Pelayanan Kesehatan Yang Buruk Di Ibu Kota Provinsi Papua

Awal Tahun 2009

Baru saja kita mendengar pidato akhir tahun Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, SH. Tanggal 31 Desember 2008 lalu yang menjamin pelayanan kesehatan Gratis bagi semua orang asli Papua, ternyata apa yang terjadi di lapangan dalam hal ini pelayanan kesehatan di rumah-rumah sakit pemerintah tidak sesuai dengan pidato Gubernur Papua akhir tahun lalu.

Hal ini terbukti dari apa yang dialami Ibu Paulina Monim pemegang kartu Jamkesmas warga Desa Babrongko Distrik Sentani Kabupaten Jayapura yang pada sabtu 17 Januari 2009 lalu ketika hendak melahirkan putra keduanya secara Cessar harus ditolak oleh pihak RSUD Abepura dengan alasan tidak tersedia dokter bedah di rumah sakit tersebut. Akhirnya ia harus diantar keluarganya ke RSUD Dok II Jayapura. Ternyata apa yang terjadi sangat memilukan sementara ia harus menahan sakit karena sudah waktunya bersalin, ia harus ditolak untuk kedua kalinya di rumah sakit yang nota bene adalah rumah sakit Provinsi Papua dengan alasan bahwa tidak ada ruangan yang layak karena ruangan yang ada sementara dihuni oleh pasien yang mengalami infeksi menular. Akhirnya setelah menempuh perjalanan dari Sentani Kabupaten Jayapura ke RSUD Abepura Kota Jayapura dan selanjutnya ke RSUD Dok II Kota Jayapura, harus kembali lagi ke Abepura dan melahirkan di RS. Dian Harapan Waena Abepura, tutur ibu kandung dari Ibu Paulina Monim, Ibu Alfonsina Ongge Wally dengan sedih kepada Sekjen Dewan Kesehatan Rakyat Papua (DKR) Semuel Awom yang pada hari senin 19 Januari 2009 berkunjung ke RS. Dian Harapan Waena Abepura. Lanjut ibu Alfonsina kepada Sekjen DKR bahwa dia pada saat itu sangat sedih dan bingung karena harus di tolak di RSUD Abepura dan Dok II Jayapura, sehingga terpakasa harus membawa anaknya Ibu Paulina Monim untuk bersalin dan dirawat di RS. Dian Harapan meskipun dia tau bahwa RS. Dian Harapan adalah rumah sakit swasta yang tentunya biaya untuk operasi Cessar sangat mahal belum lagi ditambah dengan obat-obatan yang harus ditebus, terangnya. Saat ini ibu Paulina Monim masih dirawat di ruang bersalin RS. Dian Harapan Waena Abepura menunggu proses untuk keluar dan tentunya harus menyelesaikan biaya administrasi dan perawatan di RS. Dian Harapan.

Inilah potret buruk dari pelayanan kesehatan di Ibu Kota Provinsi Papua, ternyata salah satu prioritas penting dari agenda Otonomi Khusus Papua yaitu bidang kesehatan belum dijalankan dengan baik seperti apa yang dialami oleh Ibu Monim warga Desa Babrongko Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.***(drh)