DKR Harus Tingkatkan Pengawalan Kesehatan Rakyat Papua

DKR tujuannya meningkatkan status derajat kesehatan umum masyarakat Papua secara mandiri dengan mengembangkan kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat kampong dalam mencegah dan mengatasi masalah kesehatan rakyat Papua, namun masih nampak angka gizi buruk semakin tinggi, jumlah penyakit menular` semakin merajalela bahkan angka kematian meningkat terus di Papua.
"Jumlah dana Kesehatan yang dialokasikan di Provinsi Papua dan banyak yang hilang di tangan pengusaha dana pemenang tender nepotisme. Sementara pengalokasian Sumber-sumber dana di Provinsi Papua masih satu pintu,"ujar Ketua MRP, Agus Alua kepada peserta Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Papua di ruang kerja, Jumat (30/1).
Ditegaskan semua dana-dana SKPD-SKPD di Provinsi Papua masih satu pintu,sehingga pengalokasian sejumlah dana penggadaan dan penyaluran obat-obatan di seluruh wilayah Papua dibisniskan pemenang tender pengadaan obat-obatan secara gila-gilaan.
"Keuntungan pemenang tender obat-obatan di Papua, bekerja sama dengan pemilik perusahaan-perusahaan obat-obatan seperti kimia Farma Indonesia, masih menuai keuntungan di atas hak 10 persen masih sangat dimungkinkan. Misalnya harga 5000 rupiah menjadi 25 ribu rupiah dalam laporan proyek sehingga dinilai tidak transparansi,” ujar Alua, seraya mengakui keuntungan pengusaha dimungkinkan bisa melebihi dari hak 10persen penangganan proyek pengadaan barang dan jasa pada umumnya seperti yang diatur dalam UU pengadaan barang dan jasa.
Untuk itu, Alua meminta kepada rakyat yang diwakili DKR yang baru terbentuk agar meningkatkan koordinasi dan memperlebar informasi dalam membangun jaringan kesehatan manusia yang di Papua. “Ke depan kita mewmbangun mitra yang baik (MRP dan DKR) untuk mengawal kesehatan masyarakat dan pengontrolan kebijakan kesehatan di Papua,” jelas Alua kepada pengurus DKR Papua.(Willem Bobi)
Sumber : http://www.tabloidjubi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1105&Itemid=9