Tahun 2009, Papua Digelontor 19 Trilyun !!!

Tahun ini, Pemerintah Provinsi Papua digelontor dana Rp19 triliun lebih dari pemerintah pusat yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009. Terkait hal ini, Kamis (8/1) kemarin telah dilakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua. Hadir pada acara ini, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Drs. Agus Alue Alua,M.Th, Ketua DPRP, Drs. John Ibo, MM, para unsur Muspida, para bupati/walikota, para kepala satuan kerja instansi vertikal dan otonom di Provinsi Papua.

Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH dalam sambutannya mengatakan, pada 5 Januari 2009, pihaknya bersama semua gubernur dan para menteri, telah menerima DIPA TA 2009 dari Presiden RI di Istana Negara. "Di dalam arahannya Bapak Presiden memerintahkan agar DIPA Tahun Anggaran 2009 segera diserahkan kepada seluruh satuan kerja agar pelaksanaan anggaran dapat segera dimulai pada awal tahun anggaran ini.

"Itu sebabnya, penyerahan DIPA yang saya lakukan pada hari ini sekaligus merupakan tanda dimulainya secara resmi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009 secara resmi di Provinsi Papua," ucapnya.Dikatakan, pemerintah sangat menyadari bahwa faktor ketepatan waktu penyerahan DIPA sangat penting agar tidak ada alasan bagi siapa saja untuk tidak dapat menjalankan dan menyelesaikan program pembangunan yang telah direncanakan dengan baik dan matang pada tahun anggaran itu juga. "Selain itu, penyerahan DIPA oleh semua gubernur di seluruh Indonesia serentak pada hari ini juga merupakan simbol dari tanggung jawab dan komitmen seluruh jajaran pemerintah se-tanah air Indonesia untuk mengelola anggaran tahun 2009 secara akuntabel, berorientasi pada hasil, profesional, proporsional, dan terbuka atau transparan," paparnya.

"Ketika menyerahkan DIPA beberapa hari lalu, Bapak Presiden menjelaskan pokok-pokok isi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun Anggaran 2009, yang intinya adalah sebagai berikut: Total APBN tahun 2009 berjumlah Rp 1.037,1 triliun. Tahun anggaran 2009 adalah tahun pertama sepanjang sejarah pemerintahan di Republik Indonesia di mana APBN melampaui angka 1.000 (seribu) triliun," katanya. Adapun rincian APBN 2009 adalah sebagai berikut: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 716,4 triliun. Anggaran Transfer untuk Daerah berjumlah Rp 320,7 triliun. Dari total Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 143,6 triliun; Belanja Barang sebesar Rp 77,7 triliun; Belanja Modal sebesar Rp 93,8 triliun; Bantuan Sosial sebesar Rp 67,8 triliun; dan Pembayaran Bunga Utang, Subsidi dan Belanja Lain-Lain sebesar Rp 333,5 triliun.

"Amanat Undang Undang Dasar tentang anggaran pendidikan sebesar 20% dari seluruh APBN telah berhasil dipenuhi mulai tahun anggaran 2009 ini. Jumlah anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 207,4 triliun yang disalurkan melalui Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp 61,5 triliun, Departemen Agama sebesar Rp 23,4 triliun, Kementerian Negara/Lembaga lainnya sebesar Rp 3,0 triliun, Bagian Anggaran 69 sebesar Rp 1,7 triliun, dan melalui Transfer ke Daerah sebesar Rp 117,8 triliun," ungkapnya.

Dikatakan, pada skala nasional, Lembaga Pemerintahan yang tahun ini juga memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar adalah Departemen Pertahanan sebesar Rp 33,7 triliun; Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp 34,9 triliun; Kepolisian Negara sebesar Rp 24,8 triliun, Departemen Kesehatan sebesar Rp 20,2 triliun, dan Departemen Perhubungan sebesar Rp 16,9 triliun. "Penyusunan APBN Tahun 2009 dilakukan dengan perencanaan yang matang dan target yang terukur. Hal ini merupukan perwujudan dari keinginan kuat Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang lebih baik di seluruh tanah air. Pemerintah dengan sungguh-sungguh memperhatikan kondisi fiskal di daerah. Oleh sebab itulah, secara nasional terjadi peningkatan dalam hal alokasi dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan penyesuaian pada tahun anggaran ini. Total dana perimbangan mencapai Rp 296,9 triliun, dana otonomi khusus sebesar Rp 8,8 triliun, dan dana penyesuaian sebesar Rp 14,9 triliun," terangnya.

Gubernur menjelaskan, Dana Perimbangan sebesar Rp 296,9 triliun tersebut terdiri dari: Dana Bagi Hasil sebesar Rp 85,7 triliun; Dana Alokasi Umum sebesar Rp 186,4 triliun, dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 24,8 triliun.

"Dalam pada itu, Pemerintah juga menyadari tentang pentingnya upaya untuk terus mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan kesenjangan fiskal antar daerah. Oleh karena itu, sebagaimana penegasan Presiden, Pemerintah akan mengalihkan secara bertahap sebagian anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang sudah menjadi urusan daerah ke dalam Dana Alokasi Khusus (DAK)," jelasnya.

