengontrol reproduksi dan kesuburan yang diorganisir oleh Aksi Kampanye Perempuan untuk Aborsi; memperjuangkan agar gerakan serikat pekerja mengangkat isu dan tuntutan perempuan melalui Kampanye Piagam Pekerja Perempuan; dan dalam perjuangan untuk menghapuskan pemisahan dan diskriminasi jenis kelamin dalam industri-sebagai contoh, melalui kampanye pekerjaan untuk perempuan telah memaksa BHP untuk mempekerjakan perempuan di industri baja miliknya di Port Kembla dan Newcastle dan membayar kompensasi atas praktek diskriminasi dalam pengupahan. Kampanye ini berhasil menjadi aksi kelas (class action) yang pertama di Australia
Kami memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pendidikan, pekerjaan dan di masyarakat; upah dan kondisi kerja yang lebih baik bagi perempuan; melawan kekerasan dan perkosaan, pelayanan yang lebih bagus untuk perempuan di masyarakat; menentang praktek diskriminasi di segala sektor
Kami juga melebur dalam perjuangan untuk menolak definisi sempit tentang peran sosial perempuan yang dibatasi hanya sebagai istri dan ibu dalam keluarga. Bagian dari perjuangan ini adalah untuk mempertegas kembali definisi positif tentang perempuan oleh perempuan, dengan adanya stereotype atas perempuan yang dibangun oleh media massa dan iklan melalui dampak negatifnya terhadap kesehatan perempuan, yang menyentuh kehidupan pribadi mereka. Selain perjuangan untuk melawan sensorship sehingga kaum perempuan dapat menguasai tubuh mereka sendiri, juga kesehatan, kesuburan dan seksualitas mereka tanpa mengalami tuduhan berbuat cabul dan berbagai tindakan menindas lainnya
Saat ini feminisme dan hak-hak perempuan mengalami tekanan terberat sejak kurun waktu 40 tahun terakhir sebagai usaha untuk menghancurkan hak-hak yang berhasil dimenangkan oleh gerakan perempuan pada tahun 1970-an
Serangan ditujukan pada kontrol perempuan atas kesuburan dan tubuh mereka, pemotongan subsidi terhadap pelayanan penitipan anak, Rumah penampungan untuk korban perkosaan dan pengungsi perempuan, dan beberapa program seperti, anti diskriminasi sex dan kesempatan yang sama merupakan sebagian dari kerja bersama kapitalisme Australia untuk keluar dari kemacetan ekonomi dan meningkatkan pendapatan dengan cara memotong anggaran publik dan ongkos produksi.
Kaum feminis sendiri terbagi dalam perbedaan metode perjuangan yang mereka pilih-apakah memilih untuk bertahan atau melindungi diri-atau mungkin dengan mengorbankan kepentingan mayoritas perempuan untuk mendapatkan hak-hak istimewa mereka
Menuntut sensorship untuk melarang pornografi, sebagai tekanan terhadap teknologi reproduksi yang merupakan ‘hasil rancangan laki-laki’ untuk menghilangkan fungsi kreatif dan unik atas perempuan, hal ini merupakan sebagian contoh yang mengakomodir kaum feminis untuk berpihak pada sayap kanan ‘backlash’. Dengan berpijak pada pandangan ini beberapa kaum feminis melakukan pembelaan bersama kelompok reaksioner yang bersifat moralis atas peran tradisional perempuan sebagai istri dan ibu, misalnya dengan mereka yang menjadi oponen terbesar dari gerakan pembebasan perempuan.
Resolusi ini melakukan pembelaan dengan strategi yang berbeda. Analisa pada penindasan perempuan berpijak pada pandangan Marxist, evaluasi dilakukan untuk menjaga tujuan saat ini dan membangun gerakan pembebasan perempuan hingga memenangkan pertarungan. Evaluasi diarahkan pada penempatan hak-hak perempuan dan gerakan feminisme di seluruh dunia-di negara-negara industrialisasi barat, di dunia ketiga, di negara-negara bentukan blok Sovyet seperti Cuba dan Amerika Tengah
Pandangan dasar dari resolusi ini sederhana dan jelas. Perjuangan melawan penindasan atas perempuan adalah perjuangan untuk melawan penindasan dan penghisapan dari kelas masyarakat, bukan perjuangan melawan laki-laki karena penindasan perempuan merupakan produk dari kelas masyarakat. Perempuan tidak akan terbebaskan sebelum menghancurkan sisa-sisa kelas masyarakat, sehingga perjuangan kelas dan perjuangan untuk perempuan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
Resolusi ini menegaskan bahwa jika gerakan feminisme tidak mengembangkan strategi untuk membangun alansi dengan sektor tertindas lainnya maka mustahil dasar penindasan perempuan dapat dihancurkan



Pat Brewer,
September 1992

Dikutip dari : FEMINISM AND SOCIALISM Putting the Pieces Together
Diterbitkan oleh : Restistance Book 2001, Australia. Terjemahan Ernawati