Menurutnya, total Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Infrastruktur Otsus Papua yang dialokasikan dari APBN 2009 bagi Provinsi dan Kabupaten/kota se-Provinsi Papua adalah Rp 19.058.322.297.700, dengan rincian sebagai berikut: DAU Provinsi Papua adalah sebesar Rp 1.058.227.764.000; dan DAU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua berjumlah Rp 8.066.776.439.900, DAK Provinsi Papua sebesar Rp 81.273.000.000; dan DAK Kabupaten/Kota Se-Provinisi Papua berjumlah Rp 1.523.732.000.000. Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebesar Rp 2.609.797.400.000 dan Dana Infrastruktur Otonomi Khusus Papua sebesar Rp 800.000.000

"Selain pengalokasian dana ke Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Papua yang dikelola dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dialokasikan pula Dana dari APBN untuk Satuan Kerja Pusat dan Daerah, Satuan Kerja Dekonsentrasi, dan Satuan Kerja Tugas Pembantuan yang berada di Propinsi Papua adalah sebesar Rp 4,918 triliun," sambungnya.

Dijelaskan, Lembaga Pemerintahan Pusat yang memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar untuk pekerjaan di Provinsi Papua pada tahun anggaran 2009 adalah: Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp 0,978 triliun; Departemen Pendidikan Nasional, sebesar Rp 0,781 triliun; Departemen Pertahanan, sebesar Rp 0,628 triliun; Kepolisian Negara RI sebesar Rp 0,514 triliun; Departemen Dalam Negeri sebesar Rp 0,224 triliun, dan Departemen Perhubungan sebesar Rp 0,070 triliun.

Sejalan dengan telah diserahkannya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2009 oleh Gubernur kemarin, rupanya disambut sukacita oleh mantan Aktivis Papua Merdeka yang selama ini tinggal di luar Indonesia Nick Messet. "Mari kita sambut berkat ini dengan sukacita, karena itu tandanya ada harapan bagi kita orang Papua untuk hidup lebih sejahterah dimasa depan," katanya kepada Cenderawsih Pos kemarin usai mengikuti penyerahan DIPA di Sasana Krida.

Messet mantan Pilot yang sebelum kembali ke Papua pernah berdomisili di Swedia dan Port Moresby ini menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah pusat (SBY - JK) dan Gubernur Barnabas Suebu, yang sudah memberikan perhatian serius kepada Papua yang tetap konsisten untuk membangun masyarakat Papua. "Terima kasih saya mewakili orang Papua dari PNG, sejalan dengan diserahkannya DIPA oleh Gubernur ini, saya melihat ada berkat yang besar untuk membangun tanah ini yang lebih baik lagi dimasa depan," katanya.

Dengan DIPA yang diserahkan kemarin yang totalnya mencapai Rp 19 Triliun lebih itu, ia menaruh harapan besar bagi pembangunan Papua kedepan melalui Otonomi Khusus, karenanya ia juga agar dana tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh SKPD untuk kesejahteraan masyarakat Papua serta jangan smapai diselewengkan.

"Dengan Otsus pembangunan Papua harus berjalan lebih baik lagi. Jangan kita bicara korupsi atau segala sesatu tetapi kita haru melaksanakan itu dengan baik agar masyarakat Papua itu bisa hidup sejahterah dan yang lebih penting lagi masyarakat Papua tidak lagi meminta hal - hal lain seperti merdeka atau keluar dari NKRI," katanya.

Baginya bersatu membangun Papua dalam kerangka NKRI adalah hal yang tidak dapat ditawar lagi sehingga penting bagi semua orang Papua untuk turut mendukung pelaksanaan pembangunan Papua secara adil dan bermartabat.

Untuk itu, Messet juga mengajak seluruh warga Papua yang masih berada di Papua New Guinea atau di sejumlah negala di Pasifik atau negara lainnya agar kembali ke Papua, sebab ada harapan baru yang akan menjamin masa depan masarakat Papua. "Saya juga minta supaya masyarakat Papua yang ada di PNG dan negara lain supaya kembali ke Papua karena kita diberikan kesempatan untuk ikut membanggun daerah ini dengan dana yang begitu besar," ajaknya.

Karenanya, Ia meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar mempercepat proses pemulangan repatriasi 708 orang warga negara Republik Indonesia asal Papua dari PNG sehingga mereka bisa merasakan kehidupan yang lebih di tanahnya sendiri. "Kami juga minta repatriasi harus dipercepat supaya saudara - saudara kita cepat pulang, sebab masih banyak warga Papua di PNG," ujarnya.

Diakuinya bahwa memang masih ada puluhan ribu warga negara Indonesia asal Papua yang tinggal di PNG karenanya pihak KBRI sejak sekarang ini diminta untuk melakukan seleksi dan evaluasi maupun pengkajian untuk memulangkan warga yang masih ada di PNG sehingga mereka dapat hidup sejahterah ditanahnya sendiri.(fud/ta/jpnn).


http://www.radartimika.com/index.php?mod=article&cat=Utama&article=16466